Banyak dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 yang ditransfer ke pemerintah daerah menganggur di bank-bank pembangunan daerah (BPD). Per Juni, nilainya mencapai Rp 273,5 triliun.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong para gubernur untuk segera mencairkan dan merealisasikan anggaran APBD di daerah dari BPD untuk kegiatan program pembangunan agar ekonomi terus berputar.
"Saya sampaikan ke gubernur untuk segera dilakukan realisasi serapannya agar dapat menggerakan ekonomi. Di BUMN kita cek masih ada Rp 130 triliun, yang harus segera dibelanjakan. Ini juga harus kita dorong. Swasta juga sama. Swasta juga harus berani," kata Jokowi usai membuka Musyawarah Nasional (Munas) ke-9 Majelis Ulama Indonesia (MUI) di gedung negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo, Surabaya, Selasa (25/8/2015).
Menurut Jokowi, strategi pemerintah dalam menghadapi kondisi ekonomi dunia yang sedang tak baik, adalah melawan (counter cyclical) pergerakan pelemahan ekonomi. Caranya dengan memaksimalkan instrumen belanja pemerintah di pusat dan daerah.
"Kita jangan sampai terkena arus psikologi mengikuti irama perlambatan. Jangan seperti itu, harus berani meloncat membuat terobosan serapan anggaran," katanya.
Sebelumnya Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyindir pemda yang dinilai kewalahan menyerap anggaran besar dari pemerintah pusat.
Menurut Bambang, pemda sepertinya kaget menerima dana berjumlah besar. Dalam APBN Perubahan (APBN-P) 2015, dana transfer ke daerah dianggarkan Rp 664,6 triliun.
Apalagi tahun depan, anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sehingga lebih besar dari anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga, di pemerintah pusat.
"Mulai tahun 2016 anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa meningkat signifikan menjadi sebesar Rp 782,2 triliun, yang sudah dapat melampaui alokasi anggaran Kementerian/Lembaga sebesar Rp 780,4 triliun," kata Jokowi beberapa waktu lalu.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong para gubernur untuk segera mencairkan dan merealisasikan anggaran APBD di daerah dari BPD untuk kegiatan program pembangunan agar ekonomi terus berputar.
"Saya sampaikan ke gubernur untuk segera dilakukan realisasi serapannya agar dapat menggerakan ekonomi. Di BUMN kita cek masih ada Rp 130 triliun, yang harus segera dibelanjakan. Ini juga harus kita dorong. Swasta juga sama. Swasta juga harus berani," kata Jokowi usai membuka Musyawarah Nasional (Munas) ke-9 Majelis Ulama Indonesia (MUI) di gedung negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo, Surabaya, Selasa (25/8/2015).
Menurut Jokowi, strategi pemerintah dalam menghadapi kondisi ekonomi dunia yang sedang tak baik, adalah melawan (counter cyclical) pergerakan pelemahan ekonomi. Caranya dengan memaksimalkan instrumen belanja pemerintah di pusat dan daerah.
"Kita jangan sampai terkena arus psikologi mengikuti irama perlambatan. Jangan seperti itu, harus berani meloncat membuat terobosan serapan anggaran," katanya.
Sebelumnya Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyindir pemda yang dinilai kewalahan menyerap anggaran besar dari pemerintah pusat.
Menurut Bambang, pemda sepertinya kaget menerima dana berjumlah besar. Dalam APBN Perubahan (APBN-P) 2015, dana transfer ke daerah dianggarkan Rp 664,6 triliun.
Apalagi tahun depan, anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sehingga lebih besar dari anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga, di pemerintah pusat.
"Mulai tahun 2016 anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa meningkat signifikan menjadi sebesar Rp 782,2 triliun, yang sudah dapat melampaui alokasi anggaran Kementerian/Lembaga sebesar Rp 780,4 triliun," kata Jokowi beberapa waktu lalu.
No comments:
Post a Comment