Anggota Komisi A DPRD DKI, Syarif, bingung dengan alasan pencopotan Syamsuddin Noor sebagai Wali Kota Jakarta Selatan yang dinilai tidak tegas. Sebab, alasan tersebut dinilai begitu subyektif dan tidak memiliki indikator yang tepat.
"Wali Kota Jaksel itu memang dia sudah lama menjabat hampir dua tahun ya. Jadi, proses evaluasi sepertinya sudah banyak dilakukan. Cuma alasan yang mengejutkan itu Syamsuddin Noor dibilang kurang tegas. Itu sebenarnya agak-agak mengganggu," ujar Syarif ketika dihubungi, Rabu (12/8/2015).
Syarif mengatakan, sebelum pengganti Syamsuddin Noor, Tri Kurniadi, dilantik, DPRD akan melakukan rapat pertimbangan terlebih dahulu. Di dalam rapat tersebut, pasti dipertanyakan apakah pengganti Syamsudin Noer bisa lebih tegas?
"Kalau Syamsuddin dianggap tidak tegas berarti penggantinya harus tegas dong," ujar Syarif.
Syarif ragu pengganti Syamsuddin Noor nantinya akan lebih tegas. Sebab, memang tidak ada indikator tertentu melihat sebuah ketegasan. Lagi pula, idealnya, kata Syarif, sebelum pencopotan dilakukan sebaiknya dilakukan peringatan terlebih dahulu.
"Ukuran ketegasan itu subyektif. Seharusnya kasihlah Pak Syamsuddin diberi peringatan dulu. Kalau kesalahannya berulang-ulang, baru boleh dikenakan pencopotan. Tapi, kalau gaada peringatan, sudah pencopotan, ya bagaimana ya," ujar Syarif.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bakal mencopot Syamsuddin Noor dari jabatan Wali Kota Jakarta Selatan. Basuki pun akan melantik Wakil Wali Kota Jakarta Selatan Tri Kurniadi menjadi Wali Kota Jakarta Selatan. Basuki mengungkapkan alasan pemecatan Syamsuddin Noor.
"Karena beberapa kali saya minta dia tegas tindak lurah-lurahnya soal PKL (pedagang kaki lima), soal kerja lapangan, tidak pernah dituruti," kata Basuki.
Menurut Basuki, Syamsuddin merupakan orang baik yang tidak korupsi. Namun, dia tidak tegas merealisasikan program unggulan di Jakarta Selatan.
Anggota Komisi A DPRD DKI, Syarif, menyarankan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama untuk menggunakan indikator yang lebih pasti dan terukur ketika mencopot para pegawai DKI.
Salah satunya adalah dengan melihat penyerapan anggaran di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pegawai tersebut.
"Kalau menurut saya ukuran yang pas untuk lihat adalah seberapa besar wali kota bisa menyerap anggaran. Itu saja ukurannya. Dia ada tunggakan enggak di BPK. Kalau bersih dari tunggakan, berarti dia bagus, harus dilanjutkan," ujar Syarif ketika dihubungi, Rabu (12/8/2015).
Menurut Syarif, alasan pencopotan pejabat DKI selama ini sering kali subyektif. Syarif mengatakan, komisinya sempat meminta rincian penilaian kinerja pegawai yang terkena rotasi dan demosi kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah DKI Agus Suradika.
Hal tersebut untuk mencocokkan apakah alasan pencopotan serta pengangkatan pejabat sudah tepat. "Tapi, sampai hari ini belum pernah dikasih ke kita," ujar Syarif.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI memang kerap mencopot pejabat-pejabat. Bahkan, pejabat setingkat kepala dinas dan wali kota pun dijadikan staf biasa berdasarkan keputusan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama.
Kasus paling baru adalah mengenai pencopotan Wali Kota Jakarta Selatan Syamsuddin Noor. Syamsudin Noor akan digantikan oleh wakilnya.
