Bali -Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah berani mengambil langkah pemangkasan subsidi energi. Namun tidak hanya cukup sampai disitu, harus ada kebijakan fiskal lainnya untuk mengalihkan anggaran subsidi itu untuk pertumbuhan ekonomi, misalnya dengan pembangunan infrastruktur.
Juzhong Zhuang, Deputi Kepala Ekonom Asian Development Bank (ADB) menuturkan seharusnya negara berkembang khususnya Asia membutuhkan dana infrastruktur 6% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Akan tetapi realisasinya hanya 2%-3% dari PDB.
Hal ini dikarenakan, setiap negara yang mampu mengalokasikan dana 1% dari PDB mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi sampai dengan 1,3%. Negara berkembang butuh pertumbuhan tinggi agar bisa menjadi negara maju.
Menurutnya banyak yang meletakkan dananya di subsidi energi dan program sosial. Padahal untuk subsidi energi sudah dipastikan penerimanya adalah bukan orang yang membutuhkan, yaitu kelas menengah bawah.
"Negara berkembang harus menggunakan penerimaan pajak untuk membangun infrastruktur bukan untuk mensubsidi orang yang tidak berhak," ungkapnya dalam acara Forum Internasional Ekonomi dan Kebijakan Publik di Hotel Nusa Dua, Bali, Kamis (10/12/2015)
Bila itu adalah untuk orang kaya, artinya akan membuat jurang ketimpangan pendapatan semakin lebar. Pada sisi lain, subsidi energi juga akhirnya mengurangi jatah anggaran yang bisa digunakan untuk pengembangan energi terbarukan.
"Subsidi bahan bakar fosil bertambah terutama untuk orang kaya. Kemudian juga mereka mengurangi insentif untuk investasi dalam energi terbarukan dan efisiensi energi," jelasnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Goldman Schacs Pte Reza Y Siregar menambahkan saat alokasi anggaran dialihkan kepada belanja infrastruktur, maka mampu mengundang pihak swasta untuk terlibat. Pemerintah bisa siapkan berbagai paket kebijakan untuk mempermudah investasi.
"Kita mesti punya investmentnya itu kayak konsep yang tematik. Misalnya salah satu yang kita liat soal urban development, city development. Semua negara di dunia, termasuk Indonesia dengan kelas menengahnya naik, jadi bisa diperkirakan apa kebutuhannya," kata Reza pada kesempatan yang sama.
Pemerintah sudah tepat dengan proyek pembangkit listrik 35.000 mw, program 1 juta rumah, pembangunan jalan, irigasi, bendungan, pelabuhan dan lainnya. Namun lebih tepat bila dibentuk dalam satu paket.
"Pak Jokowi punya program 1 juta rumah, punya proyek jalan, punya proyek 35.000 MW. itu nggak mungkin dikerjain itu sebagian saja, kenapa tidak jual dalam satu paket," paparnya.
Hal ini tentunya juga akan memudahkan pihak swasta untuk memilih investasinya. Hanya pemerintah kemudian sisanya membereskan berbagai persoalan yang menghambat seperti birokrasi, perizinan dan yang lainnya.
"Kalau misalnya saya investor dan saya lihat proyek rumah, tapi saya nggak tahu jalannya siapa yang bikin, saya nggak tahu listriknya ada apa nggak, saya jadi khawatir kan, tapi jika saya lakukan dalam satu paket dan kita bisa bikin di Jawa, dan daerah lain itu bisa berkembang pesat," paparnya
Juzhong Zhuang, Deputi Kepala Ekonom Asian Development Bank (ADB) menuturkan seharusnya negara berkembang khususnya Asia membutuhkan dana infrastruktur 6% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Akan tetapi realisasinya hanya 2%-3% dari PDB.
Hal ini dikarenakan, setiap negara yang mampu mengalokasikan dana 1% dari PDB mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi sampai dengan 1,3%. Negara berkembang butuh pertumbuhan tinggi agar bisa menjadi negara maju.
Menurutnya banyak yang meletakkan dananya di subsidi energi dan program sosial. Padahal untuk subsidi energi sudah dipastikan penerimanya adalah bukan orang yang membutuhkan, yaitu kelas menengah bawah.
"Negara berkembang harus menggunakan penerimaan pajak untuk membangun infrastruktur bukan untuk mensubsidi orang yang tidak berhak," ungkapnya dalam acara Forum Internasional Ekonomi dan Kebijakan Publik di Hotel Nusa Dua, Bali, Kamis (10/12/2015)
Bila itu adalah untuk orang kaya, artinya akan membuat jurang ketimpangan pendapatan semakin lebar. Pada sisi lain, subsidi energi juga akhirnya mengurangi jatah anggaran yang bisa digunakan untuk pengembangan energi terbarukan.
"Subsidi bahan bakar fosil bertambah terutama untuk orang kaya. Kemudian juga mereka mengurangi insentif untuk investasi dalam energi terbarukan dan efisiensi energi," jelasnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Goldman Schacs Pte Reza Y Siregar menambahkan saat alokasi anggaran dialihkan kepada belanja infrastruktur, maka mampu mengundang pihak swasta untuk terlibat. Pemerintah bisa siapkan berbagai paket kebijakan untuk mempermudah investasi.
"Kita mesti punya investmentnya itu kayak konsep yang tematik. Misalnya salah satu yang kita liat soal urban development, city development. Semua negara di dunia, termasuk Indonesia dengan kelas menengahnya naik, jadi bisa diperkirakan apa kebutuhannya," kata Reza pada kesempatan yang sama.
Pemerintah sudah tepat dengan proyek pembangkit listrik 35.000 mw, program 1 juta rumah, pembangunan jalan, irigasi, bendungan, pelabuhan dan lainnya. Namun lebih tepat bila dibentuk dalam satu paket.
"Pak Jokowi punya program 1 juta rumah, punya proyek jalan, punya proyek 35.000 MW. itu nggak mungkin dikerjain itu sebagian saja, kenapa tidak jual dalam satu paket," paparnya.
Hal ini tentunya juga akan memudahkan pihak swasta untuk memilih investasinya. Hanya pemerintah kemudian sisanya membereskan berbagai persoalan yang menghambat seperti birokrasi, perizinan dan yang lainnya.
"Kalau misalnya saya investor dan saya lihat proyek rumah, tapi saya nggak tahu jalannya siapa yang bikin, saya nggak tahu listriknya ada apa nggak, saya jadi khawatir kan, tapi jika saya lakukan dalam satu paket dan kita bisa bikin di Jawa, dan daerah lain itu bisa berkembang pesat," paparnya
No comments:
Post a Comment