Capim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jimly Asshiddiqie ditanya Pansel terkait tempat tinggalnya saat menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK). Meski telah mendapatkan rumah dinas, Jimly saat itu memilik rumah kontrakan Rp 120 juta per tahun.
"Sudah dapat fasilitas rumah dinas saat ketua MK di pondok indah sewa 120 juta per tahun padahal ada rumah dinas yang sudah disediakan. Itu hak atau gimana?" tanya Enny dalam wawancara di gedung Setneg, jalan Veteran, Jakarta Pusat, Selasa (25/8/2015).
Menurut Jimly, pengurusan hak rumah dinas tidaklah gampang. Terdapat beberapa aturan yang harus dipatuhi untuk mempergunakan rumah dinas. Sehingga, untuk menunggu proses rumah dinas tersebut, Jimly mengontrak rumah di Pondok Indah untuk alternatif.
"Orang mengira gampang hak itu, ada aturan rumah dinas 3 bulan, padahal tidak gampang, harus ada rumah ketiga, kebetulan rumah saya sebelumnya waktu itu rusak, 5 tahun tidak dihuni, saya merasa tidak masalah," jelas Jimly.
"Jadi klarifikasinya bagaimana?" tanya Enny.
"Kan kontrak akan sia-sia kalau tidak diselesaikan" jawabnya.
Selanjutnya, Pansel mempertanyakan terkait siapa yang membayar rumah kontrakan di Pondok Indah itu selama 5 tahun. Namun, Jimly hanya menjawab sebagai manusia tidak sempurna.
"Saya tidak sempurna, tapi saya sudah jadi pejabat eselon 1 sejak 1993, cuma kita mau bekerja sebaik-baiknya sambil belajar dari kekurangan dan memperbaiki diri. Makin tua harus makin bijaksana. Sesuai standar masa kini mengukur baik dan tidak baik masa itu, kalau ada yang lebih baik monggo tidak usah memilih saya juga tidak apa-apa," terangnya.
Lantas Enny menjelaskan kepada Jimly, bahwa niat bertanya terkait rumah kontrakan ini hanya konfirmasi terkait banyaknya isu yang beredar.
"Isu itu benar tapi bukan kejahatan. Seperti saya pernah mengajukan izin Global TV itu benar tapi kegagalan," ucapnya.
Calon pimpinan (capim) KPK Jimmly Asshiddiqie ditanya terkait pandangannya soal hukuman mati untuk koruptor oleh Pansel Harkristuti. Dia tak setuju. Menurutnya, hukuman mati justru harus dikurangi.
"Kalau ngikutin emosi ya kita setuju aja. Waktu Akil itu ya pantes saja hukuman mati. Tapi itu jawaban orang marah," ujar Jimly dalam wawancara di Gedung Setneg, jalan Veteran, Jakarta Pusat, Selasa (25/8/2015).
Menurut Jimly, kebijakan untuk hukuman mati itu harus sesuai dengan Pancasila, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Sehingga harus mengikuti standar.
"Yang tepat hukuman mati itu lama-lama harus dikurangi. Bukan ditambahi. Malah yang harus didiskusikan itu korupsi, TPPU dan perampasan harta ini kan merugikan keuangan negara," terangnya.
"Eksistensi KPK masuk dalam konstitusi?" tanya pansel Harkristuti.
"Saya setuju, tidak apa-apa karena undang-undang kita lebih lengkap. Sehingga tidak dipersoalkan dibentuk oleh undang-undang. Menurut saya kalo orang tanya kedudukan secara konstistusional diatur pasal 24 ayat 3, memiliki kepentingan sama meski tidak dimuat dalam undang-undang. Misal BI, KPU tidak eksplisit tapi tercantum, KPK masuknya badan-badan lain itu," paparnya.
Jimly menilai di sebuah negara modern, lembaga seperti halnya KPK harus ada. "Jangan berfikir KPK sementara meski dibangunnya begitu," ucapnya.
Sembilan 'srikandi' yang menggawangi panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung mencuri perhatian ketika dipilih Presiden Joko Widodo. Baru kali ini memang pansel capim KPK diisi oleh 9 perempuan.
Selain mencuri perhatian, 9 perempuan itu memiliki latar belakang bermacam-macam yang tak bisa dipandang sebelah mata. Ada yang ahli perbankan, ada yang ahli tata negara dan hukum serta ada pula yang ahli di bidang pencucian uang.
Kiprah 9 srikandi itu makin terlihat ketika menggelar wawancara tahap akhir seleksi capim KPK. Proses wawancara yang terbuka itu tak melulu diisi hal-hal yang serius lantaran pansel menyelingi dengan candaan.
Seperti tampak ketika pansel menggelar proses wawancara di hari kedua, Selasa (25/8/2015), para capim KPK yang awalnya ada yang grogi saat menghadapi 9 srikandi langsung luluh dan ikut tertawa.
