Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyebut sistem perampingan birokrasi melalui seleksi jabatan yang dilakukannya merupakan cara terbaik untuk memilih calon pejabat potensial.
Sejak menjadi anggota Komisi II DPR RI, Basuki telah merumuskan tes dengan menggunakan computerized adaptive testing (CAT).
"Jadi, sistem tes itu soalnya diacak dengan orang di sebelah semuanya. Komputer yang memainkan bank soal dan hasil tesnya dikeluarkan angkanya," kata Basuki di Balai Kota, Senin (7/9/2015).
Nilai tes kompetensi melalui CAT itulah yang dikombinasi Basuki dengan hasil wawancara bersama psikolog.
Nantinya, lanjut dia, psikolog akan memberi hasil, yakni rekomendasi "tidak disarankan untuk posisi itu" atau "dipertimbangkan untuk posisi itu".
Dalam menyeleksi pejabat DKI, Ahok, sapaan Basuki, cenderung melihat hasil dua tes tersebut meskipun masih ada aspek penilaian lainnya, yakni makalah.
"Kenapa saya tak begitu percaya makalah? Makalah mah bisa saja dia contek bikin dari orang atau beli di Kramat. Teori seseorang pintar itu belum tentu dia bisa kerja. Saya cenderung melihat tes CAT-nya yang oke dan rekomendasi psikolog," kata Basuki.
Dia mengaku berulang kali mengambil risiko dengan memilih calon pejabat yang tes psikologinya tidak direkomendasi.
Menurut Basuki, bekerja di Dinas Perindustrian dan Energi, misalnya, hanya mengganti lampu penerangan jalan umum (PJU). Seseorang tidak perlu terlalu pintar melakukan hal itu.
Yang terpenting, bagi Basuki, adalah pejabat itu penurut, punya hati melayani, loyal, jujur, mau berusaha keras memenuhi keluhan warga, dan lain-lain.
"Itu cara tes kami sehingga ini sangat adil. Cara saya ini membuat senang para PNS DKI yang tidak punya jabatan," ujarnya.
Sesuai Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, Basuki berhak merotasi dan mendemosi (menurunkan pangkat hingga menjadikan staf) para pejabat eselon.
Di samping itu, ia juga berhak mempromosikan para staf menjadi pejabat eselon. "Jadi, tidak ada lagi istilah senioritas di Pemprov DKI. Sebelumnya kan biasanya pegawai ini jangan diangkat dulu karena di dalam SKPD (satuan kerja perangkat daerah). Masih ada pegawai yang lebih senior dan golongannya lebih tinggi. Saya tak mau tahu karena UU ASN tak mengenal siapa yang lebih senior, tetapi istilahnya siapa yang bisa melayani lebih baik," kata Basuki.
Para birokrat DKI Jakarta tak ubahnya penumpang roller coaster dalam sembilan bulan terakhir ini. Terentak-entak oleh gerak kereta yang melaju cepat. Bongkar pasang pejabat tidak berkesudahan. Katanya, demi laju birokrasi yang lebih kencang!
Jumat (4/9) pukul 10.00. Wakil Wali Kota Jakarta Barat Muhammad Yuliadi bersiap mengikuti diklat kepemimpinan di Pusat Diklat Kepemimpinan Aparatur Nasional Lembaga Administrasi Negara (LAN) Pejompongan, Jakarta Pusat. Bersama sejumlah wakil dari Indonesia, Yuliadi akan berangkat ke Thailand untuk tampil sebagai salah seorang pembicara dalam pertemuan regional.
Senin (7/9) ini, Yuliadi seharusnya sudah ada di Phuket, Thailand, lokasi pertemuan tersebut. Namun, sebuah kabar datang tiba-tiba dari stafnya, Jumat siang itu. "Bapak akan dilantik siang nanti," kata staf tanpa keterangan yang jelas.
