Friday, September 4, 2015

4 Kali Rotasi Pejabat, Ahok: Ini Bukan untuk Pilkada 2017

Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama merotasi 327 pejabat eselon II hingga IV di Pemprov DKI. Ahok membantah rotasi ini dilakukan untuk menggalang dukungan PNS DKI untuk Pilkada 2017.

"Saya ditanya wartawan apakah (rotasi) ini untuk Pilkada nanti? Saya jawab tidak. Sama sekali tidak. Saya justru menciptakan musuh," kata Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakpus, Jumat (4/5/2015).

Hal ini disampaikan Ahok di depan jajaran SKPD dan pejabat yang baru saja dilantiknya. Dia mengatakan PNS di bawah kepemimpinannya harus loyal kepada pekerjaan bukan loyal terhadap Ahok secara personal.

"Saya tidak mencari yang loyal pada saya. Cukup Anda taat dengan sumpah jabatan yang anda ucapkan tadi," sambungnya.

Ini adalah kali keempat Ahok merombak jajaran pejabat di Pemprov DKI selama menjabat sebagai gubernur. Ia mengaku akan terus melakukan perombakan untuk mencari PNS yang potensial.

Menurut Ahok, jika bawahannya bekerja dengan baik maka warga Jakarta akan merasa puas. Nah, jika warga Jakarta merasa puas dengan kinerja PNS Jakarta maka ia yakin akan terpilih dengan sendiri sebagai gubernur dalam Pilkada 2017.

Hal lain yang ditekankan Ahok pada bawahannya yakni jangan mudah percaya pada orang-orang yang mengaku dekat dengannya dan memberi jaminan tak akan dipecat. 

Menurutnya, berfoto di ruangan kerja maupun foto berdua tak menjadi ukuran kedekatannya dengan orang lain. Lagi pula, penilaian kinerja bawahannya bukanlah konsumsi orang-orang terdekatnya.

"Bapak Ibu jangan mau dibodohin. Dengan orang yang  mengaku ada pengaruh dan bisa mmembuat bapak ibu nggak dicopot. Ibu kandung saya bisik-bisik soal kebaikan seseorang pun tidak akan mempengaruhi saya," tegasnya.

Dalam berbagai kesempatan Ahok selalu mengatakan dia tidak mempersoalkan bila di Pilkada berikutnya tidak dipilih warga menjadi gubernur. Selain itu, Ahok mempersilakan siapa pun untuk ikut bertanding dengannya pada Pilkada 2017 mendatang.

Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) mengusulkan pembubaran Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Menurutnya, sekolah praja ini untuk menjadi PNS atau sekretaris pribadi pejabat tak ada keharusan dari IPDN.

"Kemarin saya bilang ke Pak Jokowi, 'Pak, kalau bisa, IPDN bubarkan saja Pak. Untuk apa ada sekolah IPDN kalau masuknya juga nggak jelas gimana tesnya, lulusnya gimana. Itu hanya pembekalan korps saja," ucap Ahok dalam sambutannya usai melantik pejabat di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakpus, Jumat (4/9/2015).

Menurutnya, banyak alumni IPDN yang telah menduduki jabatan strategis justru patungan untuk menyogok jaksa atau inspektorat agar tak memeriksanya. Ahok menilai solidaritas ini sudah salah.

Selain itu, Ahok merasa tak ada keharusan seorang pejabat mengangkat lulusan IPDN menjadi ajudan atau staf pribadi. Ia mencontohkan dirinya yang memiliki ajudan anggota kepolisian.

"Saya tidak pernah pakai ajudan dari IPDN, atau STPDN sejak menjabat bupati. Saya enggak mau pakai. Waktu kampanye (Pilkada) kampanye dikasih polisi, ya udah bagus, rekrut aja udah. Untuk apa (ajudan IPDN)? Dia hanya punya 2 peluru. Kalau polisi, tentara, dia bisa punya 9, 18. Saya enggak mau ajudan dari IPDN," ucapnya.

Jika soal penerimaan PNS, Ahok mengatakan 'suplai' PNS bisa dari mana saja. Perusahaan swasta, polisi, TNI atau lulusan S1. Namun, ia tak tahu respons Jokowi apa terhadap usulannya itu. 

Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama mengaku sebagai orang yang berpengalaman untuk urusan politik. Karena itu Ahok tahu betul bila ada permainan politik yang dimaksudkan untuk mencari keuntungan pribadi.

Pernyataan ini disampaikan untuk memperingatkan bawahannya agar tidak melakukan penyimpangan. Sebab Ahok tahu segala bentuk 'permainan' termasuk di Pemprov DKI.

"Sebenarnya kalau bisa dibilang, saya orang yang paling berpengalaman di politik pasca reformasi. Kalau mau main-main, Anda salah," kata Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakpus, Jumat (4/9/2015).

Ia menceritakan perjalanan kariernya mulai dari membentuk partai di Belitung Timur hingga melenggang ke Senayan dan duduk di komisi II DPR.

Ahok pada perjalanan politik akhirnya berduet dengan Joko Widodo sebagai wakil gubernur pada tahun 2012 dan akhirnya menduduki posisi gubernur saat ini. Menurut Ahok, ia sudah mempelajari seluruh pola bawahannya yang mencoba memperkaya diri dengan segala bentuk penyimpangan.

Karena itu Ahok meminta bawahan yang bermain anggaran untuk berhenti atau diberhentikan. Ahok bercerita ada seorang PNS yang berlagak miskin di kantor namun di situs jejaring sosialnya PNS tersebut memamerkan tas mahal merk luar negeri.

"Zaman sekarang gampang melacak orang. Saya bisa mendapatkan data anak-anak, keluarga, kekayaaan dan kehidupan anda. Saya ini tiap pagi minum pil pura-pura goblok saja tiap pagi. Tapi sebenarnya saya tahu apa yang anda lakukan," terangnya.

Menurut Ahok, kegemaran orang Indonesia bermain situsjejaring sosial seperti facebook, twitter, instagram akan memudahkan orang tersebut dilacak.

"Kalau Anda kaya, nggak apa-apa. Saya juga tidak akan mengatur hidup anda. Tapi kalau Anda curi APBD dan foya-foya, itu keterlaluan," ucapnya.

Ia juga meminta bawahannya untuk sportif dengan memberi kritik langsung tanpa harus bergosip di belakang. Ahok mengaku tak segan menjadikan bawahannya sebagai guru jika memang bawahannya itu memiliki ilmu yang mumpuni.

"Jangan mencibir di belakang. Kalau berani di depan saya. Kalau anda hebat, saya akui sebagai guru. Tapi kalau saya lebih pintar, Anda harus akui saya sebagai guru," tutur Ahok. 

No comments:

Post a Comment