Kepala Dinas Bina Marga DKI Yusmada Faizal menjelaskan alasannya menganggarkan pengadaan sound system hingga Rp 220 juta. Yusmada mengatakan hal tersebut karena Dinas Bina Marga akan pindah ke gedung baru yang belum dipasang sound system di dalam gedungnya.
"Kita kan mau pindah ke gedung baru. Kita tanya ternyata gedung itu standar saja enggak ada speaker-nya. Gedung lama kami mau dipinjam Bareskrim. Kami pindah ke gedung tinggi di dekat sana juga di Jalan Jati Baru," ujar Yusmada di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jumat (18/9/2015).
Selain itu, Yusmada menjelaskan bahwa selama ini aset sound system yang digunakan Dinas Bina Marga masih bergabung dengan Dinas Tata Air.
Sebab, kedua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) ini dulunya memang tergabung menjadi satu dengan nama Dinas Pekerjaan Umum. (Baca: Bestari: Pengadaan "Sound System" Rp 220 Juta? Mau Demo Kebijakan Gubernur dengan Itu?)
Yusmana mengatakan aset sound system peninggalan Dinas PU itu akan dimiliki oleh Dinas Tata Air saja. Sementara, Dinas Bina Marga akan membeli yang baru.
Dia menilai wajar jika harganya mahal karena sound systemtersebut akan diaplikasikan di seluruh ruangan di gedung baru mereka.
Yusmada juga menjawab soal anggaran pelatihan jasmani dan pembinaan rohani yang dinilai tidak perlu oleh anggota Badan Anggaran DPRD. Yusmada mengatakan, anggaran tersebut dibutuhkan untuk membayar instruktur olahraga.
Sementara itu, anggaran pembinaan rohani juga tidak hanya digunakan untuk pengajian saja seperti yang disebut anggota Banggar.
Melainkan juga membiayai kegiatan pada hari-hari besar keagamaan seperti Maulid Nabi dan juga kegiatan di bulan Ramadhan. "Seperti di bulan Ramadhan ada ceramah-ceramah begitu, duitnya dari mana?" ujar Yusmada.
Sebelumnya, anggota Badan Anggaran DPRD DKI Bestari Barus kembali menemukan anggaran yang dia nilai berlebihan dalam program kegiatan yang diajukan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
Saat ini, giliran pengadaan sound system di Dinas Bina Marga DKI yang disoroti karena mencapai Rp 220 juta, mengalahkan anggaran operasional kantor lain.
"Ada pengadaan sound system sampai Rp 220 juta. Apa Bapak mau melakukan demo terhadap kebijakan Gubernur pakai sound system semahal ini? Supaya suaranya keras? Sebaiknya Bapak pinjam sajalah, karema kami akan belikan sound system juga untuk Dinas Kebakaran," ujar Bestari.
"Kita kan mau pindah ke gedung baru. Kita tanya ternyata gedung itu standar saja enggak ada speaker-nya. Gedung lama kami mau dipinjam Bareskrim. Kami pindah ke gedung tinggi di dekat sana juga di Jalan Jati Baru," ujar Yusmada di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jumat (18/9/2015).
Selain itu, Yusmada menjelaskan bahwa selama ini aset sound system yang digunakan Dinas Bina Marga masih bergabung dengan Dinas Tata Air.
Sebab, kedua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) ini dulunya memang tergabung menjadi satu dengan nama Dinas Pekerjaan Umum. (Baca: Bestari: Pengadaan "Sound System" Rp 220 Juta? Mau Demo Kebijakan Gubernur dengan Itu?)
Yusmana mengatakan aset sound system peninggalan Dinas PU itu akan dimiliki oleh Dinas Tata Air saja. Sementara, Dinas Bina Marga akan membeli yang baru.
Dia menilai wajar jika harganya mahal karena sound systemtersebut akan diaplikasikan di seluruh ruangan di gedung baru mereka.
Yusmada juga menjawab soal anggaran pelatihan jasmani dan pembinaan rohani yang dinilai tidak perlu oleh anggota Badan Anggaran DPRD. Yusmada mengatakan, anggaran tersebut dibutuhkan untuk membayar instruktur olahraga.
Sementara itu, anggaran pembinaan rohani juga tidak hanya digunakan untuk pengajian saja seperti yang disebut anggota Banggar.
Melainkan juga membiayai kegiatan pada hari-hari besar keagamaan seperti Maulid Nabi dan juga kegiatan di bulan Ramadhan. "Seperti di bulan Ramadhan ada ceramah-ceramah begitu, duitnya dari mana?" ujar Yusmada.
Sebelumnya, anggota Badan Anggaran DPRD DKI Bestari Barus kembali menemukan anggaran yang dia nilai berlebihan dalam program kegiatan yang diajukan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
Saat ini, giliran pengadaan sound system di Dinas Bina Marga DKI yang disoroti karena mencapai Rp 220 juta, mengalahkan anggaran operasional kantor lain.
"Ada pengadaan sound system sampai Rp 220 juta. Apa Bapak mau melakukan demo terhadap kebijakan Gubernur pakai sound system semahal ini? Supaya suaranya keras? Sebaiknya Bapak pinjam sajalah, karema kami akan belikan sound system juga untuk Dinas Kebakaran," ujar Bestari.
No comments:
Post a Comment