Di dalam paripurna Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LP2APBD) Tahun Anggaran 2014, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memaparkan realisasi belanja daerah.
Realisasi belanja tidak langsung atau seperti gaji pegawai negeri sipil (PNS), gaji pekerja harian lepas (PHL), serta pembayaran TALI (telepon, air, listrik, dan internet) mencapai Rp 12,63 triliun atau 73,78 persen.
"Dari anggaran sebesar Rp 17,12 triliun. Kemudian realisasi belanja langsung mencapai Rp 25,16 triliun atau 54,10 persen dari anggaran sebesar Rp 46,52 triliun," kata Basuki, Selasa (8/9/2015).
Salah satu komponen belanja langsung adalah belanja modal. Dengan rincian belanja peralatan dan mesin sebesar Rp 4,06 triliun atau 53,20 persen dari anggaran sebesar Rp 7,63 triliun dan belanja gedung dan bangunan Rp 2,58 triliun atau 52,33 persen dari anggaran sebesar Rp 4,94 triliun.
Belanja itu, kata Basuki, dialokasikan untuk realisasi program unggulan Pemprov DKI. Seperti peningkatan kualitas pendidikan melalui program Kartu Jakarta Pintar (KJP), rehabilitasi gedung sekolah, dan peningkatan kualitas pendidik.
Kemudian peningkatan kualitas kesehatan masyarakat melalui penyediaan dana Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah (JPKD), peningkatan standar sarana dan prasarana kesehatan, dan penyediaan akses air bersih bagi masyarakat.
"Untuk pengembangan sistem transportasi, kami sudah merevitalisasi terminal bus Pinangranti, Klender, dan Rawamangun. Kemudian pembangunan mass rapid transit (MRT), pembangunan flyover dan underpass di Kuningan sisi selatan, Jalan Layang Tendean-Blok M-Ciledug, dan pembangunan akses Terminal Pulogebang," kata Ahok, sapaan Basuki.
Dalam program antisipasi banjir dan rob, lanjut dia, Pemprov DKI telah membangun prasarana dan sarana pengendali banjir.
Seperti pembebasan tanah waduk, pembangunan tanggul pantai, pembangunan rumah pompa, dan normalisasi sungai.
Sementara untuk penataan permukiman kota, pada tahun 2014, Pemprov DKI mengalokasikan anggaran untuk pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) Tambora, Pulogebang, dan Cakung Barat.
Realisasi belanja tidak langsung atau seperti gaji pegawai negeri sipil (PNS), gaji pekerja harian lepas (PHL), serta pembayaran TALI (telepon, air, listrik, dan internet) mencapai Rp 12,63 triliun atau 73,78 persen.
"Dari anggaran sebesar Rp 17,12 triliun. Kemudian realisasi belanja langsung mencapai Rp 25,16 triliun atau 54,10 persen dari anggaran sebesar Rp 46,52 triliun," kata Basuki, Selasa (8/9/2015).
Salah satu komponen belanja langsung adalah belanja modal. Dengan rincian belanja peralatan dan mesin sebesar Rp 4,06 triliun atau 53,20 persen dari anggaran sebesar Rp 7,63 triliun dan belanja gedung dan bangunan Rp 2,58 triliun atau 52,33 persen dari anggaran sebesar Rp 4,94 triliun.
Belanja itu, kata Basuki, dialokasikan untuk realisasi program unggulan Pemprov DKI. Seperti peningkatan kualitas pendidikan melalui program Kartu Jakarta Pintar (KJP), rehabilitasi gedung sekolah, dan peningkatan kualitas pendidik.
Kemudian peningkatan kualitas kesehatan masyarakat melalui penyediaan dana Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah (JPKD), peningkatan standar sarana dan prasarana kesehatan, dan penyediaan akses air bersih bagi masyarakat.
"Untuk pengembangan sistem transportasi, kami sudah merevitalisasi terminal bus Pinangranti, Klender, dan Rawamangun. Kemudian pembangunan mass rapid transit (MRT), pembangunan flyover dan underpass di Kuningan sisi selatan, Jalan Layang Tendean-Blok M-Ciledug, dan pembangunan akses Terminal Pulogebang," kata Ahok, sapaan Basuki.
Dalam program antisipasi banjir dan rob, lanjut dia, Pemprov DKI telah membangun prasarana dan sarana pengendali banjir.
Seperti pembebasan tanah waduk, pembangunan tanggul pantai, pembangunan rumah pompa, dan normalisasi sungai.
Sementara untuk penataan permukiman kota, pada tahun 2014, Pemprov DKI mengalokasikan anggaran untuk pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) Tambora, Pulogebang, dan Cakung Barat.
No comments:
Post a Comment