Dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) bersama UPT Monas, DPRD DKI Jakarta menyinggung pelarangan pengajian yang diajukan oleh Majelis Rasulullah.
Anggota Banggar, Ashraf Ali, bertanya kenapa kegiatan itu harus dilarang. Kepala UPT Monas Rini Hariyanti menjawab bahwa Monas merupakan kawasan steril yang tidak boleh dimasuki oleh pedagang kaki lima (PKL). Rini juga mengatakan, Presiden pertama RI Soekarno pernah meninggalkan pesan bahwa kegiatan keagamaan sebaiknya dilakukan di Masjid Istiqlal.
"Bung Karno itu waktu Monas dibangun pernah bilang, ada Masjid Istiqlal, untuk kegiatan keagamaan bisa dilakukan di sana. Untuk Monas, dia steril," ujar Rini dalam rapat Banggar di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Kamis (22/10/2015).
Jawaban itu pun direspons oleh anggota Banggar lain, Syarif. "Bu, Bung Karno itu enggak pernah ngomong begitu. Saya akan cek kebenarannya. Bung Karno itu Marhain, Monas itu buat rakyat. Dosa apaan PKL?" ujar Syarif.
Wakil Ketua Banggar Mohamad Taufik pun ikut nyeletuk. "Monas buat pacaran boleh, kok buat ngaji enggak boleh, Bu?" ujar Taufik.
Syarif melanjutkan, pesan Soekarno bukanlah melarang PKL untuk berjualan di Monas. Sebaiknya, PKL tersebut diatur dan bukan dilarang sepenuhnya. Dia mengatakan, anggota polisi dari Polres Jakarta Pusat pernah menyarankan agar PKL Monas ditempatkan di samping Polsek Gambir. Namun, saran tersebut ditolak Pemerintah Provinsi DKI. Pemprov justru membuat Lenggang Jakarta yang tidak bisa menampung semua PKL.
Sebelumnya, Gubernur DKI Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama tidak memberikan izin pengajian di Lapangan Monas. Menurut dia, hal tersebut semata-mata bertujuan untuk menjaga kesterilan kawasan tersebut dari PKL.
Basuki menyampaikan hal itu menanggapi adanya petisi dichange.org yang memintanya mengizinkan kembali diadakannya pengajian di Monas. Petisi sendiri ditulis oleh Kurniadi yang menyebut bahwa Majelis Rasulullah hendak menyelenggarakan pengajian di lokasi tersebut pada November mendatang.
"Bung Karno itu waktu Monas dibangun pernah bilang, ada Masjid Istiqlal, untuk kegiatan keagamaan bisa dilakukan di sana. Untuk Monas, dia steril," ujar Rini dalam rapat Banggar di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Kamis (22/10/2015).
Jawaban itu pun direspons oleh anggota Banggar lain, Syarif. "Bu, Bung Karno itu enggak pernah ngomong begitu. Saya akan cek kebenarannya. Bung Karno itu Marhain, Monas itu buat rakyat. Dosa apaan PKL?" ujar Syarif.
Wakil Ketua Banggar Mohamad Taufik pun ikut nyeletuk. "Monas buat pacaran boleh, kok buat ngaji enggak boleh, Bu?" ujar Taufik.
Syarif melanjutkan, pesan Soekarno bukanlah melarang PKL untuk berjualan di Monas. Sebaiknya, PKL tersebut diatur dan bukan dilarang sepenuhnya. Dia mengatakan, anggota polisi dari Polres Jakarta Pusat pernah menyarankan agar PKL Monas ditempatkan di samping Polsek Gambir. Namun, saran tersebut ditolak Pemerintah Provinsi DKI. Pemprov justru membuat Lenggang Jakarta yang tidak bisa menampung semua PKL.
Sebelumnya, Gubernur DKI Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama tidak memberikan izin pengajian di Lapangan Monas. Menurut dia, hal tersebut semata-mata bertujuan untuk menjaga kesterilan kawasan tersebut dari PKL.
Basuki menyampaikan hal itu menanggapi adanya petisi dichange.org yang memintanya mengizinkan kembali diadakannya pengajian di Monas. Petisi sendiri ditulis oleh Kurniadi yang menyebut bahwa Majelis Rasulullah hendak menyelenggarakan pengajian di lokasi tersebut pada November mendatang.
Anggota Banggar DPRD DKI, Syarif, merasa heran dengan sikap Unit Pelaksana Teknis Monas yang begitu memusuhi pedagang kaki lima (PKL). Hal itu menanggapi komentar Kepala UPT Monas Rini Hariyani yang mengatakan pengajian tidak boleh digelar di Monas karena akan mengundang PKL.
