Rencananya Ketua DPR RI Setya Novanto dan Presiden Jokowi akan menandatangani prasasti tanda dimulainya proyek pembangunan kawasan parlemen Senayan siang ini. Namun Presiden Jokowi menolak, padahal prasasti sudah disiapkan.
Prasasti itu terletak di depan museum DPR RI di Gedung Nusantara. Tertulis di prasati itu peresmian proyek gedung baru DPR dan segala perangkat pendukungnya ini bakal diresmikan hari ini.
"Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Pencangan Penataan Kawasan Parlemen, Jakarta, 14 Agustus 2015," demikian kata-kata di prasasti berukuran panjang sekitar 50 cm itu. Di bagian bawahnya juga ada dua nama yang bakal menandatangani yakni Ketua DPR RI Setya Novanto dan Presiden Republik Indonesia Ir Joko Widodo.
Presiden Jokowi memang sempat masuk ke dalam museum namun menolak menandatangani prasasti itu. Menurut Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, Jokowi menolak karena menunggu perencanaan proyek itu clear. Tentu ini cukup mengagetkan namun kalangan DPR RI mengaku tak kecewa.
Padahal DPR RI secara resmi meminta Presiden Jokowi menandatangani prasasti sebagai tanda dimulainya pembangunan kompleks parlemen Indonesia. Jika prasasti itu ditandatangani Jokowi, dengan demikian pembangunan 7 proyek di kawasan parlemen Senayan bakal segera dimulai.
"Kami mengharapkan perkenan Presiden untuk membubuhkan tanda tangan pada prasasti sebagai tanda dimulainya pembangunan kompleks parlemen Republik Indonesia," kata Ketua DPR RI Setya Novanto dalam pidato pembukaan sidang paripurna ke I tahun sidang 2015-2016 yang juga dihadiri Presiden Jokowi. Dalam sidang paripurna itu Jokowi memaparkan nota keuangan dan RUU APBN 2016.
Tujuh proyek pembangunan kawasan parlemen ini dimotori oleh Tim Implementasi Reformasi yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Pelaksanaan proyek dijalankan oleh birokrasi Kesetjenan DPR sebagai kuasa pengguna anggaran.
Tujuh proyek pembangunan itu ialah alun-alun demokrasi, museum dan perpustakaan, jalan akses bagi tamu ke Gedung DPR, visitor center, pembangunan ruang pusat kajian legislasi, pembangunan ruang anggota dan tenaga ahli, serta integrasi kawasan tempat tinggal dan tempat kerja anggota DPR. Rencana pembangunan ini menuai pro kontra dari publik namun prosesnya masih terus berjalan.
Lalu apakah penolakan Jokowi itu juga akan membatalkan pembangunan kawasan parlemen Senayan? Menurut Wakil Ketua DPR Fadli Zon, pembangunan akan tetap dilakukan dan presiden sudah setuju. Kalau setuju kenapa Pak Jokowi tak mau meneken prasasti berbahan marmer tersebut?
Meski Presiden Jokowi emoh menandatangani prasasti proyek DPR, namun Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah selaku inisiator tujuh proyek DPR itu mengaku tak kecewa. Sikap Jokowi dinilainya sebagai hal yang biasa.
"Nggak (kecewa). Biasa itu memang," ujar Wakil Ketua DPR ini di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2015).
Bahkan, menurut Fahri, Jokowi menanggapi positif proyek DPR itu. Fahri sendiri adalah Ketua Tim Implementasi Reformasi selaku inisiator proyek yang barusan memandu Jokowi melihat-lihat museum DPR, salah satu bagian yang akan dibangun dalam proyek itu.
"Dan beliau melihat, komentar-komentarnya bagus. Beliau sendiri mungkin baru pertama melihat kompleks DPR sedalam ini," kata Fahri.
Proyek ini ditangani Sekretariat Jenderal DPR selaku kuasa pengguna anggaran. Dana tujuh proyek yang diusulkan akan dimasukkan ke R-APBN.
"Pasti memasukkan, karena itu sudah bagian dari rencana. Bertahap," kata Fahri.
Khusus soal museum DPR yang akan dibangun lebih baik, Fahri menuturkan urgensinya. Rakyat perlu pemahaman sejarah DPR mulai dari Volkstraad, DPR GR, sampai kini. Itu juga bisa memberikan pemahaman terhadap sejarah politik Indonesia.
Jokowi sendiri dinyatakan Fahri 'tak ada masalah' soal proyek ini. Fahri ingin agar pembangunan ini dipermudah.
"Kenapa sih susah amat, orang eksekutif bikin gedung setiap hari nggak dipersoalkan, sementara ini cuma mau membikin ingatan publik, ingatan bersama, kok susah amat? Nggak ada yang menentang. Nggak ada masalah. Santai saja," ujar politikus PKS ini.
