Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) menghadiri Halaqah (pertemuan) Ulama Ibu Kota di Jakarta Islamic Center (JIC). Di sana, Ahok menuangkan idenya agar JIC menjadi tujuan wisata religi.
"Jadi nanti saya ingin Jakarta Islamic Center ini menjadi pusat Islam Indonesia jika berkunjung ke Jakarta. Saya ingin (JIC) jadi tempat tujuan wisata yang menunjukkan Islamnya Indonesia," ucap Ahok dalam sambutannya di Jakarta Islamic Center, Koja, Jakarta Utara, Rabu (12/8/2015).
Nantinya untuk mewujudkan itu, Ahok berencana menghubungkan jalur LRT dari depo Kepala Gading dan diteruskan hingga JIC. Dengan begitu, setiap orang yang mampir ke Jakarta dapat langsung menuju JIC.
"JIC pusat ilmu dan tentang Islam. Jadi yang datang ke Jakarta wajib mampir. Rutenya LRT dari depo ke Kelapa Gading sampai ke Islamic Center," katanya.
Selain itu, Ahok juga berencana akan membangun pesantren. Tujuannya agar anak-anak dan siswa kurang mampu dapat tinggal dan bersekolah di sana.
"Tahun depan saya juga minta dinas perumahan untuk dibuatkan pemondokan untuk 2.000 siswa. Nantinya konsepnya seperti sekolah Husni Thamrin," ucap Ahok.
Dalam acara silaturahmi itu, Ahok juga mendengarkan masukan dari ulama tentang dalam pembangunan Ibu Kota.
JIC yakni lembaga pengkajian dan pengembangan Islam di Jakarta. JIC menempati lahan bekas lokalisasi Kramat Tunggak, kawasan pelacuran terbesar di Jakarta.
Anggota Komisi A DPRD DKI, Syarif, menyarankan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama untuk menggunakan indikator yang lebih pasti dan terukur ketika mencopot para pegawai DKI.
Salah satunya adalah dengan melihat penyerapan anggaran di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pegawai tersebut.
"Kalau menurut saya ukuran yang pas untuk lihat adalah seberapa besar wali kota bisa menyerap anggaran. Itu saja ukurannya. Dia ada tunggakan enggak di BPK. Kalau bersih dari tunggakan, berarti dia bagus, harus dilanjutkan," ujar Syarif ketika dihubungi, Rabu (12/8/2015).
Menurut Syarif, alasan pencopotan pejabat DKI selama ini sering kali subyektif. Syarif mengatakan, komisinya sempat meminta rincian penilaian kinerja pegawai yang terkena rotasi dan demosi kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah DKI Agus Suradika.
Hal tersebut untuk mencocokkan apakah alasan pencopotan serta pengangkatan pejabat sudah tepat. "Tapi, sampai hari ini belum pernah dikasih ke kita," ujar Syarif.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI memang kerap mencopot pejabat-pejabat. Bahkan, pejabat setingkat kepala dinas dan wali kota pun dijadikan staf biasa berdasarkan keputusan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama.
Kasus paling baru adalah mengenai pencopotan Wali Kota Jakarta Selatan Syamsuddin Noor. Syamsudin Noor akan digantikan oleh wakilnya.
Menurut Basuki, Syamsuddin merupakan orang baik yang tidak korupsi. Namun, dia tidak tegas merealisasikan program unggulan di Jakarta Selatan.
"Jadi nanti saya ingin Jakarta Islamic Center ini menjadi pusat Islam Indonesia jika berkunjung ke Jakarta. Saya ingin (JIC) jadi tempat tujuan wisata yang menunjukkan Islamnya Indonesia," ucap Ahok dalam sambutannya di Jakarta Islamic Center, Koja, Jakarta Utara, Rabu (12/8/2015).
Nantinya untuk mewujudkan itu, Ahok berencana menghubungkan jalur LRT dari depo Kepala Gading dan diteruskan hingga JIC. Dengan begitu, setiap orang yang mampir ke Jakarta dapat langsung menuju JIC.
"JIC pusat ilmu dan tentang Islam. Jadi yang datang ke Jakarta wajib mampir. Rutenya LRT dari depo ke Kelapa Gading sampai ke Islamic Center," katanya.
Selain itu, Ahok juga berencana akan membangun pesantren. Tujuannya agar anak-anak dan siswa kurang mampu dapat tinggal dan bersekolah di sana.
"Tahun depan saya juga minta dinas perumahan untuk dibuatkan pemondokan untuk 2.000 siswa. Nantinya konsepnya seperti sekolah Husni Thamrin," ucap Ahok.
Dalam acara silaturahmi itu, Ahok juga mendengarkan masukan dari ulama tentang dalam pembangunan Ibu Kota.
JIC yakni lembaga pengkajian dan pengembangan Islam di Jakarta. JIC menempati lahan bekas lokalisasi Kramat Tunggak, kawasan pelacuran terbesar di Jakarta.
Anggota Komisi A DPRD DKI, Syarif, menyarankan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama untuk menggunakan indikator yang lebih pasti dan terukur ketika mencopot para pegawai DKI.
Salah satunya adalah dengan melihat penyerapan anggaran di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pegawai tersebut.
"Kalau menurut saya ukuran yang pas untuk lihat adalah seberapa besar wali kota bisa menyerap anggaran. Itu saja ukurannya. Dia ada tunggakan enggak di BPK. Kalau bersih dari tunggakan, berarti dia bagus, harus dilanjutkan," ujar Syarif ketika dihubungi, Rabu (12/8/2015).
Menurut Syarif, alasan pencopotan pejabat DKI selama ini sering kali subyektif. Syarif mengatakan, komisinya sempat meminta rincian penilaian kinerja pegawai yang terkena rotasi dan demosi kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah DKI Agus Suradika.
Hal tersebut untuk mencocokkan apakah alasan pencopotan serta pengangkatan pejabat sudah tepat. "Tapi, sampai hari ini belum pernah dikasih ke kita," ujar Syarif.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI memang kerap mencopot pejabat-pejabat. Bahkan, pejabat setingkat kepala dinas dan wali kota pun dijadikan staf biasa berdasarkan keputusan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama.
Kasus paling baru adalah mengenai pencopotan Wali Kota Jakarta Selatan Syamsuddin Noor. Syamsudin Noor akan digantikan oleh wakilnya.
Menurut Basuki, Syamsuddin merupakan orang baik yang tidak korupsi. Namun, dia tidak tegas merealisasikan program unggulan di Jakarta Selatan.
No comments:
Post a Comment