Usulan pembubaran IPDN muncul dari Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama. Anggota Komisi II DPR Arwani Thomafi membenarkan problem di IPDN banyak, namun solusinya bukan pembubaran.
"Pak Ahok mungkin sedang menyimpulkan bahwa ada problem mendasar di IPDN, bisa saja ada," kata Arwani saat dihubungi, Selasa (8/9/2015).
Menurut Arwani, selama ini memang ada keluhan-keluhan tentang IPDN, salah satunya soal seleksi masuk yang dinilai belum transparan. Ada juga sorotan tentang lulusan IPDN.
"Jadi dua hal itu, yang pertama soal seleksi praja dan yang kedua soal output komitmen untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, bebas KKN, itu yang kita harapkan muncul dari praja-praja IPDN," ujar politikus PPP ini.
Arwani menilai masalah-masalah itu harus jadi perhatian serius pemerintah. Masalah itu wajib diselesaikan, namun bukan berarti IPDN dibubarkan.
"Menurut saya, untuk menyelesaikan problem itu bukan lalu IPDN yang dibubarkan. Itu program bagus, positif, untuk menciptakan kader-kader bangsa yang duduk di pemerintahan," ungkapnya.
Hal-hal yang perlu dievaluasi adalah mulai dari seleksi hingga kurikulum. Seleksi secara online juga disarankan agar proses transparan dan bisa dipantau.
"Jika pemerintah tidak serius untuk memperbaiki IPDN, tentu desakan-desakan seperti itu akan terus disampaikan," tutur Arwani.
Sebelumnya, Ahok dengan lantang mengusulkan pembubaran IPDN. Usul itu dia sampaikan ke Presiden Jokowi. Sejumlah argumen juga disampaikan Ahok.
"Kemarin saya bilang ke Pak Jokowi, 'Pak, kalau bisa, IPDN bubarkan saja Pak. Untuk apa ada sekolah IPDN kalau masuknya juga nggak jelas gimana tesnya, lulusnya gimana. Itu hanya pembekalan korps saja," ucap Ahok dalam sambutannya usai melantik pejabat di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakpus, Jumat (4/9).
Ikatan Keluarga Alumni IPDN mengecam usulan Ahok. Bagi Sekjen Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK) IPDN Arief M Edie, almamaternya itu sudah banyak menghasilkan pejabat daerah dan tak boleh dibubarkan.
"Pak Ahok mungkin sedang menyimpulkan bahwa ada problem mendasar di IPDN, bisa saja ada," kata Arwani saat dihubungi, Selasa (8/9/2015).
Menurut Arwani, selama ini memang ada keluhan-keluhan tentang IPDN, salah satunya soal seleksi masuk yang dinilai belum transparan. Ada juga sorotan tentang lulusan IPDN.
"Jadi dua hal itu, yang pertama soal seleksi praja dan yang kedua soal output komitmen untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, bebas KKN, itu yang kita harapkan muncul dari praja-praja IPDN," ujar politikus PPP ini.
Arwani menilai masalah-masalah itu harus jadi perhatian serius pemerintah. Masalah itu wajib diselesaikan, namun bukan berarti IPDN dibubarkan.
"Menurut saya, untuk menyelesaikan problem itu bukan lalu IPDN yang dibubarkan. Itu program bagus, positif, untuk menciptakan kader-kader bangsa yang duduk di pemerintahan," ungkapnya.
Hal-hal yang perlu dievaluasi adalah mulai dari seleksi hingga kurikulum. Seleksi secara online juga disarankan agar proses transparan dan bisa dipantau.
"Jika pemerintah tidak serius untuk memperbaiki IPDN, tentu desakan-desakan seperti itu akan terus disampaikan," tutur Arwani.
Sebelumnya, Ahok dengan lantang mengusulkan pembubaran IPDN. Usul itu dia sampaikan ke Presiden Jokowi. Sejumlah argumen juga disampaikan Ahok.
"Kemarin saya bilang ke Pak Jokowi, 'Pak, kalau bisa, IPDN bubarkan saja Pak. Untuk apa ada sekolah IPDN kalau masuknya juga nggak jelas gimana tesnya, lulusnya gimana. Itu hanya pembekalan korps saja," ucap Ahok dalam sambutannya usai melantik pejabat di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakpus, Jumat (4/9).
Ikatan Keluarga Alumni IPDN mengecam usulan Ahok. Bagi Sekjen Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK) IPDN Arief M Edie, almamaternya itu sudah banyak menghasilkan pejabat daerah dan tak boleh dibubarkan.
No comments:
Post a Comment