"Dari jawaban Pak Ahok idealnya Pak Djarot. Tapi karena perizinan partai politik diputuskan. 'Saya bisa maju dengan Pak Heru Budi Hartono Kepala BPKAD'," kata Juru bicara temanAhok, Amalia Ayuningtyas, di sekretariat temanAhok, Graha Pejaten No 3 Jakarta Selatan, Senin (7/3).
Dia menuturkan, pertimbangan Ahok memilih Heru karena ingin memperkenalkan kepada masyarakat citra PNS tidak selamanya negatif. Ada juga PNS yang sedang dalam proses transformasi cukup baik.
"Menurut Pak Ahok, Pak Heru sosok yang cocok dan sudah teruji sekitar delapan tahun menjabat eselon III ke II. Beliau juga dulu wali kota Jakarta Utara," papar Amalia.
Tak hanya itu, katanya, Heru juga dikenal getol soal transparansi keuangan. Melihat komitmen yang ini, jadi nilai plus bagi Ahok mempertimbangkan Heru sebagai wakilnya di Pilgub DKI mendatang.
Meski penuh resiko, Amalia mengatakan Heru telah siap melepaskan jabatannya demi menemani Ahok membenahi Jakarta 5 tahun lagi.
"Dia siap (melepas jabatan kepala BPKAD) dan Pak Ahok siap menerima resiko ketika dia dijegal. Pak Ahok bilang kalau nanti saya gagal saya sudah menyelesaikan masa bakti saya hingga Oktober 2017," tutup Amalia.
Calon incumbent Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, akhirnya memilih Kepala BPKAD DKI Jakarta Heru Budi Hartono sebagai bakal calon wagub yang mendampinginya di Pilgub DKI 2017. Ahok, sapaan Basuki, memilih Heru karena rekam jejaknya yang tak terlibat korupsi.
Menurut dia, selain karena PDIP tak keluarkan rekomendasi bagi Wagub Djarot Saiful Hidayat, mantan Bupati Belitung Timur ini melihat Heru yang siap menerima resiko.
"Aku kan sudah bilang ke konstituen aku mau pilih PNS. Aku bilang aku ada misi, setelah ada Pak Jokowi, orang percaya politikus baik. Nanti ada yang percaya PNS baik, terus kalau ada parpol baik. Kalau orang percaya tiga ini maju negara kita," kata Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Senin (7/3).
"Kalau ada PNS maju, semua orang pasti cari tahu siapa sih Heru. Dia korupsi enggak sih. Dia jadi wali kota meres orang enggak sih?" sambung dia.
Meski nasib Heru tergantung kerja relawan temanAhok hingga Juni 2016 nanti, dia yakin secara kinerja mantan wali kota Jakarta Utara itu tak perlu diragukan lagi.
"Kenapa Heru? Anak udah umur 23 tahun, udah kerja dan istri kerja. Enggak ada kasus dipanggil BPK. Beberapa kali yang terkait kasus UPS dipanggil, aku gak pernah dengar Heru terlibat. Semenjak jadi wali kota enggak pernah meras," jelas dia.
"Saya cuma mau buktikan ada lho PNS jujur, namanya Heru Budi Hartono. Kalau dia bagus bisa ikut misalnya jadi terpilih berarti masih ada politisi baik. Kepercayaan lebih penting," tambah dia.
Hal itulah yang ia tekankan kepada temanAhok untuk bekerja keras mendulang dukungan bagi duetnya dengan Heru nanti.
"Makanya saya bilang ke temanAhok, saya rela kehilangan, gak nyalon pun saya rela tapi kerja yang bener," pungkas dia.
Sebelumnya, Ketua Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengaku akan menerima resiko ketika dipilih calon petahana Gubernur Basuki T Purnama (Ahok) sebagai bakal calon wakil gubernur di Pilgub DKI 2017. Heru mengatakan siap meninggalkan seragamnya sebagai PNS meski tak terpilih.
"Selama ketemu Pak Ahok ditanya siap gak ningglin PNS. Saya bilang siap, semua ada resikonya," kata Heru ketika dihubungi di Jakarta, Senin (7/3).
Teman Ahok kemarin mendeklarasikan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Heru Budi Hartono sebagai wakil Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam Pilgub DKI 2017 mendatang. Keduanya akan maju dari jalur independent.
Menurut temanAhok, Heru memiliki kesamaan pandang dan kerja. Alasan lainnya, Ahok sendiri yang memilih Heru sebagai calon wakilnya.
"Pak Ahok mau jadi independen. Katanya lebih baik berisiko tapi ada masyarakat di belakangnya," kata juru bicara Teman Ahok, Amalia Ayuningtyas di Graha Pejaten, Pasar Minggu Jakarta Selatan, Senin (7/3).
Hingga saat ini, Teman Ahok telah mengumpulkan KTP pendukung Ahok sebanyak 774.452. Pihaknya mengklaim jumlah ini sudah cukup jika didaftarkan untuk mengusung Ahok maju di Pilgub DKI 2017 lewat jalur independen.
