Hibah Dijegal DPR, Djarot: Lapangan Golf Kemayoran Bisa Jadi Taman Rakyat

Proses hibah lahan Kemayoran dari Setneg ke Pemprov DKI untuk Asian Games 2018 tak disetujui DPR. Padahal menurut Wagub DKI Djarot Saiful Hidayat, hasil hibah tersebut nantinya akan dipergunakan bagi masyarakat kecil.

Setneg bermaksud menghibahkan 11 hektare asetnya di Kemayoran untuk dibangun fasilitas Asian Games 2018. Dalam lahan tersebut akan dibangun wisma atlet dan begitu perhelatan akbar itu selesai, wisma akan dialihfungsikan sebagai rusunawa bagi masyarakat kecil.

"Kemayoran akan dibangun rusunawa setelah Asian Games, digunakan dulu untuk wisma atlet baru digunakan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Kita tidak boleh diskriminatif. Bahaya loh," ungkap Djarot di Hotel Royal Kuningan, Setiabudi, Jaksel, Sabtu (12/12/2015).

Lahan yang hendak dihibahkan tersebut hingga kini masih berada di bawah kekuasaan Pusat Pengelolaan Komplek (PPK) Kemayoran Kemensetneg. Lahan yang dihibahkan adalah blok D1, D10, C2, C3, satu lapangan golf, termasuk rumah swasta yang di masa mendatang akan diubah menjadi RSUD.

"Saya bilang gini, kita kok mudah banget ya apapun dikomersialisasi. Saya sampai tanya, itu PPK Kemayoran itu menyumbang pada negara itu berapa to? Dengan komersialisasi tempat itu," kata Djarot.

Dengan dipermasalahkannya proses hibah oleh Komisi II DPR, maka realisasi pembangunan yang akan dilakukan Pemprov DKI menjadi terhambat. Padahal dari aset yang dikomersilkan itu, disebut Djarot, akan bisa mendatangkan banyak manfaat bagi masyarakat.

"Bahkan saya berpikir lapangan golf itu bisa untuk lapangan bola, untuk taman-taman rakyat. Kenapa tidak? Itu punya negara. Kan bisa menjadi satu dengan rusun itu. Itu dalam arti bagus. Itulah muaranya jangan sampai ada konflik karena adanya kesenjangan ekonomi yang cukup besar," jelas politisi PDIP tersebut.

Salah satu potensi adanya gangguan keamanan, termasuk konflik SARA dan ancaman terorisme, menurut Djarot berasal dari adanya kesenjangan sosial. Faktor ekonomi dikatakannya dapat menjadi penyulut permasalahan tersebut.

"Makanya kita fokus dan minta setneg dan presiden dukung, DPD mendukung, DPR komisi II agar mendukung. Bahwa itu jangan dikomersilkan. Itu untuk rusun, maka masyarakat di pinggiran dan bantaran sungai terutama masyarakat yang ada di Jakut yang berbahaya seperti Penjaringan, itu bisa dimasukkan di situ," beber Djarot.

Mantan walikota Blitar itu pun menilai DPR telah salah persepsi dalam proses hibah lahan dari Setneg ke Pemprov DKI. Untuk itu pihak Djarot dalam waktu dekat akan datang ke DPR untuk memberi penjelasan kepada Komisi II yang menilai pengalihan aset harus melalui persetujuan dewan.

"Makanya kami akan datang ke sana untuk menjelaskan. Saya bilang ini tidak dikomersilkan, karena di dalam UU disampaikan kalau itu untuk kepentingan umum maka hibah dari pemerintah ke pemerintah, G to G, itu tanpa persetujuan DPR, bisa langsung. Itu untuk kepentingan umum," terangnya.

"Kami nunggu dari Setneg, karena ada rapat dengar pendapat, Insya Allah tanggal 18 Desember katanya. Kami akan datang, itu bisa memberikan jawaban. Dan kami akan berikan jaminan itu tidak dikomersilkan," imbuh Djarot.

Presiden Joko Widodo sendiri sudah angkat bicara terkait hal ini. Ia memberi dukungan kepada Pemprov DKI agar persiapan penyelenggaran Asian Games 2018 segera dirampungkan.

Sementara itu Wapres Jusuf Kalla menyiapkan opsi pembangunan wisma atlet dilakukan pemerintah pusat. Itu sebagai alternatif solusi jika persoalan pengalihan aset lahan Kemayoran dari Setneg ke Pemrov DKI masih terus terkendala.

"Pembangunan wisma atlet tetap jalan. Kalau pun tidak, bisa pemerintah (pusat) yang bangun. Ini masalahnya karena (hibah) dari setneg ke DKI Jakarta. (Masalah) hanya persepsi saja. Ini hanya persepsi setelah dipakai jadi rumah masyarakat (rusunawa)," tukas JK, Jumat (11/12).