Wakil Ketua DPRD DKI Triwisaksana memiliki pendapat mengenai permasalahan di Kesekretariatan Dewan yang harus dibenahi oleh Sekretaris Dewan Muhammad Yuliadi yang baru saja dilantik. Permasalahan ini, kata Sani (sapaan Triwisaksana) merupakan permasalahan yang seharusnya sudah lama dipikirkan oleh Kesekretariatan Dewan.
"Tugas Sekwan ada tiga yang penting dan mendesak. Pertama, menyiapkan sumber daya manusia yang kapabel dan daya dukung yang optimal bagi anggota dalam membahas anggaran 2016," ujar Sani ketika dihubungi, Minggu (6/9/2015).
Bulan ini, anggota DPRD DKI memang sedang sibuk melakukan rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran – Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016. Pada saat yang bersamaan, Pansus Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga masih berjalan.
Begitu pun dengan reses yang dilakukan anggota DPRD pada malam hari. Belum lagi, rapat-rapat internal komisi yang biasa membahas aduan warga juga masih terus berlangsung.
Selain membutuhkan komitmen besar dari anggota Dewan, semua pekerjaan itu juga harus didukung oleh sistem managerial Sekretaris Dewan. Hal tersebut agar semua pekerjaan bisa terselesaikan dengan maksimal.
"Kedua menyiapkan program komunikasi humas yang baik untuk membangun opini DPRD yang lebih baik," ujar Sani.
Menurut Sani, selama ini masyarakat tidak memiliki akses informasi yang baik mengenai kinerja anggota Dewan. Sehingga, citra DPRD di masyarakat saat ini dinilai kurang begitu baik karena masyarakat tidak tahu apa yang dikerjakan anggota Dewan selama ini.
Padahal, sebagai wakil rakyat, anggota Dewan memiliki "utang" kepada masyarakat untuk membantu memperjuangkan hak-hak mereka. Masyarakat butuh informasi seberapa jauh aspirasi masyarakat telah didengar anggota Dewan.
"Tugas ketiga adalah membangun sistem dan sarana dokumen dan pustaka yang mumpuni," ujar Sani.
Poin ketiga ini, kata Sani, masih berkaitan dengan poin kedua. Pusat dokumentasi tersebut harus bisa diakses oleh masyarakat. Fungsinya, agar informasi mengenai produk peraturan daerah yang telah dihasilkan DPRD bisa diketahui masyarakat.
Wakil Ketua DPRD DKI Triwisaksana menginginkan adanya sebuah pusat informasi mengenai segala kegiatan di DPRD DKI yang bisa diakses oleh masyarakat. Sudah beberapa periode Sani (sapaan Triwisaksana) menjadi wakil rakyat, namun hal tersebut tidak kunjung ada.
"Pusat dokumentasi selama ini enggak mumpuni. Seharusnya formatnya digital dan dapat diakses melalui online dengan database yang lengkap," ujar Sani ketika dihubungi, Minggu (6/9/2015).
Selama ini, informasi mengenai DPRD DKI yang dapat diakses melalui jaringan online hanyalah www.dprd-dkijakartaprov.go.id. Di sana terdapat informasi mengenai daftar anggota komisi, fraksi, badan anggaran, dan juga penjelasan bidang masing-masing fraksi.
Terdapat pula berita-berita mengenai kegiatan DPRD DKI dalam jumlah yang tidak terlalu banyak. Menurut Sani, itu semua tidak cukup. Dia mengatakan masyarakat juga harus mengetahui dinamika yang terjadi dalam rapat-rapat yang dilakukan DPRD.
Misalnya saja, semacam membaca notulensi rapat. Semua proses politik yang terjadi di DPRD DKI ketika menyusun anggaran dan peraturan daerah harus terpantau oleh masyarakat. Sehingga, masyarakat bisa memberikan penilaian sendiri terhadap kinerja anggota Dewan.
Andai pusat dokumentasi itu sudah tersedia saat ini, Sani yakin citra DPRD akibat kisruh anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2015 tidak akan terlalu menurun. Sebab, masyarakat akan memperoleh penjelasan secara langsung mengapa hal itu bisa terjadi dengan melihat dokumentasinya di internet.
"Hal yang lebih penting adalah proses politiknya juga diketahui masyarakat. Terkait debat dan diskusi yg terjadi saat bahas anggaran dan perda. Termasuk proses politik anggaran 2015 yang kemarin deadlock dan menghasilkan pergub bukan perda," ujar Sani.