Yuliadi lalu mengecek informasi. Dia menghubungi Saefullah, Sekretaris Daerah DKI Jakarta, untuk mendapatkan kepastian. "Dari Pak Sekda saya tahu akan dilantik jadi sekwan (Sekretaris DPRD)," ujarnya.
Urung ke LAN, Yuliadi berganti setelan jas, lalu bersiap mengikuti pelantikan pejabat eselon II-IV di Balai Agung di Kompleks Balai Kota Jakarta, Jumat pukul 15.00. Sore itu, Yuliadi hadir bersama 326 orang lain peserta pelantikan.
Balai Agung, beberapa saat menjelang pelantikan, ibarat pasar. Riuh orang dan percakapan. Dari obrolan soal pemberitahuan dadakan sampai urusan baju untuk pelantikan. Wajah-wajah pun semringah.
Beberapa orang mengungkapkan keterkejutan akan informasi yang mereka terima. Sanak keluarga, yang hadir mendampingi sang pejabat, tak kalah seru. Mereka mengobrol dan berfoto.
Suasana itu mirip dengan Jumat (3/7), ketika 25 pejabat dilantik Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di lokasi yang sama. Demikian pula saat 701 pejabat dilantik di lantai dasar Blok G Kompleks Balai Kota Jakarta, Kamis (22/1). Ada kegembiraan dari orang-orang yang mendapat kepercayaan.
Kompetisi
Sejak 2 Januari 2015, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tercatat empat kali menggelar pelantikan pejabat. Umumnya dalam jumlah besar. Pada jumat (2/1), pelantikan pejabat bahkan digelar kolosal di Silang Monas. Ketika itu, Gubernur DKI Jakarta melantik 4.676 pejabat eselon II-IV.
Birokrasi Ibu Kota memang mengalami lompatan-lompatan tak terduga. Seleksi terbuka secara maraton, oleh tim yang berganti-ganti, seperti tak pernah henti. Dalam sembilan bulan ini ada lebih dari 5.700 posisi jabatan yang telah berganti orang. Ada 1.500 posisi yang dihapus karena dianggap tidak penting.
Kepada jajarannya, Basuki berulang mengungkap motifnya, yakni mencari formasi paling pas untuk menggerakkan roda birokrasi. Sebab, sisa waktu jabatannya tak lebih dari 2,5 tahun. Dia ingin terus mengganti orang-orang yang terbukti tidak berani menegakkan aturan, tidak jujur, dan korup.
"Jakarta butuh orang yang berani, tak hanya baik atau pintar. Ini kesempatan untuk naik bagi pegawai-pegawai muda yang jujur, bersih, dan berani. Undang-Undang Aparatur Sipil Negara memungkinkan hal itu," kata Basuki.
Pelantikan terakhir sebenarnya akan digelar sepekan sebelumnya. Namun, Basuki mengaku mendengar kabar tak sedap. Ada beberapa nama yang diduga menyuap dan diduga melakukan tindak pidana korupsi. Basuki mencoretnya, lalu menggantinya dengan beberapa nama baru.
"Saya pelototin (nama-nama calon pejabat) satu per satu. Maka, agenda saya, Kamis (3/7), kosong seharian. Saya khusus mewawancarai PNS. Saya tidak ingin kecolongan lagi," ujarnya.
Mantan Bupati Belitung Timur itu mengaku beberapa kali tertipu. Sejumlah orang yang diberi kepercayaan bersiasat untuk mencuri anggaran publik. Mereka mencari celah untuk meloloskan kegiatan-kegiatan yang tak perlu, menggelembungkan anggaran, atau memotong gaji petugas harian lepas.
Kepada para pejabat baru, Basuki menantang agar berani melaporkan dan memecat atasan atau bawahan yang curang, bermalas-malasan, atau memanipulasi laporan kinerja.
"Bagi saya, rumus membenahi birokrasi ada tiga, yakni pecat, pecat, dan pecat! Bukan zamannya lagi sanksi turun pangkat atau jabatan bagi pencuri uang rakyat. Sekarang saatnya pecat sebagai pegawai negeri sipil bagi yang terbukti melanggar!" ujarnya.
