Komisi II DPR masih ngotot menyebut pengalihan hibah aset negara di Blok D-10, Kemayoran dari Sekretariat Negara ke Pemprov DKI harus mendapat persetujuan dari DPR. Namun, Wagub DKI Djarot Saiful Hidayat dan Mensesneg Pratikno optimistis DPR bakal setuju dan tak akan mempersulit.
"Proses selanjutnya tunggu keputusannya. Kalau hibah bakal hibah, kalau tidak nanti tergantung persetujuan," ujar Djarot usai rapat dengan Komisi II, Gedung K2, Senayan, Jakarta, Jumat (18/12/2015).
Dia mengatakan lahan hibah di Kemayoran saat ini masih dikomunikasikan pemerintah pusat dengan DPR. Namun, bila Komisi II ingin meminta Mahkamah Agung sebagai penengah jalan terkait perbedaan tafsir terkait undang-undang.
"Kecuali MA memberikan fatwa yang lain kalau nggak perlu persetujuan di DPR. Ya gak papa lanjut, tapi kemungkinan Mensesneg akan kirim surat hasil konsultasi dengan MA seperti apa," kata eks Walikota Blitar itu.
Sementara, Mensesneg Pratikno mengatakan Komisi II dinilainya masih hati-hati dalam persamaan persepsi hukum. Hal ini dinilai wajar.
"Ada pesan hati-hati, setuju dari sisi hukum. Apalagi Kemenkeu sebagai pengelola barang untuk telaah lebih lanjut," sebutnya.
Dia yakin Komisi II DPR akan mendukung program pemerintah terkait persiapan pembangunan sarana Asian Games 2018.
"Prinsipnya kami gembira Komisi II mendukung program pemerintah segera jalan untuk kepentingan rusunawa dan Asian Games," kata Pratikno.
"Proses selanjutnya tunggu keputusannya. Kalau hibah bakal hibah, kalau tidak nanti tergantung persetujuan," ujar Djarot usai rapat dengan Komisi II, Gedung K2, Senayan, Jakarta, Jumat (18/12/2015).
Dia mengatakan lahan hibah di Kemayoran saat ini masih dikomunikasikan pemerintah pusat dengan DPR. Namun, bila Komisi II ingin meminta Mahkamah Agung sebagai penengah jalan terkait perbedaan tafsir terkait undang-undang.
"Kecuali MA memberikan fatwa yang lain kalau nggak perlu persetujuan di DPR. Ya gak papa lanjut, tapi kemungkinan Mensesneg akan kirim surat hasil konsultasi dengan MA seperti apa," kata eks Walikota Blitar itu.
Sementara, Mensesneg Pratikno mengatakan Komisi II dinilainya masih hati-hati dalam persamaan persepsi hukum. Hal ini dinilai wajar.
"Ada pesan hati-hati, setuju dari sisi hukum. Apalagi Kemenkeu sebagai pengelola barang untuk telaah lebih lanjut," sebutnya.
Dia yakin Komisi II DPR akan mendukung program pemerintah terkait persiapan pembangunan sarana Asian Games 2018.
"Prinsipnya kami gembira Komisi II mendukung program pemerintah segera jalan untuk kepentingan rusunawa dan Asian Games," kata Pratikno.
No comments:
Post a Comment