Sejumlah anggota DPR geram dengan sikap Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPK Taufiequrachman Ruki tidak menghadirkan perwakilan parlemen hadir dalam puncak peringatan festival anti korupsi. Parlemen menegaskan tindakan Ruki berlebihan.
Anggota Komisi III Arsul Sani mengatakan dirinya tak menerima undangan dari penyelenggara acara. Di lain sisi, para wakil rakyat memang tengah disibukkan dengan penyelenggaraan Pilkada.
"Bagaimana mau hadir wong tidak terima undangan. Kalau Ruki ngukur dukungan DPR hanya dari kehadiran di acara KPK maka itu terlalu lebay. Apalagi kalau enggak ngundang atau undangannya dadakan seperti yang sering terjadi," kata Arsul saat dihubungi, Kamis (10/12).
Sedangkan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah juga mengaku tak diundang. Menurut Politikus PKS ini, di daftar agendanya tak ada kunjungan menghadiri acara tersebut.
"Saya tidak cek, di jadwal saya tidak diundang," singkatnya.
Hal serupa juga diungkapkan Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Menurut Politikus Partai Gerindra ini, dia sebenarnya ingin hadir. Akan tetapi dia tak mendapati undangan diberikan padanya.
"Saya undangannya enggak liat. Saya sebenarnya ingin dateng. Tapi saya cek enggak tahu di mana undangannya," ungkapnya.
Sebelumnya Ruki mempertanyakan mengapa tidak ada anggota DPR yang hadir pada Puncak Peringatan Festival Anti korupsi 2015 di Gedung Sasana Budaya Ganesha (Sabuga) Bandung. Dia menyindir DPR tersangkut dugaan korupsi sehingga enggan hadir dalam acara antikorupsi.
"Anggota DPR tidak ada satu orang yang hadir di sini, kenapa ini. Yang ada malah anggota DPD (Ketua DPD RI Irman Gusman)," kata Ruki.
Meski mempertanyakan, Ruki tidak mempermasalahkan absennya perwakilan DPR di acara tersebut. Pada Puncak Peringatan Festival Anti korupsi 2015 tersebut, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut B Panjaitan membacakan sambutan Presiden Joko Widodo yang berhalangan hadir karena sakit di acara itu.
Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPK Taufiequrachman Ruki mempertanyakan mengapa tidak ada anggota DPR yang hadir pada Puncak Peringatan Festival Anti korupsi 2015 di Gedung Sasana Budaya Ganesha (Sabuga) Bandung.
"Anggota DPR tidak ada satu orang yang hadir di sini, kenapa ini. Yang ada malah anggota DPD (Ketua DPD RI Irman Gusman)," kata Ruki saat memberikan sambutan pada acara tersebut, Kamis (10/12).
Meski mempertanyakan, Ruki tidak mempermasalahkan absennya perwakilan DPR di acara tersebut.
Pada Puncak Peringatan Festival Anti korupsi 2015 tersebut, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut B Panjaitan membacakan sambutan Presiden Joko Widodo yang berhalangan hadir karena sakit di acara itu.
Luhut mengatakan, diperlukan upaya kolektif dari semua pihak untuk melawan dan memerangi korupsi di Indonesia karena korupsi tidak bisa dilawan oleh satu lembaga saja.
"Korupsi bisa dilawan kalau dilakukan bersama-sama, korupsi tidak bisa dilawan oleh satu lembaga saja tapi harus ada upaya kolektif. Kita mengajak seluruh warga dan pihak terkait lainnya untuk bersama-sama memerangi korupsi ini," ujarnya.
"Kuncinya itu adalah rakyat terlibat, kuncinya kerjasama bahu-membahu antar lembaga penegak hukum. Kuncinya eksekutif legislatif bekerjasama. Kuncinya keteladanan pemimpin pusat sampai daerah," ujarnya.
Oleh karena itu, pemerintah melakukan percepatan reformasi khususnya e-goverment untuk meningkatkan pelayanan publik dan akuntabilitas. "Kami telah melakukan percepatan reformasi birokrasi untuk , pelayanan publik dan perizinan harus e-government, pajak online, e-budgeting, e-katalog, pemanfaatan sistem dan lainnya," ujarnya.