Hal tersebut menjadi salah satu permasalahan signifikan yang diberikan kepada Sekretaris Dewan Muhammad Yuliadi oeh Sani. Sani mengatakan DPRD membutuhkan program yang bisa menjelaskan ke publik mengenai kinerja DPRD dengan benar.
"Tugas Sekwan ada tiga yang penting dan mendesak. Pertama, menyiapkan sumber daya manusia yang kapabel dan daya dukung yang optimal bagi anggota dalam membahas anggaran 2016," ujar Sani ketika dihubungi, Minggu (6/9/2015).
Bulan ini, anggota DPRD DKI memang sedang sibuk melakukan rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran – Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016. Pada saat yang bersamaan, Pansus Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga masih berjalan.
Begitu pun dengan reses yang dilakukan anggota DPRD pada malam hari. Belum lagi, rapat-rapat internal komisi yang biasa membahas aduan warga juga masih terus berlangsung.
Selain membutuhkan komitmen besar dari anggota Dewan, semua pekerjaan itu juga harus didukung oleh sistem managerial Sekretaris Dewan. Hal tersebut agar semua pekerjaan bisa terselesaikan dengan maksimal.
"Kedua menyiapkan program komunikasi humas yang baik untuk membangun opini DPRD yang lebih baik," ujar Sani.
Menurut Sani, selama ini masyarakat tidak memiliki akses informasi yang baik mengenai kinerja anggota Dewan. Sehingga, citra DPRD di masyarakat saat ini dinilai kurang begitu baik karena masyarakat tidak tahu apa yang dikerjakan anggota Dewan selama ini.
Padahal, sebagai wakil rakyat, anggota Dewan memiliki "utang" kepada masyarakat untuk membantu memperjuangkan hak-hak mereka. Masyarakat butuh informasi seberapa jauh aspirasi masyarakat telah didengar anggota Dewan.
"Tugas ketiga adalah membangun sistem dan sarana dokumen dan pustaka yang mumpuni," ujar Sani.
Poin ketiga ini, kata Sani, masih berkaitan dengan poin kedua. Pusat dokumentasi tersebut harus bisa diakses oleh masyarakat. Fungsinya, agar informasi mengenai produk peraturan daerah yang telah dihasilkan DPRD bisa diketahui masyarakat.
Wakil Ketua DPRD DKI Triwisaksana menginginkan adanya sebuah pusat informasi mengenai segala kegiatan di DPRD DKI yang bisa diakses oleh masyarakat. Sudah beberapa periode Sani (sapaan Triwisaksana) menjadi wakil rakyat, namun hal tersebut tidak kunjung ada.
"Pusat dokumentasi selama ini enggak mumpuni. Seharusnya formatnya digital dan dapat diakses melalui online dengan database yang lengkap," ujar Sani ketika dihubungi, Minggu (6/9/2015).
Selama ini, informasi mengenai DPRD DKI yang dapat diakses melalui jaringan online hanyalah www.dprd-dkijakartaprov.go.id. Di sana terdapat informasi mengenai daftar anggota komisi, fraksi, badan anggaran, dan juga penjelasan bidang masing-masing fraksi.
Terdapat pula berita-berita mengenai kegiatan DPRD DKI dalam jumlah yang tidak terlalu banyak. Menurut Sani, itu semua tidak cukup. Dia mengatakan masyarakat juga harus mengetahui dinamika yang terjadi dalam rapat-rapat yang dilakukan DPRD.
Misalnya saja, semacam membaca notulensi rapat. Semua proses politik yang terjadi di DPRD DKI ketika menyusun anggaran dan peraturan daerah harus terpantau oleh masyarakat. Sehingga, masyarakat bisa memberikan penilaian sendiri terhadap kinerja anggota Dewan.
Andai pusat dokumentasi itu sudah tersedia saat ini, Sani yakin citra DPRD akibat kisruh anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2015 tidak akan terlalu menurun. Sebab, masyarakat akan memperoleh penjelasan secara langsung mengapa hal itu bisa terjadi dengan melihat dokumentasinya di internet.
"Hal yang lebih penting adalah proses politiknya juga diketahui masyarakat. Terkait debat dan diskusi yg terjadi saat bahas anggaran dan perda. Termasuk proses politik anggaran 2015 yang kemarin deadlock dan menghasilkan pergub bukan perda," ujar Sani.
Hal tersebut menjadi salah satu permasalahan signifikan yang diberikan kepada Sekretaris Dewan Muhammad Yuliadi oeh Sani. Sani mengatakan DPRD membutuhkan program yang bisa menjelaskan ke publik mengenai kinerja DPRD dengan benar.
No comments:
Post a Comment