Rencana pembangunan 7 proyek DPR masih terus bergulir dengan diajukannya anggaran sebesar Rp 2,08 triliun untuk 3 proyek. Anggaran itu diajukan dalam tahun jamak atau multiyears hingga tahun 2018.
Dalam dokumen rapat yang diperoleh detikcom, Rabu (16/9/2015), dijelaskan bahwa rincian anggaran senilai Rp 2.080.498.000.000 tertuang dalam surat bernomor BU.0106-Cb/1227. Tiga proyek yang menjadi prioritas anggota DPR hingga tahun 2018 adalah renovasi dan pengembangan kompleks kawasan parlemen (penambahan ruang anggota dan alat kelengkapan) serta pembangunan alun-alun demokrasi dan perluasan basement untuk visitor center.
Sebanyak Rp 9.460.500.000 di antaranya sudah terlebih dahulu masuk dalam APBN-P 2015. Anggaran itu digunakan untuk kegiatan sayembara, perencanaan, dan tahap prarancangan serta pengelola kegiatan.
Lalu, anggaran berikutnya sebesar Rp 2.071.037.500.000 direncanakan untuk dianggarkan dari tahun 2016 hingga 2018 untuk kegiatan manajemen konstruksi, pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang bangun (design and built), dan pengelola kegiatan.
Berikut adalah rinciannya:
1. Renovasi dan pengembangan kompleks kawasan parlemen
2016: Rp 318.722.860.000
2017: Rp 636.855.320.000
2018: Rp 636.855.320.000
Jumlah: Rp 1.592.433.500.000
2. Alun-alun demokrasi beserta basement untuk visitor center
2016: Rp 103.206.515.000
2017: Rp 375.397.485.000
2018: -
Jumlah: Rp 478.604.000.000
Total
2016: Rp 421.929.375.000
2017: Rp 1.012.252.805.000
2018: Rp 636.855.320.000
Jumlah: Rp 2.071.037.500.000
Dikonfirmasi terkait hal ini, Ketua BURT Roem Kono mengatakan bahwa angka Rp 2,08 triliun merupakan hasil kajian dari tim. Soal fokus hanya ke 3 proyek dari 7 yang direncanakan, Roem menyebut saat ini anggaran untuk DPR memang dikurangi.
"Itu hasil kajian yang diperkirakan tim kesekjenan. Bisa saja untuk beberapa tahun ke depan. Itu asumsi bahwa untuk diselesaikan perlu anggaran seperti itu," kata Roem saat dikonfirmasi, Rabu (16/9/2015).
Anggaran ini sebelumnya disebut bernilai Rp 2,7 triliun untuk 7 proyek. Presiden Joko Widodo sebenarnya sempat direncanakan meresmikan pencanangan pembangunan 7 proyek ini pada 14 Agustus 2015 lalu namun rencana itu batal. Jokowi pun minta 7 proyek itu dikaji ulang.
Dalam dokumen rapat yang diperoleh detikcom, Rabu (16/9/2015), dijelaskan bahwa rincian anggaran senilai Rp 2.080.498.000.000 tertuang dalam surat bernomor BU.0106-Cb/1227. Tiga proyek yang menjadi prioritas anggota DPR hingga tahun 2018 adalah renovasi dan pengembangan kompleks kawasan parlemen (penambahan ruang anggota dan alat kelengkapan) serta pembangunan alun-alun demokrasi dan perluasan basement untuk visitor center.
Sebanyak Rp 9.460.500.000 di antaranya sudah terlebih dahulu masuk dalam APBN-P 2015. Anggaran itu digunakan untuk kegiatan sayembara, perencanaan, dan tahap prarancangan serta pengelola kegiatan.
Lalu, anggaran berikutnya sebesar Rp 2.071.037.500.000 direncanakan untuk dianggarkan dari tahun 2016 hingga 2018 untuk kegiatan manajemen konstruksi, pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang bangun (design and built), dan pengelola kegiatan.
Berikut adalah rinciannya:
1. Renovasi dan pengembangan kompleks kawasan parlemen
2016: Rp 318.722.860.000
2017: Rp 636.855.320.000
2018: Rp 636.855.320.000
Jumlah: Rp 1.592.433.500.000
2. Alun-alun demokrasi beserta basement untuk visitor center
2016: Rp 103.206.515.000
2017: Rp 375.397.485.000
2018: -
Jumlah: Rp 478.604.000.000
Total
2016: Rp 421.929.375.000
2017: Rp 1.012.252.805.000
2018: Rp 636.855.320.000
Jumlah: Rp 2.071.037.500.000
Dikonfirmasi terkait hal ini, Ketua BURT Roem Kono mengatakan bahwa angka Rp 2,08 triliun merupakan hasil kajian dari tim. Soal fokus hanya ke 3 proyek dari 7 yang direncanakan, Roem menyebut saat ini anggaran untuk DPR memang dikurangi.
"Itu hasil kajian yang diperkirakan tim kesekjenan. Bisa saja untuk beberapa tahun ke depan. Itu asumsi bahwa untuk diselesaikan perlu anggaran seperti itu," kata Roem saat dikonfirmasi, Rabu (16/9/2015).
Anggaran ini sebelumnya disebut bernilai Rp 2,7 triliun untuk 7 proyek. Presiden Joko Widodo sebenarnya sempat direncanakan meresmikan pencanangan pembangunan 7 proyek ini pada 14 Agustus 2015 lalu namun rencana itu batal. Jokowi pun minta 7 proyek itu dikaji ulang.
No comments:
Post a Comment