"Kalau memang ada oknum, sampaikan saja. 'Pak Kukuh, ini ada pungutan.' Jangan hanya katanya-katanya, tunjuk hidungnya," kata Kukuh di lokasi penertiban Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis (20/8/2015).
Selain menjamin tidak adanya pungutan, Kukuh juga mengatakan, Pemprov DKI hanya akan memberikan ganti rugi kepada warga yang memiliki bukti kepemilikan tanah yang sah. Karena itu, ia berujar apabila ada yang memiliki sertifikat tanah yang sah, warga dipersilakan untuk memperlihatkannya.
"Kita sudah sampaikan dalam sosialisasi, bilamana punya surat-surat yang sah, silakan sampaikan kepada Pak Lurah, Pak Camat, atau Pak Wali. Tapi, buktinya itu sampai sekarang enggak ada," ujar Kukuh.
Menurut Kukuh, warga sebenarnya sudah cukup beruntung karena penertiban yang dilakukan Pemprov DKI dibarengi dengan penyediaan rumah susun. "Yang kita tertibin ini tanah negara.Gimana kita mau bayar tanah yang milik negara sendiri. Kalau kita bayar, kita salah karena bisa dianggap korupsi," ujar dia.
Selain menjamin tidak adanya pungutan, Kukuh juga mengatakan, Pemprov DKI hanya akan memberikan ganti rugi kepada warga yang memiliki bukti kepemilikan tanah yang sah. Karena itu, ia berujar apabila ada yang memiliki sertifikat tanah yang sah, warga dipersilakan untuk memperlihatkannya.
"Kita sudah sampaikan dalam sosialisasi, bilamana punya surat-surat yang sah, silakan sampaikan kepada Pak Lurah, Pak Camat, atau Pak Wali. Tapi, buktinya itu sampai sekarang enggak ada," ujar Kukuh.
Menurut Kukuh, warga sebenarnya sudah cukup beruntung karena penertiban yang dilakukan Pemprov DKI dibarengi dengan penyediaan rumah susun. "Yang kita tertibin ini tanah negara.Gimana kita mau bayar tanah yang milik negara sendiri. Kalau kita bayar, kita salah karena bisa dianggap korupsi," ujar dia.
Warga Kampung Pulo Minta Ganti Rugi, Ini Kata Kepala Satpol PP DKI
Warga Kampung Pulo meminta agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan ganti rugi terkait penggusuran tempat tinggal mereka. Namun, permintaan ini ditolak pemerintah karena menganggap warga menduduki lahan negara.
Kepala Satpol PP DKI Kukuh Hadi Santoso mengatakan, pemerintah tak mungkin membayar ganti rugi kepada warga yang menduduki lahan negara.
"Yang kita tertibin ini tanah negara. Gimana saya mau bayar tanah yang milik negara sendiri? Kalau kita bayar, kita salah. Kita dianggap korupsi," kata Kukuh kepada wartawan di Kampung Pulo, Jakarta Timur, Kamis (20/8/2015).
Kendati demikian, ia mengatakan, warga tidak ditelantarkan begitu saja setelah rumahnya ditertibkan. Pemerintah, menurut dia, memberikan tempat tinggal baru bagi warga Kampung Pulo.
"Oleh karena itu, mereka ini adalah saudara-saudara kita, warga-warga kita, supaya mereka punya tempat tinggal sebelum kita gusur, kita sudah buatin tempat tinggal," ujar Kukuh.
Terkait warga yang mengklaim punya surat kepemilikan, Kukuh meminta mereka membuktikannya. "Kita sudah sampaikan dalam sosialisasi, bilamana punya surat-surat yang sah, silakan sampaikan kepada Pak Lurah dan Camat, atau Pak Wali (Kota). Buktinya, sampai sekarang, tidak ada," ujar Kukuh.
Sebelumnya, Pemprov membongkar rumah warga Kampung Pulo di bantaran Sungai Ciliwung. Hal ini terkait pembuatan trase atau jalan inspeksi dalam normalisasi Ciliwung. Langkah ini mendapat penolakan warga, yang berujung bentrokan.
Sejumlah aparat keamanan dan warga terlibat adu fisik di Jalan Jatinegara Barat. Dua petugas dan puluhan warga dilaporkan terluka pada kejadian ini. Rencananya, penertiban akan dilanjutkan kembali pada esok hari.
Kepala Satpol PP DKI Kukuh Hadi Santoso mengatakan, pemerintah tak mungkin membayar ganti rugi kepada warga yang menduduki lahan negara.
