Ketua Panwaslu DKI Mimah Sanjaya menemui Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Mimah menyebut pihaknya butuh anggaran sebesar Rp 98 triliun untuk membayar pengawas TPS yang bertugas di seluruh wilayah Ibu Kota.
"Jelang pelaksanaan 2017 sudah kita ajukan Rp 98 miliar. Tapi kita belum tahu diterima atau tidak. Dari Januari sampai pelaksanaan Februari 2017. Selama pelaksanaan Pimilukada saja," ujar Mimah di Balai Kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (31/8/2015).
"(Itu digunakan untuk) bayar gaji pengawas pemilu sebanyak 996 personel. Pengawas TPS ditambah 12 ribuan, kita rekrut," sambungnya.
Mimah mengatakan proses perekrutan petugas pengawas TPS mulai dilakukan pada Maret 2016 mendatang. Ada 267 kelurahan yang perlu dijaga oleh petugas pengawas TPS nanti pada saat pelaksanaan Pilgub 2017.
"Sekitar Maret 2016 kita mulai perekrutan. Kita butuh sosialisasi, anggaran terbatas jadi kita manfaatkan, anggaran dari negara (APBN) 2015. Tapi itu kayaknya sulit untuk menjangkau seluruh DKI Jakarta," terang Mimah.
Dia juga mengatakan, Ahok menawarkan agar Panwaslu DKI bekerjasama dengan Smart City. Hal ini dimaksud agar bisa memudahkan pengawasan sekaligus penghematan anggaran. Namun Mimah menyebut proses verifikasi data Smart City butuh waktu yang lama.
"Tawaran Pak Gubernur tadi kita kerjasama dengan Smart City. Apa yang mau disampaikan Bawaslu ke publik melalui Smart City? Jadi kan kalau kita harus ketemu sama masyarakat di 267 kelurahan itu memakan waktu lama. Makanya melalui itu," lanjut dia.
Saat ini, Mimah menyebut pihaknya sudah memiliki kantor permanen di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Dia mengatakan tidak ingin mengulang kejadian saat pemilukada 2014 lalu.
"Di Jalan Danau 3, Sunter. Kantornya permanen, kalau tingkat provinsi. Kalau kabupaten kota ke bawah sudah adhoc. Kita belajar dari pengalaman sebelumnya. Saat panwaslu terbentuk kantor belum siap. Maka kita minta Pak Ahok untuk menyiapkan," pungkasnya.
"Jelang pelaksanaan 2017 sudah kita ajukan Rp 98 miliar. Tapi kita belum tahu diterima atau tidak. Dari Januari sampai pelaksanaan Februari 2017. Selama pelaksanaan Pimilukada saja," ujar Mimah di Balai Kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (31/8/2015).
"(Itu digunakan untuk) bayar gaji pengawas pemilu sebanyak 996 personel. Pengawas TPS ditambah 12 ribuan, kita rekrut," sambungnya.
Mimah mengatakan proses perekrutan petugas pengawas TPS mulai dilakukan pada Maret 2016 mendatang. Ada 267 kelurahan yang perlu dijaga oleh petugas pengawas TPS nanti pada saat pelaksanaan Pilgub 2017.
"Sekitar Maret 2016 kita mulai perekrutan. Kita butuh sosialisasi, anggaran terbatas jadi kita manfaatkan, anggaran dari negara (APBN) 2015. Tapi itu kayaknya sulit untuk menjangkau seluruh DKI Jakarta," terang Mimah.
Dia juga mengatakan, Ahok menawarkan agar Panwaslu DKI bekerjasama dengan Smart City. Hal ini dimaksud agar bisa memudahkan pengawasan sekaligus penghematan anggaran. Namun Mimah menyebut proses verifikasi data Smart City butuh waktu yang lama.
"Tawaran Pak Gubernur tadi kita kerjasama dengan Smart City. Apa yang mau disampaikan Bawaslu ke publik melalui Smart City? Jadi kan kalau kita harus ketemu sama masyarakat di 267 kelurahan itu memakan waktu lama. Makanya melalui itu," lanjut dia.
Saat ini, Mimah menyebut pihaknya sudah memiliki kantor permanen di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Dia mengatakan tidak ingin mengulang kejadian saat pemilukada 2014 lalu.
"Di Jalan Danau 3, Sunter. Kantornya permanen, kalau tingkat provinsi. Kalau kabupaten kota ke bawah sudah adhoc. Kita belajar dari pengalaman sebelumnya. Saat panwaslu terbentuk kantor belum siap. Maka kita minta Pak Ahok untuk menyiapkan," pungkasnya.
No comments:
Post a Comment