Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham "Lulung" Lunggana menyarankan agar Pemprov DKI Jakarta harus lebih bijak jika ingin melakukan penataan kota, khususnya penertiban terhadap lahan milik pemerintah.
Hal ini disampaikan Lulung kepada Kompas.com ketika menanggapi rencana Pemprov DKI untuk melakukan penertiban di Kampung Luar Batang, Jakarta Utara.
"Artinya, kalaupun itu (Kampung Luar Batang) dilakukan penertiban, kalau gubernurnya ingin dicintai oleh rakyat, bangun komunikasi dengan baik, jangan melakukan kekerasan, jangan melakukan otoriter," kata Lulung saat ditemui di posko relawan "Suka Haji Lulung", Jalan Fachrudin, Jakarta Pusat, Senin (28/3/2016).
Lulung menyebut, penertiban yang selama ini dilakukan Pemprov DKI, khususnya semasa pemerintahan Basuki Tjahaja Purnamaatau Ahok, sama sekali belum menyentuh masyarakat. Lulung menyebut, kekurangan dari cara Pemprov DKI melakukan penertiban terletak pada tidak adanya konsep penataan.
"Kalau penataan, dari penertiban, solusi, relokasi, sampai pasca-nya harus dilakukan. Masyarakat yang dititipkan di rusunawa harus diawasi sampai mereka layak hidup di tempat yang baru," kata Lulung. (Baca: "Dengar Dulu, Ahok Menggusur Rakyat Miskin Ada Solusinya Enggak?")
No comments:
Post a Comment