Sejak menjadi anggota Komisi II DPR RI, Basuki telah merumuskan tes dengan menggunakan computerized adaptive testing (CAT).
"Jadi, sistem tes itu soalnya diacak dengan orang di sebelah semuanya. Komputer yang memainkan bank soal dan hasil tesnya dikeluarkan angkanya," kata Basuki di Balai Kota, Senin (7/9/2015).
Nilai tes kompetensi melalui CAT itulah yang dikombinasi Basuki dengan hasil wawancara bersama psikolog.
Nantinya, lanjut dia, psikolog akan memberi hasil, yakni rekomendasi "tidak disarankan untuk posisi itu" atau "dipertimbangkan untuk posisi itu".
Dalam menyeleksi pejabat DKI, Ahok, sapaan Basuki, cenderung melihat hasil dua tes tersebut meskipun masih ada aspek penilaian lainnya, yakni makalah.
"Kenapa saya tak begitu percaya makalah? Makalah mah bisa saja dia contek bikin dari orang atau beli di Kramat. Teori seseorang pintar itu belum tentu dia bisa kerja. Saya cenderung melihat tes CAT-nya yang oke dan rekomendasi psikolog," kata Basuki.
Dia mengaku berulang kali mengambil risiko dengan memilih calon pejabat yang tes psikologinya tidak direkomendasi.
Menurut Basuki, bekerja di Dinas Perindustrian dan Energi, misalnya, hanya mengganti lampu penerangan jalan umum (PJU). Seseorang tidak perlu terlalu pintar melakukan hal itu.
Yang terpenting, bagi Basuki, adalah pejabat itu penurut, punya hati melayani, loyal, jujur, mau berusaha keras memenuhi keluhan warga, dan lain-lain.
"Itu cara tes kami sehingga ini sangat adil. Cara saya ini membuat senang para PNS DKI yang tidak punya jabatan," ujarnya.
Sesuai Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, Basuki berhak merotasi dan mendemosi (menurunkan pangkat hingga menjadikan staf) para pejabat eselon.
Di samping itu, ia juga berhak mempromosikan para staf menjadi pejabat eselon. "Jadi, tidak ada lagi istilah senioritas di Pemprov DKI. Sebelumnya kan biasanya pegawai ini jangan diangkat dulu karena di dalam SKPD (satuan kerja perangkat daerah). Masih ada pegawai yang lebih senior dan golongannya lebih tinggi. Saya tak mau tahu karena UU ASN tak mengenal siapa yang lebih senior, tetapi istilahnya siapa yang bisa melayani lebih baik," kata Basuki.
Para birokrat DKI Jakarta tak ubahnya penumpang roller coaster dalam sembilan bulan terakhir ini. Terentak-entak oleh gerak kereta yang melaju cepat. Bongkar pasang pejabat tidak berkesudahan. Katanya, demi laju birokrasi yang lebih kencang!
Jumat (4/9) pukul 10.00. Wakil Wali Kota Jakarta Barat Muhammad Yuliadi bersiap mengikuti diklat kepemimpinan di Pusat Diklat Kepemimpinan Aparatur Nasional Lembaga Administrasi Negara (LAN) Pejompongan, Jakarta Pusat. Bersama sejumlah wakil dari Indonesia, Yuliadi akan berangkat ke Thailand untuk tampil sebagai salah seorang pembicara dalam pertemuan regional.
Senin (7/9) ini, Yuliadi seharusnya sudah ada di Phuket, Thailand, lokasi pertemuan tersebut. Namun, sebuah kabar datang tiba-tiba dari stafnya, Jumat siang itu. "Bapak akan dilantik siang nanti," kata staf tanpa keterangan yang jelas.
Yuliadi lalu mengecek informasi. Dia menghubungi Saefullah, Sekretaris Daerah DKI Jakarta, untuk mendapatkan kepastian. "Dari Pak Sekda saya tahu akan dilantik jadi sekwan (Sekretaris DPRD)," ujarnya.
