Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengakui kesulitan mengontrol puluhan ribu itemanggaran di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.
Akibatnya, banyak program siluman yang muncul di APBD DKI Jakarta.
"Kita mana bisa lakukan pembiaran kalau ada 60 ribu itemanggaran," kata Basuki, di Pengadilan Tipikor, Kamis (4/2/2016).
Kini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerapkan sistem e-budgeting dalam menyusun anggaran.
Penggunaan sistem itu untuk mencegah munculnya anggaran siluman yang memboroskan uang negara. (Baca: Ketika Ahok Mulai Kesal Dicecar Kuasa Hukum Alex Usman)
Lagipula, Basuki mengatakan dirinya sudah memberi kuasa kepada tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) untuk mengurus APBD.
"Kamu enggak bisa ngawasin semua. Pembantumu saja beli cabe, kamu enggak bisa kontrol dia beli dua atau beli lima cabe," kata Basuki.
Dalam persidangan, Basuki juga sempat ditanya tentang kemungkinan dirinya melakukan pembiaran TAPD meloloskan anggaran siluman, termasuk pengadaan uninterruptible power supply (UPS) oleh kuasa hukum terdakwa Alex Usman.
"Saya tidak bisa menduga-duga. Tapi setelah kasus APBD 2015 ada dua versi (APBD versi DKI dan versi DPRD) sangat jelas tidak sesuai prosedur," kata Basuki. (Baca: Ahok Sebut UPS dalam APBD-P 2014 Tidak Melalui Evaluasi Kemendagri )
No comments:
Post a Comment