Hubungan Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama alias Ahok dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI menjadi sisi menarik untuk diperhatikan. Layaknya orang berpacaran, hubungan mereka kerap pasang surut. Harus ada yang mengalah agar keduanya jadi mesra.
Kini Ahok dan DPRD DKI hubungannya tengah mesra. Setelah keduanya menandatangani nota kesepahaman Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI 2016, Senin kemarin.
Beberapa poin membuat kesepakatan anggaran ini berjalan adem, yakni usul pemberian laptop per anggota dewan yang disetujui Ahok. Selain itu, dia juga menaikkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) menjadi Rp 2 juta per hari.
"Soal Rp 2 juta per hari, ya tentu waktu dengar itu dan ditanya teman-teman saya bilang saya enggak setuju karena enggak ada dasarnya. Tapi kalau perjalanan dinas disesuaikan dengan eselon 2 dan gubernur ya boleh lah, karena ada surat dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) kalau anggota dewan itu sesuai dengan eselon 2 untuk perjalanan dinasnya," kata Ahok di Balai Kota, kemarin.
Pengadaan lap top bagi anggota dewan juga menjadikan keduanya mesra. Ini terlihat dari hubungan Ahok dan Wakil Ketua DPRD DKI, M Taufik makin lengket. Padahal keduanya kerap silang pendapat terhadap suatu kebijakan di Ibu kota.
Adapun anggaran pengadaan laptop anggota dewan mencapai Rp 1,6 miliar. Meski begitu, pengadaan ini dikhawatirkan tidak akan dipakai para wakil rakyat.
Taufik berdalih pengadaan laptop justru membantu para rekannya di DPRD DKI mudah bekerja. Utamanya dalam menyimpan perda dan beberapa aturan-aturan.
"Kalau mau nyari mesti nyari arsip naik tangga, berdebu, batuk kita. Kan sudah enggak model. Kalau ada laptop kan tinggal dibuka," ujar Taufik.
Pengadaan laptop bagi anggota dewan diyakini mampu menjadikan parlemen ibu kota lebih modern. "Ini yang kita sebut parlemen modern," ungkapnya.
Walau kabulkan beberapa poin usulan, Ahok tetap meminta ketegasan DPRD DKI dalam memberikan tiap laporannya. Diharapkan tidak ada mark up lagi dilakukan parlemen setelah pihaknya menyetujui.
"Pesan Pak Gubernur jangan ada mark up harian, kalau memang perginya dua hari ya dua hari. Harus ada pertanggungjawaban, harus ada pagu (anggaran) di Sekwan digunakan untuk apa saja," terang Sekda DKI, Saefullah.
Mesranya hubungan keduanya diharapkan mampu membangun DKI Jakarta menjadi lebih baik. Tidak dipungkiri, cekcok DPRD DKI dan Ahok sering membuat pelbagai kebijakan tersendat.
Pimpinan Banggar DPRD DKI M Taufik dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok) akhirnya menandatangani MoU Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI 2016. Namun penandatangan ini berlangsung tanpa seremonial.
"Memangnya kita lagi hajatan apa, seremonial terus. Enggak perlu seremonial-seremonial," kata Taufik di Gedung DPRD Jakarta, Senin (14/12).
Dirinya menjelaskan, pelaksanaan seremonial akan ada saat pengesahan APBD yang akan diserahkan besok. "Nanti seremonial pas Rapat Penyampaian Paripurna RAPBD 2016," ungkapnya.
Dirinya menjelaskan, dengan adanya penandatanganan tersebut, maka semua lembar dari per SKPD pun sudah ia tanda tangani bersama dengan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah.
"Sudah beres, saya dan pak sekda sudah tanda tangan tadi. Pak Gubernur juga sudah tanda tangan. Kini kami tinggal menunggu lampiran dari eksekutif yang diwakili oleh TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah). Saya harap eksekutif dan seluruh jajaran SKPD bekerja keras merampungkan pekerjaan mereka sebelum Paripurna pengesahan RAPBD 2016, Selasa (15/12) besok yang akan berlangsung pukul 14.00 WIB.
"Tadi saya sudah bilang ke eksekutif bahwa urusan Anda jangan sampaikan ke kami, tugas kami sudah selesai. Anda input (data ke dalam RKA atau Rencana Kerja Anggaran), sudah selesai," tutupnya.
Diketahui, penandatanganan KUA-PPAS 2016 ini memang terlambat dari rencana semula pada 30 November lalu. Meski demikian, Taufik menegaskan keterlambatan tersebut tidak berimbas pada molornya penyerahan APBD 2016 kepada Kemendagri. Dia optimis baik eksekutif dan legislatif bisa menyerahkan rancangan APBD 2016 sebelum 31 Desember mendatang.
