Pemprov DKI Dianggap Tak Jelas soal Penggusuran Kawasan Luar Batang

Ketua RT 07/01 Luar Batang, Abdul Rasyid, mengungkapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tak jelas soal penertiban di kawasan Luar Batang. Sebab, Lurah dan Camat Penjaringan belum memberikan kepastian soal penertiban.

"Saya tanyakan (maksud penertiban), mereka cuma bilang, 'Kalau bapak menolak pendataan, mau tidak mau, suka atau tidak suka, terima atau tidak terima, nanti yang akan merugikan masyarakat sendiri. Jangan salahkan kami'. Jadi Lurah Penjaringan (Suranta) seperti itu jawabnya," kata Abdul kepada Kompas.com di Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara, Senin (28/3/2016).

Abdul mengungkapkan Pemprov DKI Jakarta hanya memberikan surat edaran pemberitahuan terkait penertiban di sekitar kawasan Luar Batang. Setelah itu, pemerintah langsung memulai pendataan.

"Sebelum ini (surat edaran) dikeluarkan, kita sudah coba negoisasi ke mereka. Akhirnya terjadi sosialisasi. Itu dadakan. Kita tolak. Karena kita tidak tahu maksud dan tujuan pendataan kemarin," kata Abdul.

Pendataan terakhir di RW 04 pada Minggu (20/3/2016). Setelah itu, pemerintah berencana melakukan pendataan di RW lainnya namun dilakukan penolakan.

"Akibat dari penolakan itu, Senin malam kita pertemuan, Selasa (22/3) kita menghadap Lurah, dan enggak ada jawaban. Hari Rabu (23/3) bebas, Kamis (24/3) turun surat ini," kata Abdul.

Yusril sebelumnya mengaku secara resmi ditunjuk warga sebagai kuasa hukum. Kata Yusril, warga mengeluh karena menerima surat dari Camat Penjaringan yang isinya meminta agar warga pindah dan akan direlokasi ke rumah susun.

Sebab, sebagian rumah dan bangunan di sana tidak memiliki sertifikat hak milik atau hak guna bangunan. Yusril menyebut kampung Luar Batang sebelumnya dikuasai Belanda melalui Eigendom Verponding atau hak tanah yang berasal dari hak-hak Barat.

Ketika Eigendom Verponding habis pada tahun 1958, warga diberikan waktu selama tiga tahun untuk mengurus kepemilikan. (Baca: Camat Penjaringan: Tak Ada Penertiban di Luar Batang!)