Ketua MPR Zulkifli Hasan tidak setuju jika Presiden Jokowi harus mengeluarkan Perppu untuk muluskan Pilkada serentak. Permasalahan adanya calon tunggal di Pilkada bukan tanggung jawab presiden, melainkan partai politik.
"Pilkada tanggung jawab parpol, yang usung kan parpol, saya nggak setuju tanggung jawab itu dilimpahkan pada presiden, saya nggak setuju, nggak sependapat," kata Zulkifli sebelum mengikuti rapat konsultasi di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (5/8/2015).
Masalah minimnya calon pilkada itu adalah permasalahan partai politik. Bukan persoalan Jokowi.
Jika akhirnya Perppu diterbitkan, Zulkifli khawatir akan menjadi 'kebiasaan'. Semua persoalan akan langsung dilimpahkan ke Jokowi.
"Kalau besok-besok ada apa-apa masak keluarin Perppu, Genting memaksanya di mana," lanjutnya.
Zulkifli punya solusi sebaiknya ada revisi UU Pilkada. Zulkifli pun menyebut waktunya masih memungkinkan.
Wakil Ketua MPR Oesman Sapta Odang yang juga hadir, sependapat dengan Zulkifli.
"Saya kasihan, calon tunggal itu kasihan, itukan pilihan rakyat, sulit untuk dibatalkan," kata Oesman.
"Pilkada tanggung jawab parpol, yang usung kan parpol, saya nggak setuju tanggung jawab itu dilimpahkan pada presiden, saya nggak setuju, nggak sependapat," kata Zulkifli sebelum mengikuti rapat konsultasi di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (5/8/2015).
Masalah minimnya calon pilkada itu adalah permasalahan partai politik. Bukan persoalan Jokowi.
Jika akhirnya Perppu diterbitkan, Zulkifli khawatir akan menjadi 'kebiasaan'. Semua persoalan akan langsung dilimpahkan ke Jokowi.
"Kalau besok-besok ada apa-apa masak keluarin Perppu, Genting memaksanya di mana," lanjutnya.
Zulkifli punya solusi sebaiknya ada revisi UU Pilkada. Zulkifli pun menyebut waktunya masih memungkinkan.
Wakil Ketua MPR Oesman Sapta Odang yang juga hadir, sependapat dengan Zulkifli.
"Saya kasihan, calon tunggal itu kasihan, itukan pilihan rakyat, sulit untuk dibatalkan," kata Oesman.
No comments:
Post a Comment