Sejak Jakarta dipimpin Basuki Tjahaja Purnama, proyek kampung deret yang pernah digagas Jokowi tak pernah ada kabarnya. Padahal dulu, kampung deret masuk dalam lima program kerja Jokowi saat menjadi gubernur untuk mengatasi permukiman kumuh.
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mengatakan program kampung deret tidak menjadi pilihan utama sebab memerlukan lahan yang cukup luas. Sementara itu, harga tanah di DKI Jakarta cukup mahal sehingga Pemerintah Provinsi Jakarta berpikir ulang untuk membeli tanah warga.
"Kalau ada tanah, kampung deret model dua lantai kita enggak prioritaskan lagi sebetulnya. Tapi kalau masyarakat mau ngalah, lebarin kayak pola yang dulu kita bisa jalankan," jelas Ahok, di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (7/9).
Mantan Bupati Belitung ini menambahkan, rumah susun bersubsidi menjadi solusi yang lebih efektif dibandingkan dengan kampung deret. Rumah susun membuat Pemprov DKI Jakarta lebih hemat dalam hal penggantian biaya ganti rumah warga dan pengguna lahan.
"Nah masalahnya kawasan yang padat itu rata-rata enggak punya sertifikat. Kalau dia di tanah negara, kita pun akan ngambil bangunnya ke atas supaya kita bisa lebih hemat tanah. Jakarta kan tanahnya mahal, kita akan dorong dia rumah susun tapi subsidi," jelas Ahok.
Lebih jauh Ahok menilai, penggunaan rumah susun bersubsidi akan membuat warga yang tinggal di kawasan kumuh hidup lebih layak. Sebab, kata dia, fasilitas yang ada di rusun tidak kalah dengan hunian lainnya.
"Bayangin saja, kamu bayar Rp 300 ribu, air semua sudah tercover. Kos-kosan juga enggak dapat (fasilitas kayak gitu)," timpalnya.
Sebelumnya, Ahok bertemu presiden Joko Widodo ketika blusukan ke Jakarta Utara pada Kamis (3/9). Dalam pertemuan tersebut, Ahok membahas wilayah kumuh di Jakarta dan rumah susun sebagai solusinya. Mengetahui hal tersebut, Jokowi pun menyetujui rencana Gubernur DKI Jakarta tersebut.
Padahal ketika menjadi Gubernur DKI Jakarta, Jokowi merupakan penggagas program kampung deret yang diperuntukan bagi warga Jakarta yang tinggal di wilayah kumuh.
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mengatakan program kampung deret tidak menjadi pilihan utama sebab memerlukan lahan yang cukup luas. Sementara itu, harga tanah di DKI Jakarta cukup mahal sehingga Pemerintah Provinsi Jakarta berpikir ulang untuk membeli tanah warga.
"Kalau ada tanah, kampung deret model dua lantai kita enggak prioritaskan lagi sebetulnya. Tapi kalau masyarakat mau ngalah, lebarin kayak pola yang dulu kita bisa jalankan," jelas Ahok, di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (7/9).
Mantan Bupati Belitung ini menambahkan, rumah susun bersubsidi menjadi solusi yang lebih efektif dibandingkan dengan kampung deret. Rumah susun membuat Pemprov DKI Jakarta lebih hemat dalam hal penggantian biaya ganti rumah warga dan pengguna lahan.
"Nah masalahnya kawasan yang padat itu rata-rata enggak punya sertifikat. Kalau dia di tanah negara, kita pun akan ngambil bangunnya ke atas supaya kita bisa lebih hemat tanah. Jakarta kan tanahnya mahal, kita akan dorong dia rumah susun tapi subsidi," jelas Ahok.
Lebih jauh Ahok menilai, penggunaan rumah susun bersubsidi akan membuat warga yang tinggal di kawasan kumuh hidup lebih layak. Sebab, kata dia, fasilitas yang ada di rusun tidak kalah dengan hunian lainnya.
"Bayangin saja, kamu bayar Rp 300 ribu, air semua sudah tercover. Kos-kosan juga enggak dapat (fasilitas kayak gitu)," timpalnya.
Sebelumnya, Ahok bertemu presiden Joko Widodo ketika blusukan ke Jakarta Utara pada Kamis (3/9). Dalam pertemuan tersebut, Ahok membahas wilayah kumuh di Jakarta dan rumah susun sebagai solusinya. Mengetahui hal tersebut, Jokowi pun menyetujui rencana Gubernur DKI Jakarta tersebut.
Padahal ketika menjadi Gubernur DKI Jakarta, Jokowi merupakan penggagas program kampung deret yang diperuntukan bagi warga Jakarta yang tinggal di wilayah kumuh.
No comments:
Post a Comment