Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja
Purnama menyampaikan pidatonya saat Deklarasi dukungan Partai Hanura di
Jakarta, Sabtu (26/3). (ANTARA/M Agung Adimaja)
Jakarta, CNN Indonesia
--
Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura Dadang
Rusdiana menduga ada kader yang melakukan transaksi jelang pemilihan
gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017. Transaksi itu menimbulkan gejolak
penolakan pencalonan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)
oleh Partai Hanura."Kami mencurigai yang tidak mendukung Ahok penuh transaksi. Kami menyimpulkan yang tidak dukung Ahok itu pragmatis," kata Dadang saat dihubungi, Senin (28/3).
Menurutnya, transaksi itu menyebabkan adanya kader Hanura yang terikat kepada calon gubernur DKI tertentu. Dia menekankan, langkah itu bersifat individual dan bukan kepentingan organisasi.
Dia tidak mempermasalahkan apabila nantinya sejumlah kader yang menolak Ahok, mengundurkan diri. Hal itu bakal mempersolid dukungan Hanura kepada Ahok.
"Mereka sudah tidak berada di barisan Hanura lagi. Mereka sudah terlanjur mendekati dan didekati calon tertentu. Akhirnya, mereka tidak bisa melepaskan diri," ucapnya.
Sekretaris Fraksi Hanura ini menilai wajar tingginya dinamika yang terjadi sebelum pengambilan keputusan. Sebab, Pilgub DKI merupakan arena yang diburu banyak pihak berkepentingan.
"DKI itu buruan semua orang. Kepentingannya tinggi, jadi wajar," tutur dia.
Lihat juga:Gerindra: Kalau Media Netral Ahok Pasti Keok |
Dia mengatakan, partainya tidak mendapatkan apa-apa atas dukungan kepada Ahok. Tidak ada transaksi dalam pengambilan keputusan itu. Dukungan diberikan berdasarkan pertimbangan rapat pimpinan daerah (Rapimda) bersama pengurus harian dan 44 pengurus cabang pada Kamis (24/3).
Selain itu juga penilaian kualitas kinerja Ahok yang didukung dengan tingginya hasil penilaian lembaga survei. Ahok dinilai dapat membuat Jakarta lebih baik.
Sebelumnya, dua politikus Hanura mengaku tidak setuju mendukung Ahok dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 2017. Mereka ialah adalah Wakil Ketua DPD DKI Jakarta bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan, Rahmat HAS dan Wakil Ketua Bidang Pembinaan Legislatif dan Eksekutif Bustami Rahawarin.
Rahmat mengatakan, adanya pemaksaan Ketua Umum Hanura Wiranto dan Ketua DPD DKI Jakarta Hanura Muhammad Ongen Sangaji terhadap tata kelola organisasi soal dukungan ke Ahok. (sip)
No comments:
Post a Comment