Anggota Komisi III Arsul Sani mengatakan dirinya tak menerima undangan dari penyelenggara acara. Di lain sisi, para wakil rakyat memang tengah disibukkan dengan penyelenggaraan Pilkada.
"Bagaimana mau hadir wong tidak terima undangan. Kalau Ruki ngukur dukungan DPR hanya dari kehadiran di acara KPK maka itu terlalu lebay. Apalagi kalau enggak ngundang atau undangannya dadakan seperti yang sering terjadi," kata Arsul saat dihubungi, Kamis (10/12).
Sedangkan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah juga mengaku tak diundang. Menurut Politikus PKS ini, di daftar agendanya tak ada kunjungan menghadiri acara tersebut.
"Saya tidak cek, di jadwal saya tidak diundang," singkatnya.
Hal serupa juga diungkapkan Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Menurut Politikus Partai Gerindra ini, dia sebenarnya ingin hadir. Akan tetapi dia tak mendapati undangan diberikan padanya.
"Saya undangannya enggak liat. Saya sebenarnya ingin dateng. Tapi saya cek enggak tahu di mana undangannya," ungkapnya.
Sebelumnya Ruki mempertanyakan mengapa tidak ada anggota DPR yang hadir pada Puncak Peringatan Festival Anti korupsi 2015 di Gedung Sasana Budaya Ganesha (Sabuga) Bandung. Dia menyindir DPR tersangkut dugaan korupsi sehingga enggan hadir dalam acara antikorupsi.
"Anggota DPR tidak ada satu orang yang hadir di sini, kenapa ini. Yang ada malah anggota DPD (Ketua DPD RI Irman Gusman)," kata Ruki.
Meski mempertanyakan, Ruki tidak mempermasalahkan absennya perwakilan DPR di acara tersebut. Pada Puncak Peringatan Festival Anti korupsi 2015 tersebut, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut B Panjaitan membacakan sambutan Presiden Joko Widodo yang berhalangan hadir karena sakit di acara itu.
Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPK Taufiequrachman Ruki mempertanyakan mengapa tidak ada anggota DPR yang hadir pada Puncak Peringatan Festival Anti korupsi 2015 di Gedung Sasana Budaya Ganesha (Sabuga) Bandung.
"Anggota DPR tidak ada satu orang yang hadir di sini, kenapa ini. Yang ada malah anggota DPD (Ketua DPD RI Irman Gusman)," kata Ruki saat memberikan sambutan pada acara tersebut, Kamis (10/12).
Meski mempertanyakan, Ruki tidak mempermasalahkan absennya perwakilan DPR di acara tersebut.
Pada Puncak Peringatan Festival Anti korupsi 2015 tersebut, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut B Panjaitan membacakan sambutan Presiden Joko Widodo yang berhalangan hadir karena sakit di acara itu.
Luhut mengatakan, diperlukan upaya kolektif dari semua pihak untuk melawan dan memerangi korupsi di Indonesia karena korupsi tidak bisa dilawan oleh satu lembaga saja.
"Korupsi bisa dilawan kalau dilakukan bersama-sama, korupsi tidak bisa dilawan oleh satu lembaga saja tapi harus ada upaya kolektif. Kita mengajak seluruh warga dan pihak terkait lainnya untuk bersama-sama memerangi korupsi ini," ujarnya.
"Kuncinya itu adalah rakyat terlibat, kuncinya kerjasama bahu-membahu antar lembaga penegak hukum. Kuncinya eksekutif legislatif bekerjasama. Kuncinya keteladanan pemimpin pusat sampai daerah," ujarnya.
Oleh karena itu, pemerintah melakukan percepatan reformasi khususnya e-goverment untuk meningkatkan pelayanan publik dan akuntabilitas. "Kami telah melakukan percepatan reformasi birokrasi untuk , pelayanan publik dan perizinan harus e-government, pajak online, e-budgeting, e-katalog, pemanfaatan sistem dan lainnya," ujarnya.
No comments:
Post a Comment