Anggota DPR Fraksi Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengatakan fraksinya tak setuju dengan adanya kenaikan tunjangan anggota DPR. Apalagi tak ada sosialisasi sebelumnya.
"Demokrat selalu tegas dengan situasi sekarang ini. Itu semuanya harus disesuaikan. Dan kita tidak mau. Aku bukan munafik, tapi kaitan tunjangan itu dengan suasana sekarang. Ya mbok DPR menyesuaikanlah," ujar Ruhut di Kantor Kemenkopolhukam, Jl Medan Merdeka Barat, Jakpus, jumat (18/9/2015).
Menurut Ruhut, seharusnya anggota DPR merasa prihatin dengan kondisi perekonomian negara yang sedang menurun. Bukan justru malah mementingkan kenaikan tunjangan yang akan mulai diterima anggota DPR bulan depan itu.
"Ini kayak gini, DPR sudah OK, tapi statement kawan-kawan, pemerintah ada kenaikan itu. Kalau memang ada yang naik, DPR terakhirlah. Kata pak Setya itu karena inflasi, tapi tetap jaga perasaan rakyatlah. Kita lembaga perwakilan rakyat, masa nggak sadar dengan itu bos, tapi mereka rada marah," tutur anggota Komisi III DPR itu.
Kenaikan tunjangan ini disebut Ruhut belum ada sosialisasi kepada anggota DPR. Ia pun mengaku kaget tiba-tiba sudah ada surat keputusan tentang kenaikan tunjangan.
"Jujur mengenai kenaikan itu, semuanya belum tahu. Belum ada sosialisasinya. Kalau dana aspirasi ada sosialisasinya, saya langsung tolak. Ini nggak ada, gimana ceritanya. Menkeu bilang OK. Saya nggak tahu, ada apa ini?" ucap Ruhut bertanya-tanya.
Kenaikan tunjangan pun dirasa cukup tidak signifikan. Apalagi kinerja DPR masih belum memuaskan. Termasuk belum adanya lagi rapat paripurna sekembalinya pimpinan DPR dari kunjungan ke Amerika Serikat yang menghebohkan itu.
"Saya ini heran ya pak Setya Novanto udah cukup lama kembali (dari AS), biasanya tiap minggu ada paripurna, ini nggak ada paripurna," kata Ruhut.
Ruhut pun menduga belum adanya rapat paripurna adalah sebagai upaya yang dilakukan pimpinan DPR untuk meredam isu pertemuan dengan Donald Trump yang menuai kontroversi. Ia sangat berharap agar rapat paripurna segera dilakukan karena ada banyak agenda DPR yang perlu dibahas.
"Mungkin khawatir hal-hal ini diangkat lagi, termasuk salah satunya soal pertemuan dengan Trump. Seharusnya minggu depan (paripurna)," bebernya.
"Apalagi di komisi III kami mau cepat sama seperti presiden yang kerja cepat, kaitannya dengan capim KPK. Itu mesti dibawa paripurna agar bisa fit and proper," tutup Ruhut.
"Demokrat selalu tegas dengan situasi sekarang ini. Itu semuanya harus disesuaikan. Dan kita tidak mau. Aku bukan munafik, tapi kaitan tunjangan itu dengan suasana sekarang. Ya mbok DPR menyesuaikanlah," ujar Ruhut di Kantor Kemenkopolhukam, Jl Medan Merdeka Barat, Jakpus, jumat (18/9/2015).
Menurut Ruhut, seharusnya anggota DPR merasa prihatin dengan kondisi perekonomian negara yang sedang menurun. Bukan justru malah mementingkan kenaikan tunjangan yang akan mulai diterima anggota DPR bulan depan itu.
"Ini kayak gini, DPR sudah OK, tapi statement kawan-kawan, pemerintah ada kenaikan itu. Kalau memang ada yang naik, DPR terakhirlah. Kata pak Setya itu karena inflasi, tapi tetap jaga perasaan rakyatlah. Kita lembaga perwakilan rakyat, masa nggak sadar dengan itu bos, tapi mereka rada marah," tutur anggota Komisi III DPR itu.
Kenaikan tunjangan ini disebut Ruhut belum ada sosialisasi kepada anggota DPR. Ia pun mengaku kaget tiba-tiba sudah ada surat keputusan tentang kenaikan tunjangan.
"Jujur mengenai kenaikan itu, semuanya belum tahu. Belum ada sosialisasinya. Kalau dana aspirasi ada sosialisasinya, saya langsung tolak. Ini nggak ada, gimana ceritanya. Menkeu bilang OK. Saya nggak tahu, ada apa ini?" ucap Ruhut bertanya-tanya.
Kenaikan tunjangan pun dirasa cukup tidak signifikan. Apalagi kinerja DPR masih belum memuaskan. Termasuk belum adanya lagi rapat paripurna sekembalinya pimpinan DPR dari kunjungan ke Amerika Serikat yang menghebohkan itu.
"Saya ini heran ya pak Setya Novanto udah cukup lama kembali (dari AS), biasanya tiap minggu ada paripurna, ini nggak ada paripurna," kata Ruhut.
Ruhut pun menduga belum adanya rapat paripurna adalah sebagai upaya yang dilakukan pimpinan DPR untuk meredam isu pertemuan dengan Donald Trump yang menuai kontroversi. Ia sangat berharap agar rapat paripurna segera dilakukan karena ada banyak agenda DPR yang perlu dibahas.
"Mungkin khawatir hal-hal ini diangkat lagi, termasuk salah satunya soal pertemuan dengan Trump. Seharusnya minggu depan (paripurna)," bebernya.
"Apalagi di komisi III kami mau cepat sama seperti presiden yang kerja cepat, kaitannya dengan capim KPK. Itu mesti dibawa paripurna agar bisa fit and proper," tutup Ruhut.
No comments:
Post a Comment