Daeng Azis Protes Penempelan SP 1 Penertiban Kalijodo

Tokoh masyarakat Kalijodo, Abdul Azis atau Daeng Azis, memprotes langkah Pemerintah Kota Jakarta Utara yang menempelkan surat peringatan pertama (SP 1) di kawasan Kalijodo.

Surat tersebut berkaitan dengan rencana penertiban kawasan yang dikenal rawan prostitusi dan premanisme itu.

(Baca: Ahok: Meskipun Kamu Ada Sertifikat di Kalijodo, Tetap Kami Gusur Kok).
"Kemarin itu, yang dua hari yang lalu, ada oknum polisi, tentara, dan Satpol PP. Jumlahnya kurang lebih di atas dua ratus orang yang hanya menempelkan surat pengumuman itu. Itu juga pagi-pagi sekali, sekitar jam setengah delapan. Artinya, surat tempelan itu seakan-akan dijadikan alat untuk mengeksploitasi hukum," kata Azis.

Ia mengatakan bahwa Pemkot Jakut belum melakukan sosialisasi rencana penertiban tersebut kepada waraga.

"Jangankan sosialisasi, komunikasi pun tidak ada. Nanti malah dibilangnya mereka sudah sosialisasi dan menawarkan kehidupan yang layak," kata Daeng.

"Memang cara menawarkannya yang bagaimana? Apakah itu manusiawi, atau secara penculik, silakan tanya ke warga ini apakah sudah ada sosialisasi," ujar dia.

Daeng yang mengenakan topi koboi itu mempertanyakan pertimbangan Pemprov DKI Jakarta ingin mengembalikan fungsi Kalijodo sebagai ruang terbuka hijau.

"Terkait mengenai jalur hijau, ini perlu dipertimbangkan. Kami analisa secara hukum dulu. Kalau ruang terbuka hijau (RTH), kami harus taat hukum itu pastinya. Namun pertimbangannya, kok Kalijodo saja yang dibuat RTH? Lalu bagaimana dengan tanah di sini yang milik Season City? Status tanahnya saja sama, Taman Anggrek, statusnya juga sama, Teluk Intan pun begitu," ungkap Azis.

Ia juga menanggapi rencana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk menempatkan warga Kalijodo di rumah susun sederhana sewa (rusunawa) setelah penertiban.

Terkait rusunawa, Azis mempertanyakan realisasinya. (Baca: Ahok Minta Daeng Azis Baca Undang-undang).

"Kalau berbicara Rusunawa, saya rasa jangan dulu. Kalau kita bicarakan sekarang, ya bakal prematur jadinya. Di televisi, katanya Pemerintah sudah menyediakan? Disediakannya itu ya di mana? Enggak ada kan? Nanti kami akan ke DPRD lagi," ujar dia.