Beberapa fraksi di DPRD DKI Jakarta, hari ini menyampaikan pandangannya terhadap Rancangan APBD 2016. Ada catatan penting yang membutuhkan penjelasan dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Pandangan ini disampaikan fraksi dalam rapat paripurna perihal Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Pidato Gubernur tentang Nota Keuangan dan RAPBD 2016 di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (18/12/2015)
Berikut pandangan sejumlah fraksi
- Fraksi NasDem
Fraksi NasDem yang diwakili oleh James Arifin Sianipar memberi catatan perihal belum terserapnya aspirasi masyarakat secara maksimal baik melalui proses perencanaan pembangunan/ musyawarah perrenbang dan hasil reses anggota dewan.
Hal ini terbukti banyaknya keluhan yang disampaikan masyarakat melalui media, dan pada saat Reses Anggota Dewan, yang sedianya hal-hal tersebut terakomodasi dalam anggaran.
NasDem juga menyoroti kurangnya alokasi anggaran untuk mengembangkan potensi kelautan dan pariwisata, khususnya pariwisata bahari di Kepulauan Seribu dan untuk ini fraksi NasDem menganjurkan agar Pemda melakukan kajian secara komprehensif dalam pengembangan potensi Kepulauan Seribu agar dapat menjadi destinasi wisata unggulan dan merupakan kalender wisata dunia.
- Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar)
Melalui juru bicara di paripurna, Ramly H.I Muhammad, NasDem mempertanyakan keabsahan dan kepemilikan stadion BMW, Jakarta Utara. Golkar mempertanyakan pengganti lapangan bola seperti Lebak Bulus, Jakarta Selatan dan Menteng di Jakarta Pusat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga diminta merenovasi sarana dan prasarana bertaraf internasional terhadap seluruh Gedung Olahraga (GOR) di lima wilayah Kotamadya. Golkar lantas meminta Pemprov mempersiapkan sarana/prasarana olahraga untuk kegiatan Asian Games tahun 2018.
- Fraksi Hati Nurani Rakyat (Hanura)
Hanura melalui Zainudin meminta adanya penataan trayek dan peremajaan angkutan umum termasuk tata kelola angkutan yang lebih bersih, aman dan nyaman. Khusus untuk angkutan umum Metromini, Fraksi Hanura mengharapkan Dishub segera melakukan penertiban yang tegas mengingat angkutan umum Metromini sudah dapat diduga melakukan kejahatan lalu lintas (lalin).
Fraksi Hanura dalam paripurna menyatakan menolak Kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) sebesar Rp 7,2 triliun. Alasannya, tidak ada pengajuan proposal PMP, tidak ada analisis investasi pendamping yang dibuat oleh lembaga independen terhadap pengajuan PMP.
Hanura juga menyoroti tidak adanya pertanggungjawaban terhadap PMP yang telah diterima dari masing-masing BUMD dan tidak ada target dan capaian dari masing-masing BUMD penerima PMP.
- Fraksi Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN)
Johan Musyawa menyampaikan catatan Fraksi Demokrat-PAN mengenai beberapa indikator utama
yaitu Ruang Fiskal dan Derajat Otonomi Fiskal.
Pemprov sambung Johan perlu meningkatkan efisiensi anggaran dalam postur belanja rutin dan tetap, agar dapat semakin meningkatkan biaya modal untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Fraksi menilai belanja modal dalam RAPBD 2016 juga diperlukan untuk memastikan belanja modal dalam APBD sekurang-kurangnya adalah 30 persen dari total belanja daerah sesuai Perpres no 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
Indikator kedua adalah proses penganggaran, sebagai bentuk akuntabilitas publik pemerintah daerah selain pengalokasian besaran rupiah yang tercermin dalam struktur RAPBD.
Demokrat dan PAN mencatat proses penganggaran tahun ini mengalami keterlambatan dari jadwal waktu yang ditetapkan dalam Permendagri no 52 tahun 2015. Fraksi juga menyarankan agar RAPBD DKI Jakarta 2016 ditetapkan menjadi Perda APBD 2016.
- Fraksi PDI-Perjuangan
Fraksi melalui juru bicara di paripurna, mempertanyakan jumlah siswa didik yang menerima Program Indonesia Pintar (PIP) dari APBN DKI Jakarta sebanyak 207.086 siswa, tetapi baru 10.628 siswa atau 5,31 persen yang dapat dicairkan.
