Pemerintah dan pimpinan DPR beserta Badan Anggaran merumuskan anggaran multiyears untuk 7 mega proyek pembangunan gedung DPR senilai Rp 2,7 triliun. Ketua Banggar Ahmadi Noor Supit mengatakan anggaran untuk tahun ini diajukan Rp 700 miliar.
"Kalau tidak salah yang diajukan tahun ini sekitar Rp 600-700 miliar," kata Ahmadi Noor Supit di gedung DPR, Jakarta, Selasa (25/8/2015).
Anggaran multiyears itu direncanakan hingga tahun 2018, artinya proses penganggaran dilakukan tiap tahun sesuai kebutuhan atau prioritas dalam APBN. Untuk tahun ini Rp 700 miliar diprioritaskan untuk alun-alun demokrasi.
"Apakah 7 mega proyek yang direncakan DPR itu sudah diakomodir dalam APBN nota keuangan tahun 2016, ternyata belum terakomodir," ujarnya.
Sehingga dana Rp 700 miliar itu akan diajukan DPR kepada pemerintah di APBN 2016 dengan memperhatikan ruang fiskal, karena penerimaan pajak lebih rendah kenaikannya dari tahun sebelumnya, hanya 5 persen dari biasanya 30-40 persen.
"Kalau memang ada ruangannya dari K/L (kementerian/lembaga) ada Rp 274 triliun, mengajukan tambahan dari pagu indikatif atau nota keuangan. Artinya semuanya mereka menaggung kalau ditambah DPR 700 itu hampir 275 triliun," papar politisi Golkar itu.
"Kita lihat prioritasnya mana saja, sebab kita sepakat kita ingin bangun daerah lebih fokus, karena selain keadilan, pemeratananya juga harus kita perhatikan," imbuh Supit.
"Kalau tidak salah yang diajukan tahun ini sekitar Rp 600-700 miliar," kata Ahmadi Noor Supit di gedung DPR, Jakarta, Selasa (25/8/2015).
Anggaran multiyears itu direncanakan hingga tahun 2018, artinya proses penganggaran dilakukan tiap tahun sesuai kebutuhan atau prioritas dalam APBN. Untuk tahun ini Rp 700 miliar diprioritaskan untuk alun-alun demokrasi.
"Apakah 7 mega proyek yang direncakan DPR itu sudah diakomodir dalam APBN nota keuangan tahun 2016, ternyata belum terakomodir," ujarnya.
Sehingga dana Rp 700 miliar itu akan diajukan DPR kepada pemerintah di APBN 2016 dengan memperhatikan ruang fiskal, karena penerimaan pajak lebih rendah kenaikannya dari tahun sebelumnya, hanya 5 persen dari biasanya 30-40 persen.
"Kalau memang ada ruangannya dari K/L (kementerian/lembaga) ada Rp 274 triliun, mengajukan tambahan dari pagu indikatif atau nota keuangan. Artinya semuanya mereka menaggung kalau ditambah DPR 700 itu hampir 275 triliun," papar politisi Golkar itu.
"Kita lihat prioritasnya mana saja, sebab kita sepakat kita ingin bangun daerah lebih fokus, karena selain keadilan, pemeratananya juga harus kita perhatikan," imbuh Supit.
No comments:
Post a Comment