Urung ke LAN, Yuliadi berganti setelan jas, lalu bersiap mengikuti pelantikan pejabat eselon II-IV di Balai Agung di Kompleks Balai Kota Jakarta, Jumat pukul 15.00. Sore itu, Yuliadi hadir bersama 326 orang lain peserta pelantikan.
Balai Agung, beberapa saat menjelang pelantikan, ibarat pasar. Riuh orang dan percakapan. Dari obrolan soal pemberitahuan dadakan sampai urusan baju untuk pelantikan. Wajah-wajah pun semringah.
Beberapa orang mengungkapkan keterkejutan akan informasi yang mereka terima. Sanak keluarga, yang hadir mendampingi sang pejabat, tak kalah seru. Mereka mengobrol dan berfoto.
Suasana itu mirip dengan Jumat (3/7), ketika 25 pejabat dilantik Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di lokasi yang sama. Demikian pula saat 701 pejabat dilantik di lantai dasar Blok G Kompleks Balai Kota Jakarta, Kamis (22/1). Ada kegembiraan dari orang-orang yang mendapat kepercayaan.
Kompetisi
Sejak 2 Januari 2015, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tercatat empat kali menggelar pelantikan pejabat. Umumnya dalam jumlah besar. Pada jumat (2/1), pelantikan pejabat bahkan digelar kolosal di Silang Monas. Ketika itu, Gubernur DKI Jakarta melantik 4.676 pejabat eselon II-IV.
Birokrasi Ibu Kota memang mengalami lompatan-lompatan tak terduga. Seleksi terbuka secara maraton, oleh tim yang berganti-ganti, seperti tak pernah henti. Dalam sembilan bulan ini ada lebih dari 5.700 posisi jabatan yang telah berganti orang. Ada 1.500 posisi yang dihapus karena dianggap tidak penting.
Kepada jajarannya, Basuki berulang mengungkap motifnya, yakni mencari formasi paling pas untuk menggerakkan roda birokrasi. Sebab, sisa waktu jabatannya tak lebih dari 2,5 tahun. Dia ingin terus mengganti orang-orang yang terbukti tidak berani menegakkan aturan, tidak jujur, dan korup.
"Jakarta butuh orang yang berani, tak hanya baik atau pintar. Ini kesempatan untuk naik bagi pegawai-pegawai muda yang jujur, bersih, dan berani. Undang-Undang Aparatur Sipil Negara memungkinkan hal itu," kata Basuki.
Pelantikan terakhir sebenarnya akan digelar sepekan sebelumnya. Namun, Basuki mengaku mendengar kabar tak sedap. Ada beberapa nama yang diduga menyuap dan diduga melakukan tindak pidana korupsi. Basuki mencoretnya, lalu menggantinya dengan beberapa nama baru.
"Saya pelototin (nama-nama calon pejabat) satu per satu. Maka, agenda saya, Kamis (3/7), kosong seharian. Saya khusus mewawancarai PNS. Saya tidak ingin kecolongan lagi," ujarnya.
Mantan Bupati Belitung Timur itu mengaku beberapa kali tertipu. Sejumlah orang yang diberi kepercayaan bersiasat untuk mencuri anggaran publik. Mereka mencari celah untuk meloloskan kegiatan-kegiatan yang tak perlu, menggelembungkan anggaran, atau memotong gaji petugas harian lepas.
Kepada para pejabat baru, Basuki menantang agar berani melaporkan dan memecat atasan atau bawahan yang curang, bermalas-malasan, atau memanipulasi laporan kinerja.
"Bagi saya, rumus membenahi birokrasi ada tiga, yakni pecat, pecat, dan pecat! Bukan zamannya lagi sanksi turun pangkat atau jabatan bagi pencuri uang rakyat. Sekarang saatnya pecat sebagai pegawai negeri sipil bagi yang terbukti melanggar!" ujarnya.
No comments:
Post a Comment