Alumni IPDN melawan Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama atau Ahok. Mereka tak terima dengan usulan Ahok agar IPDN dibubarkan. Alumni IPDN percaya diri, mereka praktisi di bidang pemerintahan yang tak dimiliki sarjana lain.
"Kalau IPDN ditutup, berarti rekrutmen PNS ngambil dari sumber lain, yaitu sarjana murni atau apa. Nah, kelebihan kami (lulusan IPDN) ialah praktisi di bidang pemerintahan, ada motivator pembagunan dan kemasyarakatan. Kalau memang enggak perlu, ya kami siap. Berarti Pemda harus merekrut dari sumber (SDM) lain," ujar Sekjen IKAPTK Arief M Edie di kampus IPDN, Jalan Ir Soekarno, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Selasa (8/9/2015).
Menyorot ungkapan Ahok yang mengusulkan IPDN dibubarkan, Arief meminta Ahok untuk menilik sejarah dan sepatutnya mendukung program yang digulirkan pemerintahan Presiden Jokowi.
"Pak Ahok harus ingat, bahwa kami ada ini dibentuk oleh pemerintah yang diresmikan waktu itu oleh Presiden Soekarno di Malang. Saat ini juga, Presiden Jokowi mencanangkan gerakan revolusi mental mulai di IPDN," ucap Arief.
Lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) akan ditempatkan di instansi pemerintahan pusat atau daerah. Karier mereka berawal dari staf hingga ada yang menjadi Gubernur.
Kabaghumas dan Protokol IPDN, Bisri mengatakan, saat lulus para pamong praja akan ditempatkan di instansi tempat mereka direkrut. Mereka akan langsung menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan III A.
"Lulusan itu masuk Golongan III A dan sudah ada penempatannya di mana. Misalnya mereka direkrut di Provinsi Sumatera Barat dengan difasilitasi Pemprov, maka saat lulus mereka akan ditempatkan instansi-instansi di Sumatera Barat," ucap Bisri saat dihubungi detikcom, Selasa (8/9/2015).
Mereka akan menjadi staf dan berkarier di sana. Mereka bisa sampai pada jenjang karier tertinggi di tingkat Golongan I.
"Harus dari staf dulu, urusan dia naik jabatan atau mau jadi jabat apapun itu terkait kinerja mereka masing-masing," kata Bisri.
Dia menyebut ada beberapa alumni IPDN yang saat ini sukses berkarier di pemerintahan ataupun karier politik. Misalnya saja menjadi gubernur atau pejabat di kementerian, Pemkot hingga Pemda.
"Ada Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim, Gubernur Kalimantan Barat Cornelis, Penjabat (Pj) Gubernur Sumbar Reydonnyzar Moenek yang dulu pernah menjabat Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri, Wakil Walikota Jakpus (Arifin), Wakil Dishub (Teguh Hendarwan) yang baru dilantik Ahok itu alumni IPDN juga. Banyak pokoknya saya nggak hafal," papar Bisri.
Menurut Bisri, IPDN sebagai lembaga pendidikan tinggi kedinasan yang dibentuk untuk mempersiapkan kader pemerintah sudah memberikan pendidikan yang baik bagi para calon pelayanan masyarakat. Dia berharap para alumni bisa sukses berkarier di pemerintah.
"Diharapkan lulusan IPDN begitu terjun kelapangan sudah bisa dan siap melayani," katanya.
"Kalau IPDN ditutup, berarti rekrutmen PNS ngambil dari sumber lain, yaitu sarjana murni atau apa. Nah, kelebihan kami (lulusan IPDN) ialah praktisi di bidang pemerintahan, ada motivator pembagunan dan kemasyarakatan. Kalau memang enggak perlu, ya kami siap. Berarti Pemda harus merekrut dari sumber (SDM) lain," ujar Sekjen IKAPTK Arief M Edie di kampus IPDN, Jalan Ir Soekarno, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Selasa (8/9/2015).
Menyorot ungkapan Ahok yang mengusulkan IPDN dibubarkan, Arief meminta Ahok untuk menilik sejarah dan sepatutnya mendukung program yang digulirkan pemerintahan Presiden Jokowi.
"Pak Ahok harus ingat, bahwa kami ada ini dibentuk oleh pemerintah yang diresmikan waktu itu oleh Presiden Soekarno di Malang. Saat ini juga, Presiden Jokowi mencanangkan gerakan revolusi mental mulai di IPDN," ucap Arief.
Lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) akan ditempatkan di instansi pemerintahan pusat atau daerah. Karier mereka berawal dari staf hingga ada yang menjadi Gubernur.
Kabaghumas dan Protokol IPDN, Bisri mengatakan, saat lulus para pamong praja akan ditempatkan di instansi tempat mereka direkrut. Mereka akan langsung menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan III A.
"Lulusan itu masuk Golongan III A dan sudah ada penempatannya di mana. Misalnya mereka direkrut di Provinsi Sumatera Barat dengan difasilitasi Pemprov, maka saat lulus mereka akan ditempatkan instansi-instansi di Sumatera Barat," ucap Bisri saat dihubungi detikcom, Selasa (8/9/2015).
Mereka akan menjadi staf dan berkarier di sana. Mereka bisa sampai pada jenjang karier tertinggi di tingkat Golongan I.
"Harus dari staf dulu, urusan dia naik jabatan atau mau jadi jabat apapun itu terkait kinerja mereka masing-masing," kata Bisri.
Dia menyebut ada beberapa alumni IPDN yang saat ini sukses berkarier di pemerintahan ataupun karier politik. Misalnya saja menjadi gubernur atau pejabat di kementerian, Pemkot hingga Pemda.
"Ada Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim, Gubernur Kalimantan Barat Cornelis, Penjabat (Pj) Gubernur Sumbar Reydonnyzar Moenek yang dulu pernah menjabat Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri, Wakil Walikota Jakpus (Arifin), Wakil Dishub (Teguh Hendarwan) yang baru dilantik Ahok itu alumni IPDN juga. Banyak pokoknya saya nggak hafal," papar Bisri.
Menurut Bisri, IPDN sebagai lembaga pendidikan tinggi kedinasan yang dibentuk untuk mempersiapkan kader pemerintah sudah memberikan pendidikan yang baik bagi para calon pelayanan masyarakat. Dia berharap para alumni bisa sukses berkarier di pemerintah.
"Diharapkan lulusan IPDN begitu terjun kelapangan sudah bisa dan siap melayani," katanya.
No comments:
Post a Comment