Pertemuan Ketua DPR Setya Novanto dengan kandidat capres Amerika Serikat (AS) Donald Trump benar-benar memicu kegaduhan di tanah air. Kini, politisi PKB memberi poin negatif pertemuan Novanto-Trump.
"Itu bisa mempercepat pergeseran kepemimpinan. Bisa terjadi pergeseran kekuatan politik di DPR," kata Ketua DPP PKB Lukman Edy di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (4/9/2015) siang tadi.
Dia mengingatkan kepada jajaran Pimpinan DPR, para anggota setiap hari mencatat apa yang dilakukan pimpinannya. Bila performa semakin memburuk, maka rongrongan terhadap kepemimpinan DPR bisa muncul.
"Pertemuan dengan Trump adalah catatan negatif. Bisa saja itu undangan pribadi, tapi di jiwa dan badannya Pak Setya Novanto itu melekat Ketua DPR," kata Lukman.
Dia menilai, perjalanan ke Amerika Serikat berasal dari APBN. Pertemuan dengan Trump tak ada kaitannya dengan peruntukan anggaran perjalanan itu, maka seharusnya tidak perlu dilakukan elite DPR.
"Itu buang-buang waktu," kata Lukman.
Wacana perombakan kepemimpinan di Parlemen Pusat menguat usai PAN bergabung di barisan partai pendukung pemerintahan Presiden Jokowi. Semula, kepemimpinan di parlemen ditentukan berdasar asas proporsionalitas seturut perolehan kursi. Namun kini, UU MD3 menjadi legitimasi bahwa tak harus partai dengan perolehan kursi terbanyak yang menjadi pimpinan DPR.
Akibatnya, Koalisi Merah Putih (KMP) mendominasi DPR. Kini, usai PAN masuk menjadi pendukung Jokowi, jumlah partai pendukung Jokowi menjadi lebih banyak daripada KMP. Wacana merevisi UU MD3 demi merombak kursi pimimpinan di parlemen Senayan mulai muncul.
"Di Badan Legislasi DPR sudah mulai dibicarakan perubahan UU MD3. Misalnya soal pembagian komisi dan mitra, ada nomenklatur baru masuk, dan tuntutan memisahkan UU DPR, UU MPR, dan UU DPD," kata Lukman.
Namun soal perombakan kepemimpinan DPR, itu tergantung kinerja Pimpinan DPR yang bersangkutan. "Kalau kinerjanya baik maka kita teruskan sampai lima tahun," kata Lukman.
"Itu bisa mempercepat pergeseran kepemimpinan. Bisa terjadi pergeseran kekuatan politik di DPR," kata Ketua DPP PKB Lukman Edy di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (4/9/2015) siang tadi.
Dia mengingatkan kepada jajaran Pimpinan DPR, para anggota setiap hari mencatat apa yang dilakukan pimpinannya. Bila performa semakin memburuk, maka rongrongan terhadap kepemimpinan DPR bisa muncul.
"Pertemuan dengan Trump adalah catatan negatif. Bisa saja itu undangan pribadi, tapi di jiwa dan badannya Pak Setya Novanto itu melekat Ketua DPR," kata Lukman.
Dia menilai, perjalanan ke Amerika Serikat berasal dari APBN. Pertemuan dengan Trump tak ada kaitannya dengan peruntukan anggaran perjalanan itu, maka seharusnya tidak perlu dilakukan elite DPR.
"Itu buang-buang waktu," kata Lukman.
Wacana perombakan kepemimpinan di Parlemen Pusat menguat usai PAN bergabung di barisan partai pendukung pemerintahan Presiden Jokowi. Semula, kepemimpinan di parlemen ditentukan berdasar asas proporsionalitas seturut perolehan kursi. Namun kini, UU MD3 menjadi legitimasi bahwa tak harus partai dengan perolehan kursi terbanyak yang menjadi pimpinan DPR.
Akibatnya, Koalisi Merah Putih (KMP) mendominasi DPR. Kini, usai PAN masuk menjadi pendukung Jokowi, jumlah partai pendukung Jokowi menjadi lebih banyak daripada KMP. Wacana merevisi UU MD3 demi merombak kursi pimimpinan di parlemen Senayan mulai muncul.
"Di Badan Legislasi DPR sudah mulai dibicarakan perubahan UU MD3. Misalnya soal pembagian komisi dan mitra, ada nomenklatur baru masuk, dan tuntutan memisahkan UU DPR, UU MPR, dan UU DPD," kata Lukman.
Namun soal perombakan kepemimpinan DPR, itu tergantung kinerja Pimpinan DPR yang bersangkutan. "Kalau kinerjanya baik maka kita teruskan sampai lima tahun," kata Lukman.
No comments:
Post a Comment