"Targetnya 1 juta KTP. Kalau bisa 1,5 juta kenapa enggak kata Pak Ahok. Ini akan jadi sejarah baru bagi Indonesia kalau akhirnya Pak Ahok bisa menang lewat jalur independen," sambung Amalia.
Bagi Teman Ahok, mengumpulkan KTP tidaklah mudah. Selain jumlah yang tidak sedikit, untuk mengumpulkan KTP dengan jumlah yang ada saat ini dibutuhkan waktu mencapai 9 bulan. Tak hanya itu, jumlah KTP yang ada sejalan dengan jumlah harapan masyarakat kepada Ahok.
"Mengumpulkan KTP itu tidak mudah. Karena cara mengajak masyarakat itu tidak mudah bagaimana meyakinkan juga tidak mudah," ungkap dia.
Sementara itu, Heru sendiri mengaku siap meninggalkan seragamnya sebagai PNS meski tak terpilih bersama Ahok.
"Selama ketemu Pak Ahok ditanya siap enggak ninggalin PNS, saya bilang siap, semua ada risikonya," kata Heru ketika dihubungi diJakarta, Senin (7/3).
Selain siap melepaskan jabatannya, Heru mengaku tak mempunyai persiapan apa-apa jelang pemilihan pemimpin di ibu kota ini. Dia bahkan diminta istrinya agar tak ambisius mengejar target.
"Nanti paling banyak-banyak diskusi sama Ahok. Istri bilang, ya sudah apa yang diberikan amanah gubernur dijalani. Jangan perlihatkan ambisius," jelas dia.
"Kita jalanin saja semoga Pak Ahok lancar menjadi gubernur kembali. Saya mendukung beliau. Terima kasih kepercayaan yang diberikan Ahok kepada saya," sambung dia.
Selain dukungan keluarga, Heru mengaku telah dihubungi koleganya untuk menjadi relawan. "Teman juga ada yang SMS, katanya siap jadi tim relawan tanpa pamrih," pungkas Heru.
Lalu siapa sebenarnya Heru, yang membuat Ahok jadi kepincut?
Heru pernah mendatangi Gedung KPK pada Senin, 6 Mei tahun 2013 lalu. Saat itu Heru datang membawa gitar ke KPK. Wajah Heru pun saat itu banyak menjadi headline di media massa.
Heru saat itu masih menjabat sebagai Kepala Biro Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Saat itu Heru menunjukkan gitar bass milik Gubernur DKI Jakarta Joko Widodokepada awak media untuk dilaporkan ke Direktorat Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jokowi melaporkan gitar bass pemberian bassis grup band rock Metallica, Robert Trujillo karena banyak yang protes.
Namun nama Heru baru mencuat setelah pada Senin (13/1/2014) lalu dia dilantik Jokowi menjadi Wali Kota Jakarta Utara. Saat itu upacara pelantikan dan pengambilan sumpah diadakan di Waduk Cincin, Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Heru Budi Hartono menjadi Wali Kota Jakarta Utara menggantikan Bambang Sugiono yang saat itu menempati jabatan baru sebagai Asisten Sekda bidang kesejahteraan masyarakat DKI Jakarta. Saat pelantikan Heru disambut hujan deras.
Heru sendiri langsung menjadi orang kepercayaan Jokowi di Balai Kota DKI. Pengalamannya selama 15 tahun tinggal di Jerman dan Australia sering diandalkan Jokowi jika berhadapan dengan orang luar yang ingin berinvestasi di Ibu Kota.
"Maka itu, kalau ada kerja sama apa pun dengan pihak asing, jangan sangka saya bisa dibohongi," ujar Heru kala itu.
Bahkan ketika terpilih sebagai Presiden, Jokowi kembali memberikan kepercayaan kepada Heru. Jokowi meminta Heru yang menyusun naskah pengunduran dirinya.
"Hari ini saya buat. Lusa (Kamis) pagi draf itu dikoreksi oleh gubernur," ujar Heru kepada wartawan di Balai kota DKI jakarta, Selasa (5/8/2014) lalu.
kepada para awak media saat itu, Heru menyebut bila Jokowi tidak memberikan target kapan surat tersebut harus rampung. Jokowi hanya meminta agar surat tersebut harus segera dibuat jauh sebelum pelantikan presiden 20 Oktober 2014.
Setelah surat itu rampung dibuat oleh Heru, Jokowi akan mengirimkannya ke DPRD DKI Jakarta demi meminta persetujuan. Hasil dari DPRD nantinya baru akan dikirim ke Kementerian Dalam Negeri.
"Proses di DPRD dan Kemendagri kan butuh waktu. Harapannya tidak ada hambatan di proses itu agar tidak terjadi kekosongan kekuasaan. Karena bisa saja sudah dilantik tapi prosesnya belum selesai," ujar Heru.
No comments:
Post a Comment