Keengganan DPRD DKI Jakarta untuk membahas Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUAPPAS) 2016 secara terperinci dicurigai merupakan salah satu cara untuk bisa kembali memasukkan anggaran proyek tidak penting alias anggaran siluman ke APBD 2016. Kecurigaan itu disampaikan oleh Koordinator Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Hendri.
"Kami memandang kalau DPRD tidak mau membahas penyusunan secara detail, maka alokasi itu rawan disusupi oleh kegiatan siluman," kata Febri Hendri, Rabu (12/8/2015).
Febri menyarankan agar DPRD mau membahas KUAPPAS 2016 secara terperinci. Selain untuk mempercepat pengesahan APBD, ia menilai langkah tersebut dapat menghindarkan kecurigaan terhadap DPRD. (Baca: DKI Ditegur Kemendagri, Ahok Salahkan DPRD)
"Sebaiknya DPRD membahas sampai detail, terutama terkait usulan mereka atau usulan program dari Pemprov DKI," ujar Febri.
Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri memberikan teguran kepada Pemerintah Provinsi DKI akibat keterlambatan pembahasan KUAPPAS 2016.
Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama kemudian menyebut keterlambatan itu disebabkan oleh DPRD DKI. "Masalahnya, DPRD enggak bisa terima begitu kami buat (KUAPPAS 2016) itu terperinci," kata Basuki di Balai Kota, Selasa (11/8/2015).
Basuki menjelaskan, pada KUAPPAS tahun-tahun sebelumnya hanya disebutkan program prioritas.
Basuki menginginkan KUAPPAS dibahas secara terperinci untuk meminimalkan kemungkinan munculnya anggaran siluman, seperti yang terjadi pada KUAPPAS Perubahan 2014.
"Kami memandang kalau DPRD tidak mau membahas penyusunan secara detail, maka alokasi itu rawan disusupi oleh kegiatan siluman," kata Febri Hendri, Rabu (12/8/2015).
Febri menyarankan agar DPRD mau membahas KUAPPAS 2016 secara terperinci. Selain untuk mempercepat pengesahan APBD, ia menilai langkah tersebut dapat menghindarkan kecurigaan terhadap DPRD. (Baca: DKI Ditegur Kemendagri, Ahok Salahkan DPRD)
"Sebaiknya DPRD membahas sampai detail, terutama terkait usulan mereka atau usulan program dari Pemprov DKI," ujar Febri.
Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri memberikan teguran kepada Pemerintah Provinsi DKI akibat keterlambatan pembahasan KUAPPAS 2016.
Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama kemudian menyebut keterlambatan itu disebabkan oleh DPRD DKI. "Masalahnya, DPRD enggak bisa terima begitu kami buat (KUAPPAS 2016) itu terperinci," kata Basuki di Balai Kota, Selasa (11/8/2015).
Basuki menjelaskan, pada KUAPPAS tahun-tahun sebelumnya hanya disebutkan program prioritas.
Basuki menginginkan KUAPPAS dibahas secara terperinci untuk meminimalkan kemungkinan munculnya anggaran siluman, seperti yang terjadi pada KUAPPAS Perubahan 2014.
No comments:
Post a Comment