PDIP juga mempermasalahkan adanya Kartu Jakarta Pintar (KJP) siswa menjadi tidak bisa menerima dana PIP, walaupun sebenarnya Pemerintah Pusat tidak melarang.
Selanjutnya, total Pendapatan Daerah direncanakan Rp 58,13T yang akan lebih besar dari tahun 2015. Sedangkan Rencana Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 39,32 T, menurut PDIP ada perkembangan naik dari tahun anggaran 2015.
Mereka juga meminta penjelasan terkait PAD dari sektor pajak daerah direncanakan akan lebih besar dari tahun anggaran 2015, walaupun ada 5 jenis pajak daerah yang terencana kurang tahun anggaran 2015 yait : Hotel,Restoran, Hiburan, Parkir, dan Reklame.
PDIP meminta rencana penurunan target perolehan kelima jenis pajak tersebut dipertimbangkan. Menurut mereka pajak parkir akan naik dari 20 persen menjadi 30 persen dan adanya kerjasama Pemprov DKI Jakarta dengan Kejaksaan Tinggi di DKI Jakarta.
Selanjutnya, rencana penurunan target pajak (Hotel,Restoran, Hiburan, Parkir, dan Reklame), bentuk kerjasama dan operasional penagihan pajak oleh Kejaksaan Tinggi, alasan kenaikan pajak parkir yang dianggap PDIP terlalu tinggi.
Program online sistem realisasinya juga dipertanyakan dan pengawasan besaran PPN 10 persen titipan konsumen di toko-toko swalayan dan restoran.
Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M. Taufik. Rapat ini juga dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama. Sementara itu Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat tengah berada di DPR RI untuk rapat bersama Komisi II.
Ahok diberikan waktu untuk memberikan tanggapan dan penjelasannya terkait permintaan ini. Rencananya, Ahok bakal menyampaikan jawabannya pada Sabtu (19/12) besok.
"Diharapkan jawaban gubernur bisa disampaikan pada hari Sabtu jam 10.00 WIB," ujar Taufik menutup sidang.
Pandangan ini disampaikan fraksi dalam rapat paripurna perihal Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Pidato Gubernur tentang Nota Keuangan dan RAPBD 2016 di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (18/12/2015)
Berikut pandangan sejumlah fraksi
- Fraksi NasDem
Fraksi NasDem yang diwakili oleh James Arifin Sianipar memberi catatan perihal belum terserapnya aspirasi masyarakat secara maksimal baik melalui proses perencanaan pembangunan/ musyawarah perrenbang dan hasil reses anggota dewan.
Hal ini terbukti banyaknya keluhan yang disampaikan masyarakat melalui media, dan pada saat Reses Anggota Dewan, yang sedianya hal-hal tersebut terakomodasi dalam anggaran.
NasDem juga menyoroti kurangnya alokasi anggaran untuk mengembangkan potensi kelautan dan pariwisata, khususnya pariwisata bahari di Kepulauan Seribu dan untuk ini fraksi NasDem menganjurkan agar Pemda melakukan kajian secara komprehensif dalam pengembangan potensi Kepulauan Seribu agar dapat menjadi destinasi wisata unggulan dan merupakan kalender wisata dunia.
- Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar)
Melalui juru bicara di paripurna, Ramly H.I Muhammad, NasDem mempertanyakan keabsahan dan kepemilikan stadion BMW, Jakarta Utara. Golkar mempertanyakan pengganti lapangan bola seperti Lebak Bulus, Jakarta Selatan dan Menteng di Jakarta Pusat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga diminta merenovasi sarana dan prasarana bertaraf internasional terhadap seluruh Gedung Olahraga (GOR) di lima wilayah Kotamadya. Golkar lantas meminta Pemprov mempersiapkan sarana/prasarana olahraga untuk kegiatan Asian Games tahun 2018.
- Fraksi Hati Nurani Rakyat (Hanura)
Hanura melalui Zainudin meminta adanya penataan trayek dan peremajaan angkutan umum termasuk tata kelola angkutan yang lebih bersih, aman dan nyaman. Khusus untuk angkutan umum Metromini, Fraksi Hanura mengharapkan Dishub segera melakukan penertiban yang tegas mengingat angkutan umum Metromini sudah dapat diduga melakukan kejahatan lalu lintas (lalin).
