Rekapitulasi Sementara: 9 dari 17 Anggota MKD Minta Setya Novanto Dicopot dari Ketua DPR

Mayoritas Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) menilai Setya Novanto telah terbukti melanggar kode etik sedang dan memintanya dicopot dari Ketua DPR. 

Hingga sidang diskors, Rabu (16/12/2015) petang, mereka yang meminta sanksi sedang berjumlah sembilan orang, yakni Darizal Basir, Guntur Sasono (Demokrat), Junimart Girsang, Risa Mariska (PDI-P), Maman Imanulhaq (PKB), Victor Laiskodat (Nasdem), Sukiman, A Bakrie (PAN) dan Syarifudin Sudding (Hanura).

Adapun anggota yang meminta sanksi berat dan dibentuk panel yakni Adies Kadir, Ridwan Bae (Golkar), Sufmi Dasco Ahmad, Supratman Andi Agtas (Gerindra), Dimyati Natakusuma (PPP) dan Prakosa (PDI-P). 

(Baca: Pilih Sanksi Berat, Golkar dkk Ingin Selamatkan Setya Novanto lewat Panel?)

Pembentukan panel ini diatur dalam Peraturan DPR nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Beracara MKD. Di dalam pasal 19 ayat 3 disebutkan dalam hal terjadi pelanggaran kode etik berat, maka MKD harus membentuk panel.

Panel akan terdiri dari gabungan tiga anggota MKD dan empat anggota unsur masyarakat. 

Adapun dua anggota MKD lainnya, yakni Surahman Hidayat (PKS) dan Kahar Muzakir (Golkar) belum sempat menyatakan pandangannya karena sidang sudah terlanjur diskors. 

Mengulur waktu

Politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul menilai, mereka yang berupaya membentuk panel sengaja mengulur waktu. 

Nantinya, kata dia, bukan tidak mungkin Setya ovanto bisa lolos dari sanksi. Kendati demikian, Ruhut senang anggota MKD yang menginginkan sanksi sedang berjumlah mayoritas. 

"Sudah sembilan orang dari 17 orang ingin sanksi sedang, sudah kalah mereka," ucap Ruhut.