Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Provinsi DKI Jakarta menyampaikan pandangan umum terhadap rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2016.
Dalam pandangan yang disampaikan politikus PPP, Nina Lubena, pada Jumat, 18 Desember 2015, Fraksi PPP menilai pelaksanaan APBD Provinsi DKI Jakarta sangat buruk dibanding dengan 33 provinsi lain.
"Coba lihat saja pelaksanaan APBD Tahun 2013 dan 2014, baik dari sisi pendapatan daerah maupun belanja, tidak ada yang mencapai target," kata Nina.
Dia mengatakan pada 2013 realisasi pendapatan daerah mencapai 96,83 persen dan realisasi belanja daerah mencapai 82,21 persen. Sementara pada 2014 realisasi pendapat daerah menurun, hanya 66,8 persen, dan realisasi belanja daerah mencapai 59,325 persen.
Jika mengacu pada kinerja anggaran, kata Nina, APBD DKI Jakarta justru tidak memberikan kontribusi yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. "Lihat saja pemeriksaan BPK, banyak indikasi terjadi dugaan penyalahgunaan wewenang," katanya.
Terlebih, kata Nina, gini ratio atau angka ketimpangan ekonomi Provinsi DKI Jakarta dalam dua tahun terakhir membesar dari 0,42 persen menjadi 0,43 persen. Ini setingkat di bawah Provinsi Papua.
Dalam pandangan yang disampaikan politikus PPP, Nina Lubena, pada Jumat, 18 Desember 2015, Fraksi PPP menilai pelaksanaan APBD Provinsi DKI Jakarta sangat buruk dibanding dengan 33 provinsi lain.
"Coba lihat saja pelaksanaan APBD Tahun 2013 dan 2014, baik dari sisi pendapatan daerah maupun belanja, tidak ada yang mencapai target," kata Nina.
Dia mengatakan pada 2013 realisasi pendapatan daerah mencapai 96,83 persen dan realisasi belanja daerah mencapai 82,21 persen. Sementara pada 2014 realisasi pendapat daerah menurun, hanya 66,8 persen, dan realisasi belanja daerah mencapai 59,325 persen.
Jika mengacu pada kinerja anggaran, kata Nina, APBD DKI Jakarta justru tidak memberikan kontribusi yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. "Lihat saja pemeriksaan BPK, banyak indikasi terjadi dugaan penyalahgunaan wewenang," katanya.
Terlebih, kata Nina, gini ratio atau angka ketimpangan ekonomi Provinsi DKI Jakarta dalam dua tahun terakhir membesar dari 0,42 persen menjadi 0,43 persen. Ini setingkat di bawah Provinsi Papua.
No comments:
Post a Comment