Prasasti itu terletak di depan museum DPR RI di Gedung Nusantara. Tertulis di prasati itu peresmian proyek gedung baru DPR dan segala perangkat pendukungnya ini bakal diresmikan hari ini.
"Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Pencangan Penataan Kawasan Parlemen, Jakarta, 14 Agustus 2015," demikian kata-kata di prasasti berukuran panjang sekitar 50 cm itu. Di bagian bawahnya juga ada dua nama yang bakal menandatangani yakni Ketua DPR RI Setya Novanto dan Presiden Republik Indonesia Ir Joko Widodo.
Presiden Jokowi memang sempat masuk ke dalam museum namun menolak menandatangani prasasti itu. Menurut Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, Jokowi menolak karena menunggu perencanaan proyek itu clear. Tentu ini cukup mengagetkan namun kalangan DPR RI mengaku tak kecewa.
Padahal DPR RI secara resmi meminta Presiden Jokowi menandatangani prasasti sebagai tanda dimulainya pembangunan kompleks parlemen Indonesia. Jika prasasti itu ditandatangani Jokowi, dengan demikian pembangunan 7 proyek di kawasan parlemen Senayan bakal segera dimulai.
"Kami mengharapkan perkenan Presiden untuk membubuhkan tanda tangan pada prasasti sebagai tanda dimulainya pembangunan kompleks parlemen Republik Indonesia," kata Ketua DPR RI Setya Novanto dalam pidato pembukaan sidang paripurna ke I tahun sidang 2015-2016 yang juga dihadiri Presiden Jokowi. Dalam sidang paripurna itu Jokowi memaparkan nota keuangan dan RUU APBN 2016.
Tujuh proyek pembangunan kawasan parlemen ini dimotori oleh Tim Implementasi Reformasi yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Pelaksanaan proyek dijalankan oleh birokrasi Kesetjenan DPR sebagai kuasa pengguna anggaran.
Tujuh proyek pembangunan itu ialah alun-alun demokrasi, museum dan perpustakaan, jalan akses bagi tamu ke Gedung DPR, visitor center, pembangunan ruang pusat kajian legislasi, pembangunan ruang anggota dan tenaga ahli, serta integrasi kawasan tempat tinggal dan tempat kerja anggota DPR. Rencana pembangunan ini menuai pro kontra dari publik namun prosesnya masih terus berjalan.
Lalu apakah penolakan Jokowi itu juga akan membatalkan pembangunan kawasan parlemen Senayan? Menurut Wakil Ketua DPR Fadli Zon, pembangunan akan tetap dilakukan dan presiden sudah setuju. Kalau setuju kenapa Pak Jokowi tak mau meneken prasasti berbahan marmer tersebut?
Meski Presiden Jokowi emoh menandatangani prasasti proyek DPR, namun Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah selaku inisiator tujuh proyek DPR itu mengaku tak kecewa. Sikap Jokowi dinilainya sebagai hal yang biasa.
"Nggak (kecewa). Biasa itu memang," ujar Wakil Ketua DPR ini di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2015).
Bahkan, menurut Fahri, Jokowi menanggapi positif proyek DPR itu. Fahri sendiri adalah Ketua Tim Implementasi Reformasi selaku inisiator proyek yang barusan memandu Jokowi melihat-lihat museum DPR, salah satu bagian yang akan dibangun dalam proyek itu.
"Dan beliau melihat, komentar-komentarnya bagus. Beliau sendiri mungkin baru pertama melihat kompleks DPR sedalam ini," kata Fahri.
Proyek ini ditangani Sekretariat Jenderal DPR selaku kuasa pengguna anggaran. Dana tujuh proyek yang diusulkan akan dimasukkan ke R-APBN.
"Pasti memasukkan, karena itu sudah bagian dari rencana. Bertahap," kata Fahri.
Khusus soal museum DPR yang akan dibangun lebih baik, Fahri menuturkan urgensinya. Rakyat perlu pemahaman sejarah DPR mulai dari Volkstraad, DPR GR, sampai kini. Itu juga bisa memberikan pemahaman terhadap sejarah politik Indonesia.
Jokowi sendiri dinyatakan Fahri 'tak ada masalah' soal proyek ini. Fahri ingin agar pembangunan ini dipermudah.
"Kenapa sih susah amat, orang eksekutif bikin gedung setiap hari nggak dipersoalkan, sementara ini cuma mau membikin ingatan publik, ingatan bersama, kok susah amat? Nggak ada yang menentang. Nggak ada masalah. Santai saja," ujar politikus PKS ini.
No comments:
Post a Comment