Merdeka.com - Jelang Pilgub DKI 2017, warna politik di ibu kota diramaikan oleh saling singgung opini, termasuk mencari titik lemah para calon lawan. Basuki T Purnama (Ahok) sebagai calon incumben yang paling banyak mendapatkan serangan politik dari lawan-lawannya.
Salah satunya soal pembelian lahan RS Sumber Waras. Ahok disebut terlibat markup yang merugikan negara hingga miliaran rupiah.
Namun hasil survei lembaga riset dan konsultan politik Charta Politika yang dilakukan pada periode 15-20 Maret 2016 menyebutkan, hampir semua warga DKI Jakarta yang tahu kasus RS Sumber Waras merasa tidak percaya Ahok terlibat.
Angka presentase yang mencapai 40,5 persen dari 53,3 persen responden yang tahu menjadi gambaran kalau hanya sebagian kecil saja warga DKI yang percaya Ahok terlibat.
"Ada 12,8 persen responden yang mengatakan atau percaya Ahok terlibat dalam kasus Rumah Sakit Sumber Waras, namun ada 46 persen responden yang tidak menjawab atau tidak tahu," kata Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya di Kantornya Jalan Cilanggiri Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu(30/3).
Selain kasus Rumah Sakit Sumber Waras, hampir semua masyarakat DKI Jakarta juga tidak percaya kalau Mantan Bupati Belitung Timur tersebut terlibat dalam kasus dugaan korupsi UPS. Menurutnya, ada 44,8 persen dari 55,6 persen responden yang tahu kasus UPS yang menilai Ahok tidak terlibat di dalamnya.
"Hampir sama dengan kasus Rumah Samit Sumber Waras, kasus UPS juga sebagian besar tidak percaya kalau Ahok terlibat," kata Yunarto.
Namun, kata dia, berdasarkan survei, masyarakat DKI yang tidak percaya Ahok terlibat karena Ahok dinilai bersih. Sebab, dalam menjalankan tugasnya sebagai orang nomor satu DKI Jakarta, Ahok selalu menjual isu-isu Antikorupsi.
"Kecenderungan buat publik untuk percaya Ahok karena selama ini Ahok sering bawa isu antikorupsi, sehingga untuk menjadi kesimpulan terlibat dalam korupsi itu lebih sulit, dibandingkan dengan orang yang pernah bermasalah dengan isu korupsi, itu lebih mudah dikaitakan dengan isu yang menerpa mereka," kata Yunarto.
Survei ini dilakukan pada 15-20 Maret 2016 melalui wawancara tatap muka dengan menggunakan kuisioner terstruktur. Jumlah sampel yang diambil sebanyak 400 responden yang tersebar di lima wilayah kota administrasi dan Kepulauan seribu.
Survei ini menggunakan metode bertingkat (Multistage random sampling) dengan tingkat kesalahan (marging of Error) 4,9 persen pada tingkat kepercayaan.
Salah satunya soal pembelian lahan RS Sumber Waras. Ahok disebut terlibat markup yang merugikan negara hingga miliaran rupiah.
Namun hasil survei lembaga riset dan konsultan politik Charta Politika yang dilakukan pada periode 15-20 Maret 2016 menyebutkan, hampir semua warga DKI Jakarta yang tahu kasus RS Sumber Waras merasa tidak percaya Ahok terlibat.
Angka presentase yang mencapai 40,5 persen dari 53,3 persen responden yang tahu menjadi gambaran kalau hanya sebagian kecil saja warga DKI yang percaya Ahok terlibat.
"Ada 12,8 persen responden yang mengatakan atau percaya Ahok terlibat dalam kasus Rumah Sakit Sumber Waras, namun ada 46 persen responden yang tidak menjawab atau tidak tahu," kata Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya di Kantornya Jalan Cilanggiri Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu(30/3).
Selain kasus Rumah Sakit Sumber Waras, hampir semua masyarakat DKI Jakarta juga tidak percaya kalau Mantan Bupati Belitung Timur tersebut terlibat dalam kasus dugaan korupsi UPS. Menurutnya, ada 44,8 persen dari 55,6 persen responden yang tahu kasus UPS yang menilai Ahok tidak terlibat di dalamnya.
"Hampir sama dengan kasus Rumah Samit Sumber Waras, kasus UPS juga sebagian besar tidak percaya kalau Ahok terlibat," kata Yunarto.
Namun, kata dia, berdasarkan survei, masyarakat DKI yang tidak percaya Ahok terlibat karena Ahok dinilai bersih. Sebab, dalam menjalankan tugasnya sebagai orang nomor satu DKI Jakarta, Ahok selalu menjual isu-isu Antikorupsi.
"Kecenderungan buat publik untuk percaya Ahok karena selama ini Ahok sering bawa isu antikorupsi, sehingga untuk menjadi kesimpulan terlibat dalam korupsi itu lebih sulit, dibandingkan dengan orang yang pernah bermasalah dengan isu korupsi, itu lebih mudah dikaitakan dengan isu yang menerpa mereka," kata Yunarto.
Survei ini dilakukan pada 15-20 Maret 2016 melalui wawancara tatap muka dengan menggunakan kuisioner terstruktur. Jumlah sampel yang diambil sebanyak 400 responden yang tersebar di lima wilayah kota administrasi dan Kepulauan seribu.
Survei ini menggunakan metode bertingkat (Multistage random sampling) dengan tingkat kesalahan (marging of Error) 4,9 persen pada tingkat kepercayaan.
No comments:
Post a Comment