Wakil Ketua DPRD DKI Triwisaksana mengatakan, sebenarnya Badan Anggaran DPRD DKI sudah menyoroti satu per satu anggaran di rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) setiap tahun.
Sani, panggilan akrab Triwisaksana, mengatakan, hal tersebut merupakan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD. Hal tersebut biasa dilakukan DPRD DKI dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016.
Dalam rapat tersebut, tiap anggaran yang diajukan Pemerintah Provinsi DKI disoroti dan diteliti satu per satu.
"Sebenarnya, setiap tahun dijalani, enggak ada masalah. Cuma mungkin yang tahun-tahun lalu enggak diangkat saja, he-he-he...," ujar Sani di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Rabu (16/9/2015).
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku senang DPRD DKI akhirnya meneliti satu per satu rencana anggaran kegiatan dalam KUA-PPAS 2016.
Termasuk salah satu pos anggaran yang direncanakan adalah biaya senam hingga puluhan juta rupiah tiap tahun. [Baca: Ahok: Saya Senang Kali Ini DPRD Benaran Bahas Kebijakan Umum Anggaran]
"Itu gunanya kami lempar (detail anggaran) ke DPRD dan itu tugas DPRD yang menimbang, kan mereka wakil rakyat. Makanya, KUA-PPAS kami perketat dan saya senang kali ini DPRD benaran membahas KUA-PPAS, dulu mana pernah bahas," kata Basuki, di Balai Kota, Rabu (16/9/2015).
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menegaskan bakal tetap menertibkan pedagang hewan kurban yang berjualan di atas trotoar dan ruang terbuka hijau (RTH).
Hal ini sesuai dengan Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 168 Tahun 2015 tentang Pengendalian, Penampungan, dan Pemotongan Hewan.
"Kalau (ada pedagang jual hewan kurban) di trotoar akan saya usir, itu sanksi. Dari tahun lalu juga sudah berlaku," kata Basuki di Balai Kota, Rabu (16/9/2015).
Menurut Basuki, trotoar hanya dikhususkan untuk pejalan kaki, bukan untuk lahan berdagang. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi siapa pun untuk berjualan di trotoar, termasuk pedagang hewan kurban.
Basuki menegaskan, di ajaran agama mana pun tidak ada yang mengajarkan umatnya untuk merugikan orang lain.
"Maksud saya, jadi orang itu mesti ada toleransilah. Enggak ada agama yang mengajari orang melanggar aturan dan seluruh aturan di Indonesia dibuat pertama itu berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi, jangan menjual alasan agama untuk keuntungan pribadi," kata pria yang biasa disapa Ahok itu.
Di samping itu, Basuki kini mengizinkan warga menyembelih hewan kurban di luar rumah pemotongan hewan (RPH). Dengan catatan, harus ada petugas pendamping dari Pemprov DKI Jakarta.
Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan DKI telah menyebar sebanyak 540 petugas untuk mendampingi serta memeriksa kesehatan hewan kurban.
"Ini memang enggak gampang (mengubah kebiasaan warga), mesti dipaksa karena di Arab Saudi juga dipaksa (tidak menyembelih hewan kurban di sembarang tempat). Ya sudah kami tungguin, tetapi tolong darahnya semua jangan dibuang ke tanah," kata Basuki.
Sani, panggilan akrab Triwisaksana, mengatakan, hal tersebut merupakan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD. Hal tersebut biasa dilakukan DPRD DKI dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016.
Dalam rapat tersebut, tiap anggaran yang diajukan Pemerintah Provinsi DKI disoroti dan diteliti satu per satu.
"Sebenarnya, setiap tahun dijalani, enggak ada masalah. Cuma mungkin yang tahun-tahun lalu enggak diangkat saja, he-he-he...," ujar Sani di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Rabu (16/9/2015).
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku senang DPRD DKI akhirnya meneliti satu per satu rencana anggaran kegiatan dalam KUA-PPAS 2016.
Termasuk salah satu pos anggaran yang direncanakan adalah biaya senam hingga puluhan juta rupiah tiap tahun. [Baca: Ahok: Saya Senang Kali Ini DPRD Benaran Bahas Kebijakan Umum Anggaran]
"Itu gunanya kami lempar (detail anggaran) ke DPRD dan itu tugas DPRD yang menimbang, kan mereka wakil rakyat. Makanya, KUA-PPAS kami perketat dan saya senang kali ini DPRD benaran membahas KUA-PPAS, dulu mana pernah bahas," kata Basuki, di Balai Kota, Rabu (16/9/2015).
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menegaskan bakal tetap menertibkan pedagang hewan kurban yang berjualan di atas trotoar dan ruang terbuka hijau (RTH).
Hal ini sesuai dengan Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 168 Tahun 2015 tentang Pengendalian, Penampungan, dan Pemotongan Hewan.
"Kalau (ada pedagang jual hewan kurban) di trotoar akan saya usir, itu sanksi. Dari tahun lalu juga sudah berlaku," kata Basuki di Balai Kota, Rabu (16/9/2015).
Menurut Basuki, trotoar hanya dikhususkan untuk pejalan kaki, bukan untuk lahan berdagang. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi siapa pun untuk berjualan di trotoar, termasuk pedagang hewan kurban.
Basuki menegaskan, di ajaran agama mana pun tidak ada yang mengajarkan umatnya untuk merugikan orang lain.
"Maksud saya, jadi orang itu mesti ada toleransilah. Enggak ada agama yang mengajari orang melanggar aturan dan seluruh aturan di Indonesia dibuat pertama itu berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi, jangan menjual alasan agama untuk keuntungan pribadi," kata pria yang biasa disapa Ahok itu.
Di samping itu, Basuki kini mengizinkan warga menyembelih hewan kurban di luar rumah pemotongan hewan (RPH). Dengan catatan, harus ada petugas pendamping dari Pemprov DKI Jakarta.
Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan DKI telah menyebar sebanyak 540 petugas untuk mendampingi serta memeriksa kesehatan hewan kurban.
"Ini memang enggak gampang (mengubah kebiasaan warga), mesti dipaksa karena di Arab Saudi juga dipaksa (tidak menyembelih hewan kurban di sembarang tempat). Ya sudah kami tungguin, tetapi tolong darahnya semua jangan dibuang ke tanah," kata Basuki.
No comments:
Post a Comment