Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) pemerintah di Kementerian dalam Negeri membahas agenda percepatan pembangunan di daerah perbatasan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Daerah perbatasan mana saja yang prioritas dibangun?
"Yang prioritas adalah di wilayah Papua itu ada dua, Sekau Papua dan Selatan, yang Selatan (perbatasan) Merauke dengan PNG. Kemudian NTT dengan Timor Leste, kemudian Sulut dengan Filipina, Kaltara dengan Malaysia, Kalbar dengan Malaysia," papar Menkopolhukam Tedjo Edhy usai rapat di Kemendagri, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (14/7/2015).
"Kemudian berikutnya ada pulau yang dapat perhatian khusus yaitu Natuna, karena pernah dengar ada klaim dari China, segera kita perhatikan," imbuhnya.
Tedjo mengatakan, program pembangunan itu dipimpin Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang dikepalai Mendagri Tjahjo Kumolo. BNPP akan mengevaluasi pembangunan perbatasan yang sudah dilaksanakan selama ini, dan merencanakan untuk pembangunan selanjutnya.
"Pelaksanaannya nanti bisa oleh siapa saja, oleh PU (Pekerjaan Umum) yang langsung eksekusi, dan sebagainya. Tetapi perencanaan harus terpadu sehingga kita tidak lagi bangun secara sektoral," tuturnya.
"Ini sudah sangat mendesak, masyarakat di perbatasan menunggu eksekusi dari kita. Tetapi bukan haya fisik, tapi bagaimana juga membangun karakter di sana, perdaganagn di perbatasan, itu dibangun bersama-sama," imbuh Tedjo.
Pembangunan perbatasan itu sesuai intruksi Presiden Jokowi akan dimulai Agustus 2015. Lalu berapa anggarannya?
"Kalau anggaran diberikan ke BNPP memang (sekitar) Rp 13 triliun sekian, turun dari sebelumnya. Tapi kalau diambilkan dari kementrian/lembaga yang bangun perbatasan, setelah ditelusuri mungkin juga cukup banyak," jawab Tedjo.
"Memang kecil untuk perbatasan yang luas ini. Nanti tugas Mendagri mengevaluasi ini dan buat perencanaan lebih detail," tambahnya.
"Yang prioritas adalah di wilayah Papua itu ada dua, Sekau Papua dan Selatan, yang Selatan (perbatasan) Merauke dengan PNG. Kemudian NTT dengan Timor Leste, kemudian Sulut dengan Filipina, Kaltara dengan Malaysia, Kalbar dengan Malaysia," papar Menkopolhukam Tedjo Edhy usai rapat di Kemendagri, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (14/7/2015).
"Kemudian berikutnya ada pulau yang dapat perhatian khusus yaitu Natuna, karena pernah dengar ada klaim dari China, segera kita perhatikan," imbuhnya.
Tedjo mengatakan, program pembangunan itu dipimpin Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang dikepalai Mendagri Tjahjo Kumolo. BNPP akan mengevaluasi pembangunan perbatasan yang sudah dilaksanakan selama ini, dan merencanakan untuk pembangunan selanjutnya.
"Pelaksanaannya nanti bisa oleh siapa saja, oleh PU (Pekerjaan Umum) yang langsung eksekusi, dan sebagainya. Tetapi perencanaan harus terpadu sehingga kita tidak lagi bangun secara sektoral," tuturnya.
"Ini sudah sangat mendesak, masyarakat di perbatasan menunggu eksekusi dari kita. Tetapi bukan haya fisik, tapi bagaimana juga membangun karakter di sana, perdaganagn di perbatasan, itu dibangun bersama-sama," imbuh Tedjo.
Pembangunan perbatasan itu sesuai intruksi Presiden Jokowi akan dimulai Agustus 2015. Lalu berapa anggarannya?
"Kalau anggaran diberikan ke BNPP memang (sekitar) Rp 13 triliun sekian, turun dari sebelumnya. Tapi kalau diambilkan dari kementrian/lembaga yang bangun perbatasan, setelah ditelusuri mungkin juga cukup banyak," jawab Tedjo.
"Memang kecil untuk perbatasan yang luas ini. Nanti tugas Mendagri mengevaluasi ini dan buat perencanaan lebih detail," tambahnya.
No comments:
Post a Comment