Menurut Basuki, Syamsuddin merupakan orang baik yang tidak korupsi. Namun, dia tidak tegas merealisasikan program unggulan di Jakarta Selatan.
"Wali Kota Jaksel itu memang dia sudah lama menjabat hampir dua tahun ya. Jadi, proses evaluasi sepertinya sudah banyak dilakukan. Cuma alasan yang mengejutkan itu Syamsuddin Noor dibilang kurang tegas. Itu sebenarnya agak-agak mengganggu," ujar Syarif ketika dihubungi, Rabu (12/8/2015).
Syarif mengatakan, sebelum pengganti Syamsuddin Noor, Tri Kurniadi, dilantik, DPRD akan melakukan rapat pertimbangan terlebih dahulu. Di dalam rapat tersebut, pasti dipertanyakan apakah pengganti Syamsudin Noer bisa lebih tegas?
"Kalau Syamsuddin dianggap tidak tegas berarti penggantinya harus tegas dong," ujar Syarif.
Syarif ragu pengganti Syamsuddin Noor nantinya akan lebih tegas. Sebab, memang tidak ada indikator tertentu melihat sebuah ketegasan. Lagi pula, idealnya, kata Syarif, sebelum pencopotan dilakukan sebaiknya dilakukan peringatan terlebih dahulu.
"Ukuran ketegasan itu subyektif. Seharusnya kasihlah Pak Syamsuddin diberi peringatan dulu. Kalau kesalahannya berulang-ulang, baru boleh dikenakan pencopotan. Tapi, kalau gaada peringatan, sudah pencopotan, ya bagaimana ya," ujar Syarif.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bakal mencopot Syamsuddin Noor dari jabatan Wali Kota Jakarta Selatan. Basuki pun akan melantik Wakil Wali Kota Jakarta Selatan Tri Kurniadi menjadi Wali Kota Jakarta Selatan. Basuki mengungkapkan alasan pemecatan Syamsuddin Noor.
"Karena beberapa kali saya minta dia tegas tindak lurah-lurahnya soal PKL (pedagang kaki lima), soal kerja lapangan, tidak pernah dituruti," kata Basuki.
Menurut Basuki, Syamsuddin merupakan orang baik yang tidak korupsi. Namun, dia tidak tegas merealisasikan program unggulan di Jakarta Selatan.
Anggota Komisi A DPRD DKI, Syarif, menyarankan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama untuk menggunakan indikator yang lebih pasti dan terukur ketika mencopot para pegawai DKI.
Salah satunya adalah dengan melihat penyerapan anggaran di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pegawai tersebut.
"Kalau menurut saya ukuran yang pas untuk lihat adalah seberapa besar wali kota bisa menyerap anggaran. Itu saja ukurannya. Dia ada tunggakan enggak di BPK. Kalau bersih dari tunggakan, berarti dia bagus, harus dilanjutkan," ujar Syarif ketika dihubungi, Rabu (12/8/2015).
Menurut Syarif, alasan pencopotan pejabat DKI selama ini sering kali subyektif. Syarif mengatakan, komisinya sempat meminta rincian penilaian kinerja pegawai yang terkena rotasi dan demosi kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah DKI Agus Suradika.
Hal tersebut untuk mencocokkan apakah alasan pencopotan serta pengangkatan pejabat sudah tepat. "Tapi, sampai hari ini belum pernah dikasih ke kita," ujar Syarif.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI memang kerap mencopot pejabat-pejabat. Bahkan, pejabat setingkat kepala dinas dan wali kota pun dijadikan staf biasa berdasarkan keputusan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama.
Kasus paling baru adalah mengenai pencopotan Wali Kota Jakarta Selatan Syamsuddin Noor. Syamsudin Noor akan digantikan oleh wakilnya.
Menurut Basuki, Syamsuddin merupakan orang baik yang tidak korupsi. Namun, dia tidak tegas merealisasikan program unggulan di Jakarta Selatan.
No comments:
Post a Comment