Ketika salah satu capim KPK Giri Suprapdiono sempat kikuk ketika sering disebut ganteng oleh anggota pansel Supra Wimbarti hingga ditanya soal selingkuh. Pengunjung sempat dibuat terbahak terkait pertanyaan itu.
"Anda ini masih muda, ganteng, punya jabatan. Bagaimana equip diri Anda supaya tidak tergoda perempuan? Kalau tergoda harta sudah biasa," tanya Supra kepada Giri.
Selain pertanyaan-pertanyaan substansial, pansel memang sering memberi pertanyaan yang tidak terduga atau bahkan sekadar komentar untuk mencairkan suasana. Seperti ketika Mayjen TNI (Purn) Hendardji Soepandji duduk menghadap 9 pansel.
Suasana yang tegang langsung pecah ketika anggota pansel Harkristuti Haskrisnowo bertanya soal harta kekayaan purnawirawan TNI itu. Hal itu lantaran sang jenderal lupa memiliki berapa banyak rumah.
"Lupa? Mobil juga banyak? Ada moge juga?" kata Harkristuti yang kaget karena Hendardji kelupaan jumlah rumahnya.
Sama halnya ketika capim KPK lainnya Johan Budi yang sempat dipotong penjelasannya oleh Harkristuti karena dianggap terlalu panjang. Tanpa disangka Johan malah mengatakan penjelasan itu agar pansel lebih paham.
Tak pelak Harkristuti merasa 'diejek' dengan penjelasan Johan. Namun cara penyampaian Harkristuti yang kocak langsung membuat Johan dan para pengunjung tergelak.
Harkristuti memang menjadi salah satu anggota pansel yang sering memberi komentar dan pertanyaan yang terkesan kocak namun sebenarnya mendalam. Dia sering mengawali pertanyaan dengan hal-hal pribadi capim yang mengundang tawa.
Namun tetap saja, para capim seringkali grogi sebelum mendapat pertanyaan. Seperti ketika capim KPK Laode Muhamad Syarif yang langsung mengatakan takut ketika akan ditanya Harkristuti.
"Saya juga takut, Pak," celetuk Harkristuti.
Meskipun seringkali diselingi canda, pansel tak melupakan tugasnya untuk menggali pandangan capim tentang berbagai hal tentang KPK. Beberapa isu dan latar belakang capim yang dianggap miring juga ditanyakan pansel dengan kritis.
"Sudah dapat fasilitas rumah dinas saat ketua MK di pondok indah sewa 120 juta per tahun padahal ada rumah dinas yang sudah disediakan. Itu hak atau gimana?" tanya Enny dalam wawancara di gedung Setneg, jalan Veteran, Jakarta Pusat, Selasa (25/8/2015).
Menurut Jimly, pengurusan hak rumah dinas tidaklah gampang. Terdapat beberapa aturan yang harus dipatuhi untuk mempergunakan rumah dinas. Sehingga, untuk menunggu proses rumah dinas tersebut, Jimly mengontrak rumah di Pondok Indah untuk alternatif.
"Orang mengira gampang hak itu, ada aturan rumah dinas 3 bulan, padahal tidak gampang, harus ada rumah ketiga, kebetulan rumah saya sebelumnya waktu itu rusak, 5 tahun tidak dihuni, saya merasa tidak masalah," jelas Jimly.
"Jadi klarifikasinya bagaimana?" tanya Enny.
"Kan kontrak akan sia-sia kalau tidak diselesaikan" jawabnya.
Selanjutnya, Pansel mempertanyakan terkait siapa yang membayar rumah kontrakan di Pondok Indah itu selama 5 tahun. Namun, Jimly hanya menjawab sebagai manusia tidak sempurna.
"Saya tidak sempurna, tapi saya sudah jadi pejabat eselon 1 sejak 1993, cuma kita mau bekerja sebaik-baiknya sambil belajar dari kekurangan dan memperbaiki diri. Makin tua harus makin bijaksana. Sesuai standar masa kini mengukur baik dan tidak baik masa itu, kalau ada yang lebih baik monggo tidak usah memilih saya juga tidak apa-apa," terangnya.
Lantas Enny menjelaskan kepada Jimly, bahwa niat bertanya terkait rumah kontrakan ini hanya konfirmasi terkait banyaknya isu yang beredar.
"Isu itu benar tapi bukan kejahatan. Seperti saya pernah mengajukan izin Global TV itu benar tapi kegagalan," ucapnya.
Calon pimpinan (capim) KPK Jimmly Asshiddiqie ditanya terkait pandangannya soal hukuman mati untuk koruptor oleh Pansel Harkristuti. Dia tak setuju. Menurutnya, hukuman mati justru harus dikurangi.
