Menteri Sekretaris Negara Pratikno merasa optimis DPR akan menyetujui rencana hibah lahan Kemayoran kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Meski begitu dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR, dia dicecar dengan berbagai kritik.
"Prinsipnya kami gembira Komisi II mendukung program pemerintah segera jalan untuk kepentingan Rusunawa dan Asian Games. Tetapi ada pesan hati-hati, setuju dari sisi hukum. Kemenkeu sebagai pengelola barang untuk telaah lebih lanjut. Kalau kami dari sisi lembaga," ujar Pratikno di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (18/12).
Sedangkan Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarul Zaman menyatakan bahwa DPR menunggu agar pemerintah menelaah lebih dalam terkait strategi dan landasan hukum proyek Wisma Atlet. "Kami berikan waktu terkait telaah sisi hukum tentang hibah itu. Prinsipnya kami akan mendukung. Paling lama satu bulan (waktu telaah)," kata Rambe.
Sedangkan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat tak masalah dengan kritik yang dilontarkan bertubi-tubi oleh Komisi II DPR. "Enggak, wenak banget gitu lho. Proses selanjutnya tunggu keputusannya. Kalau hibah bakal hibah, kalau tidak nanti tergantung persetujuan," ujar Djarot.
Djarot juga tak mau serius menanggapi ancaman beberapa anggota Komisi II DPR yang akan mempermasalahkan secara hukum ke Kejaksaan dan KPK. Namun dia menunggu kesepakatan dari DPR atau pemerintah berkonsultasi dengan Mahkamah Agung (MA).
"Lahan hibah ya tergantung sama Mensesneg, sama Kementerian Keuangan. Nunggu DPR juga. Kecuali MA memberikan fatwa yang lain kalau enggak perlu persetujuan di DPR. Ya enggak apa-apa lanjut, tapi kemungkinan Mensesneg akan kirim surat hasil konsultasi dengan MA seperti apa. Kami hanya mensupport, DKI kan berkewajiban membangun 3 tadi. Tapi kalau seumpama itu diambilalih oleh pemerintah pusat yang bangun ya terima kasih banget kita," bebernya.
Seperti diketahui sebelumnya Mensesneg memang berencana menghibahkan lahan D10 Kemayoran ke Pemprov DKI Jakarta untuk dibangun Wisma Atlet. Mensesneg juga setuju pemanfaatan Wisma Atlet seusai Asian Games diperuntukkan sebagai rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
"Prinsipnya kami gembira Komisi II mendukung program pemerintah segera jalan untuk kepentingan Rusunawa dan Asian Games. Tetapi ada pesan hati-hati, setuju dari sisi hukum. Kemenkeu sebagai pengelola barang untuk telaah lebih lanjut. Kalau kami dari sisi lembaga," ujar Pratikno di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (18/12).
Sedangkan Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarul Zaman menyatakan bahwa DPR menunggu agar pemerintah menelaah lebih dalam terkait strategi dan landasan hukum proyek Wisma Atlet. "Kami berikan waktu terkait telaah sisi hukum tentang hibah itu. Prinsipnya kami akan mendukung. Paling lama satu bulan (waktu telaah)," kata Rambe.
Sedangkan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat tak masalah dengan kritik yang dilontarkan bertubi-tubi oleh Komisi II DPR. "Enggak, wenak banget gitu lho. Proses selanjutnya tunggu keputusannya. Kalau hibah bakal hibah, kalau tidak nanti tergantung persetujuan," ujar Djarot.
Djarot juga tak mau serius menanggapi ancaman beberapa anggota Komisi II DPR yang akan mempermasalahkan secara hukum ke Kejaksaan dan KPK. Namun dia menunggu kesepakatan dari DPR atau pemerintah berkonsultasi dengan Mahkamah Agung (MA).
"Lahan hibah ya tergantung sama Mensesneg, sama Kementerian Keuangan. Nunggu DPR juga. Kecuali MA memberikan fatwa yang lain kalau enggak perlu persetujuan di DPR. Ya enggak apa-apa lanjut, tapi kemungkinan Mensesneg akan kirim surat hasil konsultasi dengan MA seperti apa. Kami hanya mensupport, DKI kan berkewajiban membangun 3 tadi. Tapi kalau seumpama itu diambilalih oleh pemerintah pusat yang bangun ya terima kasih banget kita," bebernya.
Seperti diketahui sebelumnya Mensesneg memang berencana menghibahkan lahan D10 Kemayoran ke Pemprov DKI Jakarta untuk dibangun Wisma Atlet. Mensesneg juga setuju pemanfaatan Wisma Atlet seusai Asian Games diperuntukkan sebagai rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
No comments:
Post a Comment