"Yang kita tertibin ini tanah negara. Gimana saya mau bayar tanah yang milik negara sendiri? Kalau kita bayar, kita salah. Kita dianggap korupsi," kata Kukuh kepada wartawan di Kampung Pulo, Jakarta Timur, Kamis (20/8/2015).
Kendati demikian, ia mengatakan, warga tidak ditelantarkan begitu saja setelah rumahnya ditertibkan. Pemerintah, menurut dia, memberikan tempat tinggal baru bagi warga Kampung Pulo.
"Oleh karena itu, mereka ini adalah saudara-saudara kita, warga-warga kita, supaya mereka punya tempat tinggal sebelum kita gusur, kita sudah buatin tempat tinggal," ujar Kukuh.
Terkait warga yang mengklaim punya surat kepemilikan, Kukuh meminta mereka membuktikannya. "Kita sudah sampaikan dalam sosialisasi, bilamana punya surat-surat yang sah, silakan sampaikan kepada Pak Lurah dan Camat, atau Pak Wali (Kota). Buktinya, sampai sekarang, tidak ada," ujar Kukuh.
Sebelumnya, Pemprov membongkar rumah warga Kampung Pulo di bantaran Sungai Ciliwung. Hal ini terkait pembuatan trase atau jalan inspeksi dalam normalisasi Ciliwung. Langkah ini mendapat penolakan warga, yang berujung bentrokan.
Sejumlah aparat keamanan dan warga terlibat adu fisik di Jalan Jatinegara Barat. Dua petugas dan puluhan warga dilaporkan terluka pada kejadian ini. Rencananya, penertiban akan dilanjutkan kembali pada esok hari.
Alat berat telah meratakan sejumlah rumah warga Kampung Pulo di bantaran Sungai Ciliwung, Kamis (20/8/2015). Pembongkaran hari ini pun dihentikan sementara waktu dan akan dilanjutkan pada Jumat (21/8/2015) besok.
"Besok kita lanjutkan lagi manakala belum selesai," kata Kepala Satpol PP DKI Kukuh Hadi Santoso kepada wartawan di Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis (20/8/2015).
Menurut Kukuh, pembongkaran hanya dilakukan terhadap permukiman warga di bantaran Ciliwung yang terkena patok pembuatan trase atau jalan inspeksi. Penertiban tidak menyasar hingga ke luar patok.
"Tidak. Kan ada batasnya. Ada batas-batas merah. Enggak sampai dalam. Memang batas pelebaran sungai hanya sampai situ," ujar Kukuh.
Kukuh tidak merinci wilayah yang termasuk ke dalam patok pembuatan trase. Ia hanya mengatakan, pembongkaran akan dilakukan hingga ke arah barat sungai.
"Ini bertahap kita pikirkan supaya di musim hujan nanti, kita sudah shetpile, sudah kita keruk, sehingga tidak setiap tahun Kampung Pulo itu banjir. Nanti berikutnya sebelah barat. Kita bicara nanti lagi," ujar Kukuh.
Berdasarkan pantauan Kompas.com, rumah yang diratakan berada di tepian Sungai Ciliwung, tepatnya di RW 03. Belum diketahui jumlah rumah yang diratakan. Petugas juga belum membongkar sebuah mushala yang ada di tengah permukiman warga.
Menurut Kukuh, pembongkaran hanya dilakukan terhadap permukiman warga di bantaran Ciliwung yang terkena patok pembuatan trase atau jalan inspeksi. Penertiban tidak menyasar hingga ke luar patok.
"Tidak. Kan ada batasnya. Ada batas-batas merah. Enggak sampai dalam. Memang batas pelebaran sungai hanya sampai situ," ujar Kukuh.
Kukuh tidak merinci wilayah yang termasuk ke dalam patok pembuatan trase. Ia hanya mengatakan, pembongkaran akan dilakukan hingga ke arah barat sungai.
"Ini bertahap kita pikirkan supaya di musim hujan nanti, kita sudah shetpile, sudah kita keruk, sehingga tidak setiap tahun Kampung Pulo itu banjir. Nanti berikutnya sebelah barat. Kita bicara nanti lagi," ujar Kukuh.
Berdasarkan pantauan Kompas.com, rumah yang diratakan berada di tepian Sungai Ciliwung, tepatnya di RW 03. Belum diketahui jumlah rumah yang diratakan. Petugas juga belum membongkar sebuah mushala yang ada di tengah permukiman warga.
No comments:
Post a Comment