"Kalau ngikutin emosi ya kita setuju aja. Waktu Akil itu ya pantes saja hukuman mati. Tapi itu jawaban orang marah," ujar Jimly dalam wawancara di Gedung Setneg, jalan Veteran, Jakarta Pusat, Selasa (25/8/2015).
Menurut Jimly, kebijakan untuk hukuman mati itu harus sesuai dengan Pancasila, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Sehingga harus mengikuti standar.
"Yang tepat hukuman mati itu lama-lama harus dikurangi. Bukan ditambahi. Malah yang harus didiskusikan itu korupsi, TPPU dan perampasan harta ini kan merugikan keuangan negara," terangnya.
"Eksistensi KPK masuk dalam konstitusi?" tanya pansel Harkristuti.
"Saya setuju, tidak apa-apa karena undang-undang kita lebih lengkap. Sehingga tidak dipersoalkan dibentuk oleh undang-undang. Menurut saya kalo orang tanya kedudukan secara konstistusional diatur pasal 24 ayat 3, memiliki kepentingan sama meski tidak dimuat dalam undang-undang. Misal BI, KPU tidak eksplisit tapi tercantum, KPK masuknya badan-badan lain itu," paparnya.
Jimly menilai di sebuah negara modern, lembaga seperti halnya KPK harus ada. "Jangan berfikir KPK sementara meski dibangunnya begitu," ucapnya.
Sembilan 'srikandi' yang menggawangi panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung mencuri perhatian ketika dipilih Presiden Joko Widodo. Baru kali ini memang pansel capim KPK diisi oleh 9 perempuan.
Selain mencuri perhatian, 9 perempuan itu memiliki latar belakang bermacam-macam yang tak bisa dipandang sebelah mata. Ada yang ahli perbankan, ada yang ahli tata negara dan hukum serta ada pula yang ahli di bidang pencucian uang.
Kiprah 9 srikandi itu makin terlihat ketika menggelar wawancara tahap akhir seleksi capim KPK. Proses wawancara yang terbuka itu tak melulu diisi hal-hal yang serius lantaran pansel menyelingi dengan candaan.
 Pansel Capim KPK (Agung/detikcom) |
Seperti tampak ketika pansel menggelar proses wawancara di hari kedua, Selasa (25/8/2015), para capim KPK yang awalnya ada yang grogi saat menghadapi 9 srikandi langsung luluh dan ikut tertawa.
Ketika salah satu capim KPK Giri Suprapdiono sempat kikuk ketika sering disebut ganteng oleh anggota pansel Supra Wimbarti hingga ditanya soal selingkuh. Pengunjung sempat dibuat terbahak terkait pertanyaan itu.
"Anda ini masih muda, ganteng, punya jabatan. Bagaimana equip diri Anda supaya tidak tergoda perempuan? Kalau tergoda harta sudah biasa," tanya Supra kepada Giri.
Selain pertanyaan-pertanyaan substansial, pansel memang sering memberi pertanyaan yang tidak terduga atau bahkan sekadar komentar untuk mencairkan suasana. Seperti ketika Mayjen TNI (Purn) Hendardji Soepandji duduk menghadap 9 pansel.
Suasana yang tegang langsung pecah ketika anggota pansel Harkristuti Haskrisnowo bertanya soal harta kekayaan purnawirawan TNI itu. Hal itu lantaran sang jenderal lupa memiliki berapa banyak rumah.
"Lupa? Mobil juga banyak? Ada moge juga?" kata Harkristuti yang kaget karena Hendardji kelupaan jumlah rumahnya.
Sama halnya ketika capim KPK lainnya Johan Budi yang sempat dipotong penjelasannya oleh Harkristuti karena dianggap terlalu panjang. Tanpa disangka Johan malah mengatakan penjelasan itu agar pansel lebih paham.
Tak pelak Harkristuti merasa 'diejek' dengan penjelasan Johan. Namun cara penyampaian Harkristuti yang kocak langsung membuat Johan dan para pengunjung tergelak.
Harkristuti memang menjadi salah satu anggota pansel yang sering memberi komentar dan pertanyaan yang terkesan kocak namun sebenarnya mendalam. Dia sering mengawali pertanyaan dengan hal-hal pribadi capim yang mengundang tawa.
Namun tetap saja, para capim seringkali grogi sebelum mendapat pertanyaan. Seperti ketika capim KPK Laode Muhamad Syarif yang langsung mengatakan takut ketika akan ditanya Harkristuti.
"Saya juga takut, Pak," celetuk Harkristuti.
Meskipun seringkali diselingi canda, pansel tak melupakan tugasnya untuk menggali pandangan capim tentang berbagai hal tentang KPK. Beberapa isu dan latar belakang capim yang dianggap miring juga ditanyakan pansel dengan kritis.
No comments:
Post a Comment