Fraksi Hanura dalam paripurna menyatakan menolak Kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) sebesar Rp 7,2 triliun. Alasannya, tidak ada pengajuan proposal PMP, tidak ada analisis investasi pendamping yang dibuat oleh lembaga independen terhadap pengajuan PMP.
Hanura juga menyoroti tidak adanya pertanggungjawaban terhadap PMP yang telah diterima dari masing-masing BUMD dan tidak ada target dan capaian dari masing-masing BUMD penerima PMP.
- Fraksi Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN)
Johan Musyawa menyampaikan catatan Fraksi Demokrat-PAN mengenai beberapa indikator utama
yaitu Ruang Fiskal dan Derajat Otonomi Fiskal.
Pemprov sambung Johan perlu meningkatkan efisiensi anggaran dalam postur belanja rutin dan tetap, agar dapat semakin meningkatkan biaya modal untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Fraksi menilai belanja modal dalam RAPBD 2016 juga diperlukan untuk memastikan belanja modal dalam APBD sekurang-kurangnya adalah 30 persen dari total belanja daerah sesuai Perpres no 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
Indikator kedua adalah proses penganggaran, sebagai bentuk akuntabilitas publik pemerintah daerah selain pengalokasian besaran rupiah yang tercermin dalam struktur RAPBD.
Demokrat dan PAN mencatat proses penganggaran tahun ini mengalami keterlambatan dari jadwal waktu yang ditetapkan dalam Permendagri no 52 tahun 2015. Fraksi juga menyarankan agar RAPBD DKI Jakarta 2016 ditetapkan menjadi Perda APBD 2016.
- Fraksi PDI-Perjuangan
Fraksi melalui juru bicara di paripurna, mempertanyakan jumlah siswa didik yang menerima Program Indonesia Pintar (PIP) dari APBN DKI Jakarta sebanyak 207.086 siswa, tetapi baru 10.628 siswa atau 5,31 persen yang dapat dicairkan.
PDIP juga mempermasalahkan adanya Kartu Jakarta Pintar (KJP) siswa menjadi tidak bisa menerima dana PIP, walaupun sebenarnya Pemerintah Pusat tidak melarang.
Selanjutnya, total Pendapatan Daerah direncanakan Rp 58,13T yang akan lebih besar dari tahun 2015. Sedangkan Rencana Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 39,32 T, menurut PDIP ada perkembangan naik dari tahun anggaran 2015.
Mereka juga meminta penjelasan terkait PAD dari sektor pajak daerah direncanakan akan lebih besar dari tahun anggaran 2015, walaupun ada 5 jenis pajak daerah yang terencana kurang tahun anggaran 2015 yait : Hotel,Restoran, Hiburan, Parkir, dan Reklame.
PDIP meminta rencana penurunan target perolehan kelima jenis pajak tersebut dipertimbangkan. Menurut mereka pajak parkir akan naik dari 20 persen menjadi 30 persen dan adanya kerjasama Pemprov DKI Jakarta dengan Kejaksaan Tinggi di DKI Jakarta.
Selanjutnya, rencana penurunan target pajak (Hotel,Restoran, Hiburan, Parkir, dan Reklame), bentuk kerjasama dan operasional penagihan pajak oleh Kejaksaan Tinggi, alasan kenaikan pajak parkir yang dianggap PDIP terlalu tinggi.
Program online sistem realisasinya juga dipertanyakan dan pengawasan besaran PPN 10 persen titipan konsumen di toko-toko swalayan dan restoran.
Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M. Taufik. Rapat ini juga dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama. Sementara itu Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat tengah berada di DPR RI untuk rapat bersama Komisi II.
Ahok diberikan waktu untuk memberikan tanggapan dan penjelasannya terkait permintaan ini. Rencananya, Ahok bakal menyampaikan jawabannya pada Sabtu (19/12) besok.
"Diharapkan jawaban gubernur bisa disampaikan pada hari Sabtu jam 10.00 WIB," ujar Taufik menutup sidang.
No comments:
Post a Comment