Kini Ahok dan DPRD DKI hubungannya tengah mesra. Setelah keduanya menandatangani nota kesepahaman Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI 2016, Senin kemarin.
Beberapa poin membuat kesepakatan anggaran ini berjalan adem, yakni usul pemberian laptop per anggota dewan yang disetujui Ahok. Selain itu, dia juga menaikkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) menjadi Rp 2 juta per hari.
"Soal Rp 2 juta per hari, ya tentu waktu dengar itu dan ditanya teman-teman saya bilang saya enggak setuju karena enggak ada dasarnya. Tapi kalau perjalanan dinas disesuaikan dengan eselon 2 dan gubernur ya boleh lah, karena ada surat dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) kalau anggota dewan itu sesuai dengan eselon 2 untuk perjalanan dinasnya," kata Ahok di Balai Kota, kemarin.
Pengadaan lap top bagi anggota dewan juga menjadikan keduanya mesra. Ini terlihat dari hubungan Ahok dan Wakil Ketua DPRD DKI, M Taufik makin lengket. Padahal keduanya kerap silang pendapat terhadap suatu kebijakan di Ibu kota.
Adapun anggaran pengadaan laptop anggota dewan mencapai Rp 1,6 miliar. Meski begitu, pengadaan ini dikhawatirkan tidak akan dipakai para wakil rakyat.
Taufik berdalih pengadaan laptop justru membantu para rekannya di DPRD DKI mudah bekerja. Utamanya dalam menyimpan perda dan beberapa aturan-aturan.
"Kalau mau nyari mesti nyari arsip naik tangga, berdebu, batuk kita. Kan sudah enggak model. Kalau ada laptop kan tinggal dibuka," ujar Taufik.
Pengadaan laptop bagi anggota dewan diyakini mampu menjadikan parlemen ibu kota lebih modern. "Ini yang kita sebut parlemen modern," ungkapnya.
Walau kabulkan beberapa poin usulan, Ahok tetap meminta ketegasan DPRD DKI dalam memberikan tiap laporannya. Diharapkan tidak ada mark up lagi dilakukan parlemen setelah pihaknya menyetujui.
"Pesan Pak Gubernur jangan ada mark up harian, kalau memang perginya dua hari ya dua hari. Harus ada pertanggungjawaban, harus ada pagu (anggaran) di Sekwan digunakan untuk apa saja," terang Sekda DKI, Saefullah.
Mesranya hubungan keduanya diharapkan mampu membangun DKI Jakarta menjadi lebih baik. Tidak dipungkiri, cekcok DPRD DKI dan Ahok sering membuat pelbagai kebijakan tersendat.
Pimpinan Banggar DPRD DKI M Taufik dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok) akhirnya menandatangani MoU Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI 2016. Namun penandatangan ini berlangsung tanpa seremonial.
"Memangnya kita lagi hajatan apa, seremonial terus. Enggak perlu seremonial-seremonial," kata Taufik di Gedung DPRD Jakarta, Senin (14/12).
Dirinya menjelaskan, pelaksanaan seremonial akan ada saat pengesahan APBD yang akan diserahkan besok. "Nanti seremonial pas Rapat Penyampaian Paripurna RAPBD 2016," ungkapnya.
Dirinya menjelaskan, dengan adanya penandatanganan tersebut, maka semua lembar dari per SKPD pun sudah ia tanda tangani bersama dengan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah.
"Sudah beres, saya dan pak sekda sudah tanda tangan tadi. Pak Gubernur juga sudah tanda tangan. Kini kami tinggal menunggu lampiran dari eksekutif yang diwakili oleh TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah). Saya harap eksekutif dan seluruh jajaran SKPD bekerja keras merampungkan pekerjaan mereka sebelum Paripurna pengesahan RAPBD 2016, Selasa (15/12) besok yang akan berlangsung pukul 14.00 WIB.
"Tadi saya sudah bilang ke eksekutif bahwa urusan Anda jangan sampaikan ke kami, tugas kami sudah selesai. Anda input (data ke dalam RKA atau Rencana Kerja Anggaran), sudah selesai," tutupnya.
Diketahui, penandatanganan KUA-PPAS 2016 ini memang terlambat dari rencana semula pada 30 November lalu. Meski demikian, Taufik menegaskan keterlambatan tersebut tidak berimbas pada molornya penyerahan APBD 2016 kepada Kemendagri. Dia optimis baik eksekutif dan legislatif bisa menyerahkan rancangan APBD 2016 sebelum 31 Desember mendatang.
No comments:
Post a Comment