Wakil Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta M Taufik menemui Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Mereka akan membahas usulan kenaikan anggaran makan dan transportasi lokal sebesar Rp 2 juta per hari.
Taufik didampingi anggota Banggar Bestari Barus, Pandji Virgianto dan Tubagus Arif. Taufik menjelaskan kenaikan anggaran makan dan transportasi sebesar Rp 2 jutaan wajar. Sebab, menurut dia, selama ini uang tersebut dinilai terlalu kecil sehingga tidak jarang dewan menombok.
"Jadi kalau kita kunjungan ke luar kota, yang dimaksud jadi Rp 2,5 juta per hari itu karena tadinya cuma Rp 430 ribu per hari. Itu kan uang transport lokal dan uang makan, ada di dalam situ. Kalau dari bandara ke rumah, dari hotel ke tempat pertemuan. Ya itu kan, Rp 2-2,5 juta per hari. Hitung saja, makan 2 kali sehari berape? Kan enggak mungkin makan di warung tegal," papar Taufik sebelum bertemu Ahok di Gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (14/12/2015).
Menurut Taufik besaran anggaran transportasi dewan sesuai dengan Permendagri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran APBD. "Kan tadi saya bilang, uang transportasi lokal dari rumah ke bandara, balik dari bandara ke rumah terus makan tiga kali sehari, kemudian transportasi lokal di sana dari hotel ke tempat rapat, bolak balik. Ya kayak gitu, kurang. Kalau uang makan enggak ada (dikola dewan tapi diberi per dinas) itu Rp 430 ribu. Makan lobster enggak bisa," terang dia.
Menanggapi usulan tersebut, Ahok punya pendapat tersendiri. "Soal Rp 2 juta per hari saya bilang enggak setuju karena enggak ada dasarnya, tapi kalau perjalanan dinas disesuaikan dengan Eselon 2 dan gubernur ya boleh. Sebab ada surat dari Mendagri kalau anggota dewan itu sesuai dengan Eselon 2 untuk perjalanan dinasnya," ujar Ahok usai pertemuan.
Ahok mengaku setuju menaikkan dana perjalanan dewan, tetapi tidak sampai Rp 2 juta. Dia menuturkan ada perhitungannya untuk pejabat Eselon 2, yakni sekitar Rp 1,5 juta. "Ya setuju tapi enggak sampai Rp 2 juta. Ada hitungan eselon Rp 2 jutanya, kurang lebih Rp 1,5 juta. Ini kalau ke luar kota dan keluar negeri juga ada hitungannya. Kalau pimpinan dewan itu sama kayak gubernur dan wakil gubernur jadi disamakan dengan Eselon 2," lanjutnya.
"Misalnya saya, saya kalau ke luar negeri enggak boleh naik yang first class. Sama kayak Eselon 1 kelas bisnis. Menteri pun kelasnya bisnis. Sekelas presiden apa baru boleh first class," terang Ahok.
Selain anggaran makan dan perjalanan dinas, kabarnya dewan juga meminta tambahan uang pengadaan barang seperti laptop. Taufik menyebut pengadaan laptop itu guna menunjang parlemen modern.
"Itu dalam rangka parlemen modern. Pak Gubernur juga harus tahu kita kalau mau cari Perda yang udah pernah dibuat, kita harus naik ke atas rak. Itu mah di kampung saya yang begitu masa di DKI begitu itu buat alat kerja," kata Taufik kepada Ahok.
Mendengar itu, Ahok bersedia menambah anggaran tersebut. Dia juga tidak keberatan dengan penambahan itu karena pengadaan laptop sudah ada dalam e-katalog LKPP. "Laptop juga murah kok. Kan sudah ada di e-katalog. Laptop itu udah bukan barang mewah lah. Ini juga dianggarkan di Sekwan," tutup Ahok.
Taufik didampingi anggota Banggar Bestari Barus, Pandji Virgianto dan Tubagus Arif. Taufik menjelaskan kenaikan anggaran makan dan transportasi sebesar Rp 2 jutaan wajar. Sebab, menurut dia, selama ini uang tersebut dinilai terlalu kecil sehingga tidak jarang dewan menombok.
"Jadi kalau kita kunjungan ke luar kota, yang dimaksud jadi Rp 2,5 juta per hari itu karena tadinya cuma Rp 430 ribu per hari. Itu kan uang transport lokal dan uang makan, ada di dalam situ. Kalau dari bandara ke rumah, dari hotel ke tempat pertemuan. Ya itu kan, Rp 2-2,5 juta per hari. Hitung saja, makan 2 kali sehari berape? Kan enggak mungkin makan di warung tegal," papar Taufik sebelum bertemu Ahok di Gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (14/12/2015).
Menurut Taufik besaran anggaran transportasi dewan sesuai dengan Permendagri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran APBD. "Kan tadi saya bilang, uang transportasi lokal dari rumah ke bandara, balik dari bandara ke rumah terus makan tiga kali sehari, kemudian transportasi lokal di sana dari hotel ke tempat rapat, bolak balik. Ya kayak gitu, kurang. Kalau uang makan enggak ada (dikola dewan tapi diberi per dinas) itu Rp 430 ribu. Makan lobster enggak bisa," terang dia.
Menanggapi usulan tersebut, Ahok punya pendapat tersendiri. "Soal Rp 2 juta per hari saya bilang enggak setuju karena enggak ada dasarnya, tapi kalau perjalanan dinas disesuaikan dengan Eselon 2 dan gubernur ya boleh. Sebab ada surat dari Mendagri kalau anggota dewan itu sesuai dengan Eselon 2 untuk perjalanan dinasnya," ujar Ahok usai pertemuan.
Ahok mengaku setuju menaikkan dana perjalanan dewan, tetapi tidak sampai Rp 2 juta. Dia menuturkan ada perhitungannya untuk pejabat Eselon 2, yakni sekitar Rp 1,5 juta. "Ya setuju tapi enggak sampai Rp 2 juta. Ada hitungan eselon Rp 2 jutanya, kurang lebih Rp 1,5 juta. Ini kalau ke luar kota dan keluar negeri juga ada hitungannya. Kalau pimpinan dewan itu sama kayak gubernur dan wakil gubernur jadi disamakan dengan Eselon 2," lanjutnya.
"Misalnya saya, saya kalau ke luar negeri enggak boleh naik yang first class. Sama kayak Eselon 1 kelas bisnis. Menteri pun kelasnya bisnis. Sekelas presiden apa baru boleh first class," terang Ahok.
Selain anggaran makan dan perjalanan dinas, kabarnya dewan juga meminta tambahan uang pengadaan barang seperti laptop. Taufik menyebut pengadaan laptop itu guna menunjang parlemen modern.
"Itu dalam rangka parlemen modern. Pak Gubernur juga harus tahu kita kalau mau cari Perda yang udah pernah dibuat, kita harus naik ke atas rak. Itu mah di kampung saya yang begitu masa di DKI begitu itu buat alat kerja," kata Taufik kepada Ahok.
Mendengar itu, Ahok bersedia menambah anggaran tersebut. Dia juga tidak keberatan dengan penambahan itu karena pengadaan laptop sudah ada dalam e-katalog LKPP. "Laptop juga murah kok. Kan sudah ada di e-katalog. Laptop itu udah bukan barang mewah lah. Ini juga dianggarkan di Sekwan," tutup Ahok.
No comments:
Post a Comment