DPRD DKI Jakarta tahun ini dinilai Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) lebih ketat dalam rapat pembahasan KUA-PPAS. M Taufik yang menjadi Ketua Badan Anggaran menyebut banyak juga SKPD yang kelabakan karena tak bisa main anggaran.
"Ini mekanisme yang seharusnya. Pembahasannya harus detail. Saya kira SKPD juga kelabakan karena ketahuan kalau ada yang main," kata Taufik di gedung DPRD DKI, Jl Kebon Sirih, Jakpus, Rabu (16/9/2015).
Ia mengatakan selama masa pembahasan KUA-PPAS, DPRD menemukan banyak anggaran ganda yang dicantumkan dalam kegiatan SKPD namun ada juga di Korpri. Akhirnya, DPRD DKI memutuskan anggaran kegiatan SKPD dipusatkan pada Korpri.
Hal lainnya yakni saat DPRD mendapati anggaran naskah pidato gubernur sebesar Rp 805 juta dan anggaran jamuan makan Rp 6,6 miliar. Tak hanya itu, ada juga anggaran kegiatan yang sasarannya tak jelas sehingga dicoret DPRD.
"Misalnya ada program yang sasarannya 'tersedianya anggaran'. Itu bukan sasaran karena targetnya nggak jelas, ya kami coret. Banyak yang kayak copy paste aja gitu," ucap Taufik.
"Atau soal PMP ke BUMD. Kemarin kesimpulannya tidak boleh ada analisa investasi setelah ketok palu persetujuan PMP untuk BUMD bersangkutan. Dulu terbalik, setelah ketok palu, pas mau pencairan mereka panggil konsultan investigasi dan jika keputusannya berbeda maka nilai investasinya berganti. Bagaimana mungkin keputusan politik yang disepakati kalah dengan pihak ketiga?" imbuhnya.
Sebagai anggota DPRD DKI yang baru menjabat periode ini, Taufik berpikir jika tahun lalu pembahasan KUA-PPAS-nya hanya diberi waktu singkat sehingga tidak detail. Berbeda dengan pembahasan tahun ini yang diberi waktu 1 bulan.
Ia juga akan mengawal agar anggaran yang sudah dicoret tidak lagi muncul di rapat komisi. Dalam rapat komisi inilah DPRD memasukkan anggaran Pokok Pikiran (Pokir) dalam APBD DKI.
Ketelitian Badan Anggaran DPRD dalam rapat KUA-PPAS ini membuat Ahok senang. Menurut Ahok, DPRD sebelumnya akan lebih menitikberatkan pembahasannya pada pokok pikiran (Pokir) di komisi.
"Ini mekanisme yang seharusnya. Pembahasannya harus detail. Saya kira SKPD juga kelabakan karena ketahuan kalau ada yang main," kata Taufik di gedung DPRD DKI, Jl Kebon Sirih, Jakpus, Rabu (16/9/2015).
Ia mengatakan selama masa pembahasan KUA-PPAS, DPRD menemukan banyak anggaran ganda yang dicantumkan dalam kegiatan SKPD namun ada juga di Korpri. Akhirnya, DPRD DKI memutuskan anggaran kegiatan SKPD dipusatkan pada Korpri.
Hal lainnya yakni saat DPRD mendapati anggaran naskah pidato gubernur sebesar Rp 805 juta dan anggaran jamuan makan Rp 6,6 miliar. Tak hanya itu, ada juga anggaran kegiatan yang sasarannya tak jelas sehingga dicoret DPRD.
"Misalnya ada program yang sasarannya 'tersedianya anggaran'. Itu bukan sasaran karena targetnya nggak jelas, ya kami coret. Banyak yang kayak copy paste aja gitu," ucap Taufik.
"Atau soal PMP ke BUMD. Kemarin kesimpulannya tidak boleh ada analisa investasi setelah ketok palu persetujuan PMP untuk BUMD bersangkutan. Dulu terbalik, setelah ketok palu, pas mau pencairan mereka panggil konsultan investigasi dan jika keputusannya berbeda maka nilai investasinya berganti. Bagaimana mungkin keputusan politik yang disepakati kalah dengan pihak ketiga?" imbuhnya.
Sebagai anggota DPRD DKI yang baru menjabat periode ini, Taufik berpikir jika tahun lalu pembahasan KUA-PPAS-nya hanya diberi waktu singkat sehingga tidak detail. Berbeda dengan pembahasan tahun ini yang diberi waktu 1 bulan.
Ia juga akan mengawal agar anggaran yang sudah dicoret tidak lagi muncul di rapat komisi. Dalam rapat komisi inilah DPRD memasukkan anggaran Pokok Pikiran (Pokir) dalam APBD DKI.
Ketelitian Badan Anggaran DPRD dalam rapat KUA-PPAS ini membuat Ahok senang. Menurut Ahok, DPRD sebelumnya akan lebih menitikberatkan pembahasannya pada pokok pikiran (Pokir) di komisi.
No comments:
Post a Comment