Tuesday, January 26, 2016

DPRD DKI tolak rusun diberikan ke eks anggota Gafatar

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini terus berupaya memulihkan traumatik yang dialami mantan anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar). Bahkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok berencana menyediakan rumah susun bagi ratusan mantan anggota Gafatar ini.

Menanggapi rencana ini, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mengaku tidak sepakat. Alasannya, agar Gafatar tidak memberikan kegaduhan di warga rusun tersebut seperti kasus penolakan warga Mempawah, Kalimantan Barat.

"Itu harus dipertimbangkan matang-matang, jangan sampai nanti menimbulkan kemarahan orang. Harus dipertimbangkan lah, itu pekerjaan pemerintah pusat," kata Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Selasa (26/1).

Politisi Gerindra ini menyebut rusun di Jakarta seharusnya diperuntukkan untuk warga miskin Ibu Kota bukan eks anggota Gafatar. Dia pun menolak bila pihak Pemprov DKI akan merealisasikan wacana tersebut.

"Rusun kan bukan buat Gafatar. Coba ada enggak pendirian rusun itu buat Gafatar? Enggak ada. Hati-hati lah kalau soal itu, ini kan soal syariat, keagamaan, nanti ada yang marah, hati-hati," tandasnya.

"Rusun diperlukan untuk warga tidak mampu. Tidak setuju buat (eks Gafatar). Pemprov DKI prioritaskan warga yang tidak mampu saja, seperti warga yang tinggal di bantaran kali," sambungnya saat dikonfirmasi.

No comments:

Post a Comment