Sementara itu, Monas harus steril dari PKL. "Bu, saya heran kok Monas harus steril dari PKL? Salahnya PKL apa sih Bu? Kayak kota suci saja yang haram dimasuki PKL. PKL kok dianggap musuh, dibuanglah pikiran kayak gitu," ujar Syarif di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Kamis (22/10/2015).
Menjawab hal tersebut, Rini mengatakan, ada laporan pengunjung Monas yang merasa tidak nyaman dengan adanya PKL. (Baca:Ahok: Pengajian Kan Bisa di Istiqlal)
Pengunjung Monas sering kali dipatok harga ketika membeli makanan atau minuman di Monas.
"PKL ini Pak, mereka sering sekali berjualan harganya lebih tinggi. Bapak pernah dengar kan, pengunjung datang mereka langsung dikasih Coca-Cola dan itu sudah dibuka tutupnya. Mereka langsung disuruh membayar, harganya dipatok," ujar Rini.
"Bu, dosa apa PKL gara-gara itu langsung digeneralisasi? Kita sih sudah paham Bu ada yang suka patok harga, tetapi itu kan namanya kasus Bu. Bukan berarti harus dilarang keseluruhan," jawab Syarif. (Baca: Ahok Diminta Izinkan Pengajian di Monas)
Untuk diketahui, kawasan Monas memang tertutup untuk PKL. PKL tidak diizinkan masuk ke kawasan Monas untuk berjualan, meskipun sesekali ada pula PKL yang menyusup dan berjualan di dalam Monas.
Tempat berjualan makanan yang diizinkan di Monas berada di Lenggang Jakarta. Namun, tidak semua PKL tertampung di lokasi binaan tersebut.
Sebelumnya, Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama tidak memberikan izin pengajian di Lapangan Monas.
Menurut dia, hal tersebut semata-mata bertujuan untuk menjaga kesterilan kawasan tersebut dari pedagang kaki lima (PKL). (Baca:Ahok Tawarkan Zikir di Istiqlal, tetapi Ditolak karena Dagangan Tidak Laku)
Basuki menyampaikan hal itu menanggapi adanya petisi dichange.org yang memintanya mengizinkan kembali diadakannya pengajian di Monas.
Petisi sendiri ditulis oleh Kurniadi yang menyebut bahwa Majelis Rasulullah hendak menyelenggarakan pengajian di lokasi tersebut pada November mendatang.
Sementara itu, Monas harus steril dari PKL. "Bu, saya heran kok Monas harus steril dari PKL? Salahnya PKL apa sih Bu? Kayak kota suci saja yang haram dimasuki PKL. PKL kok dianggap musuh, dibuanglah pikiran kayak gitu," ujar Syarif di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Kamis (22/10/2015).
Menjawab hal tersebut, Rini mengatakan, ada laporan pengunjung Monas yang merasa tidak nyaman dengan adanya PKL. (Baca:Ahok: Pengajian Kan Bisa di Istiqlal)
Pengunjung Monas sering kali dipatok harga ketika membeli makanan atau minuman di Monas.
"PKL ini Pak, mereka sering sekali berjualan harganya lebih tinggi. Bapak pernah dengar kan, pengunjung datang mereka langsung dikasih Coca-Cola dan itu sudah dibuka tutupnya. Mereka langsung disuruh membayar, harganya dipatok," ujar Rini.
"Bu, dosa apa PKL gara-gara itu langsung digeneralisasi? Kita sih sudah paham Bu ada yang suka patok harga, tetapi itu kan namanya kasus Bu. Bukan berarti harus dilarang keseluruhan," jawab Syarif. (Baca: Ahok Diminta Izinkan Pengajian di Monas)
Untuk diketahui, kawasan Monas memang tertutup untuk PKL. PKL tidak diizinkan masuk ke kawasan Monas untuk berjualan, meskipun sesekali ada pula PKL yang menyusup dan berjualan di dalam Monas.
Tempat berjualan makanan yang diizinkan di Monas berada di Lenggang Jakarta. Namun, tidak semua PKL tertampung di lokasi binaan tersebut.
Sebelumnya, Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama tidak memberikan izin pengajian di Lapangan Monas.
Menurut dia, hal tersebut semata-mata bertujuan untuk menjaga kesterilan kawasan tersebut dari pedagang kaki lima (PKL). (Baca:Ahok Tawarkan Zikir di Istiqlal, tetapi Ditolak karena Dagangan Tidak Laku)
Basuki menyampaikan hal itu menanggapi adanya petisi dichange.org yang memintanya mengizinkan kembali diadakannya pengajian di Monas.
Petisi sendiri ditulis oleh Kurniadi yang menyebut bahwa Majelis Rasulullah hendak menyelenggarakan pengajian di lokasi tersebut pada November mendatang.
No comments:
Post a Comment