Fahri: Jokowi Temannya Zuckerberg, tetapi Pejabatnya Tak Paham Teknologi

1. Presiden Joko Wido bersama Ibu Iriana tampak berjalan bersama dengan pendiri dan CEO Facebook Mark Zuckerberg. Jokowi mengunjungi kantor Facebook dalam rangkaian kunjungan ke Amerika Serikat untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN-AS yang berlangsung pada 15-16 Februari 2016.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai, pemerintah kembali tidak mempunyai koordinasi yang baik dalam menghadapi polemik keberadaan transportasi berbasis aplikasi.

Akibatnya, hingga kini pemerintah belum menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi polemik ini.

"Ada bolong koordinasi di kelembagaan, (perkembangan teknologi) tidak diantisipasi. Pak Jokowi temannya Mark Zuckerberg (pendiri Facebook), katanya begitu, kemudian diangacung jempol buat aplikasi, buat Go-Jek, dan lain-lain. Tetapi, pejabat teknisnya tidak paham teknologi bahwa ini konsekuensinya panjang," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/3/2016).

Fahri menilai, ketidakkompakan dalam kabinet bisa dilihat dari sikap Menteri Perhubungan Ignasius Jonan serta Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara yang saling melempar tanggung jawab.

KOMPAS.com / RODERICK ADRIAN MOZESPolisi menjaga keamanan saat sopir taksi melakukan aksi demonstrasi di Jakarta, Selasa (22/3/2016). Mereka menuntut pemerintah menutup angkutan umum berbasis online karena dianggap mematikan mata pencaharian mereka. KOMPAS.com / RODERICK ADRIAN MOZES

Jonan sempat meminta Menkominfo untuk menutup aplikasi Uber dan Grab Car. Namun, Rudiantara tidak bersedia menutup aplikasi itu. (Baca: Menhub Minta Menkominfo Blokir Aplikasi Uber dan Grab)

Fahri meminta Menkominfo, Menhub, bersama Dirjen Pajak duduk bersama untuk mencari solusi terbaik menghadapi masalah ini.

"Kalau enggak, ya seperti sekarang, saling menyalahkan," kata dia.

Fahri menilai, Uber dan Grab Car tidak perlu ditutup karena perkembangan teknologi tidak bisa dihindari. (Baca: Ahok: Tutup Aplikasi "Online', Anda Mau Balik ke Zaman Batu?)

Namun, yang terpenting, taksi berbasis aplikasi maupun taksi konvensional harus mendapatkan perlakuan yang sama.

"Dirjen Pajak juga harus tahu dia bagaimana memajak bisnis transportasi model online begini. Jadi sekali lagi, pemerintah harus mencari jalan keluar bersama. Kalau tidak, ini bisa menjadi bom waktu," ucap Fahri.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno berharap semua pihak untuk menahan diri menyikapi polemik transportasi berbasis aplikasi di Indonesia. (Baca: Uber dan GrabCar Belum Urus Izin, Jonan Pertanyakan Ketegasan Ahok)

Istana sudah meminta tiga pihak, yakni Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Menkominfo Rudiantara, dan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok duduk bersama untuk membahas dan mencari solusi.