Akhir tahun ini kebijakan masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) mulai diterapkan. Untuk bisa berkompetisi, Indonesia harus menggenjot pembangunan infrastruktur demi memangkas biaya logistik yang selama ini jadi beban.
Saat berpidato di kongres Persatuan Insinyur Indonesia (PII), Presiden Joko Widodo mengingatkan pentingnya menggenjot infrastruktur untuk berkompetisi di MEA. "Visi ke depan visi kompetisi, harus berani," ujar Presiden Jokowi di Hotel Sari Pan Pacific Jakarta.
Jokowi lantas memaparkan komitmen pemerintahannya menggenjot pembangunan infrastruktur. Salah satunya dengan mengalokasikan anggaran Rp 313 triliun untuk membangun infrastruktur. Jokowi menyebut, Indonesia merdeka hingga saat ini, total jalan tol yang dibangun hanya sepanjang 800 km. Jokowi sesumbar, dalam lima tahun ke depan, pemerintahannya minimal membangun 1.000 km.
Presiden mengaku tak ragu turun tangan langsung mengecek realisasi pembangunannya. Langkah ini bertujuan agar menteri terkait dan pejabat di bawahnya juga lebih rajin melakukan pengecekan setiap bulan.
"Saya sampaikan ke menteri-menteri, jangan rapat tiga kali lebih, baru memutuskan. Saya tidak mau rapat bertele-tele," ujar Presiden.
Kepala Negara menceritakan pengalaman ketika meninjau langsung ke lapangan. Tidak sedikit masyarakat meragukan komitmen pemerintah membangun infrastruktur. Ini dialami ketika Jokowi akan memulai pembangunan jalur kereta api di Sumatera.
"Ini benar Pak? Jangan hanya 'groundbreaking' saja, karena sudah 30 tahun tidak jadi-jadi," ucap Presiden menirukan pertanyaan masyarakat Sumatera.
Untuk pembangunan pembangkit listrik, Presiden telah menginstruksikan menteri terkait memangkas proses perizinannya, karena untuk mengurus perizinannya memerlukan waktu 2 tahun, bahkan ada yang hingga 6 tahun.
"Ternyata ada 69 izin, kalau perlu potong jadi tinggal sepertiga. Saya hitung 269 lembar," ujar Presiden.
No comments:
Post a Comment