Gubernur DKI Basuki T Purnama menilai akan tidak adil jika Pemda tetap menerima PNS lulusan IPDN meski moratorium PNS. Ahok ingin lulusan IPDN juga tak diterima jika moratorium PNS.
"Kalau moratorium PNS berarti seluruh lulusan IPDN juga tidak boleh terima, baru adil. Karena dia masuknya nggak melalui tes dan promosi terbuka, rekomendasi dari daerah. Ini yang menurut saya tidak adil," kata Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakpus, Senin (14/9/2015).
Ia mengatakan seharusnya lulusan IPDN harus mengikuti serangkaian tes masuk sama seperti calon PNS dari jalur non IPDN. Ahok mengakui ia punya banyak bawahan lulusan IPDN di posisi strategis. Namun, promosi itu bukan karena ia lulusan IPDN namun seleksi yang ia lakukan.
"UU ASN saya bilang jabatan ditentukan bukan karena karir kepamongan lagi, tapi kombinasi tes sama komputer, makalah dan wawancara psikologi," sambungnya.
Hal ini juga yang disampaikannya pada alumni IPDN yang bertemunya sore ini.
Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok menerima kritikan dari berbagai pihak terkait pernyataannya yang ingin membubarkan IPDN. Ternyata, maksud Ahok bukan ingin membubarkan IPDN tapi soal PNS non IPDN jika pemerintah pusat melakukan moratorium PNS selama 5 tahun.
"Rupanya dalam dialog kami konteks dan kontennya jelas yakni lebih dalam konteks kebijakan moratorium PNS. Kalau kebijakan itu diambil, bagaimana dengan IPDN yang terus menerima siswa? Maka menurutnya (Ahok) nggak fair," kata Ketua Dewan Pengurus Nasional Ikatan Keluarga Alumni Perguruan Tinggi Kepamongprajaan (IKAIPTK) Djohermansyah usai bertemu Ahok, Senin (14/9/2015).
Pertemuan ini dilakukan di kantor Ahok, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakpus. Ia menerima penjelasan Ahok yang menilai akan tidak adil jika moratorium PNS itu diberlakukan namun alumni IPDN tetap diterima.
Menurut Ahok, seharusnya siswa IPDN juga mengikuti tes masuk PNS layaknya lulusan STAN. Namun, lulusan IPDN tidak menjalani tes melainkan langsung melakukan penempatan.
"Kita tawari kalau mau ya seperti STAN sama seperti yang lain. Jadi mengikuti tesnya seperti CAT, psikologi bukan karena karier IPDN," ucapnya.
Namun, seakan menyanggah omongan Ahok, Djohermansyah mengatakan mahasiswa IPDN juga sudah menjalani tes CAT saat tes masuk.
"Saya dengar katanya moratorium PNS tidak ada. Lagipula itu belum jadi kebijakan," kata Djo.
Djo mengatakan ia datang karena banyak desakan dari alumni IPDN di wilayah yang mempertanyakan sikap mereka terhadap omongan Ahok.
Selanjutnya, ia dan Ahok tak menutup kesempatan untuk bertemu kembali meramu formula penerimaan PNS. Sekarang, karena penjelasan Ahok sudah selesai maka ia menilai perselisihan dengan Ahok sudah selesai.
Dulu saat masih STPDN, sekolah kepamongprajaan itu identik dengan kekerasan bahkan ada yang meninggal. Namun setelah berubah menjadi IPDN, tak ada lagi kekerasan.
"Sekarang nggak ada lagi (kekerasan). Itu zaman STPDN. Kita sudah menggunakan cara peraturan," kata Ketua Dewan Pengurus Nasional Ikatan Keluarga Alumni Perguruan Tinggi Kepamongprajaan (IKAIPTK) Djohermansyah Djohan usai bertemu Gubernur DKI Ahok, Senin (14/9/2015).
"Kita sudah zero kekerasan," ujarnya penuh keyakinan.
Soal kekerasan ini juga disebut Ahok menjadi salah satu penyebab ia mengusulkan pembubaran IPDN. Menurut Ahok, pembinaan ala militer ini tak signifikan dengan tugas alumni IPDN yang berkecimpung di birokrasi.
Pernyataan Ahok tentang pembubaran IPDN ini sudah diklarifikasi oleh Djohermansyah. Ia pun terbuka dengan kritikan berbagai pihak tentang sistem pendidikan di IPDN.
"Kalau ada kekurangan dan kelemahan dari alumni akan menjadi koreksi kami. Beliau (Ahok) juga mengungkapkan fakta alumni yang membantu beliau dalam jabatan-jabatan yang strategis penting, usia muda," ucap Djohermansyah.
"Kalau moratorium PNS berarti seluruh lulusan IPDN juga tidak boleh terima, baru adil. Karena dia masuknya nggak melalui tes dan promosi terbuka, rekomendasi dari daerah. Ini yang menurut saya tidak adil," kata Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakpus, Senin (14/9/2015).
Ia mengatakan seharusnya lulusan IPDN harus mengikuti serangkaian tes masuk sama seperti calon PNS dari jalur non IPDN. Ahok mengakui ia punya banyak bawahan lulusan IPDN di posisi strategis. Namun, promosi itu bukan karena ia lulusan IPDN namun seleksi yang ia lakukan.
"UU ASN saya bilang jabatan ditentukan bukan karena karir kepamongan lagi, tapi kombinasi tes sama komputer, makalah dan wawancara psikologi," sambungnya.
Hal ini juga yang disampaikannya pada alumni IPDN yang bertemunya sore ini.
Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok menerima kritikan dari berbagai pihak terkait pernyataannya yang ingin membubarkan IPDN. Ternyata, maksud Ahok bukan ingin membubarkan IPDN tapi soal PNS non IPDN jika pemerintah pusat melakukan moratorium PNS selama 5 tahun.
"Rupanya dalam dialog kami konteks dan kontennya jelas yakni lebih dalam konteks kebijakan moratorium PNS. Kalau kebijakan itu diambil, bagaimana dengan IPDN yang terus menerima siswa? Maka menurutnya (Ahok) nggak fair," kata Ketua Dewan Pengurus Nasional Ikatan Keluarga Alumni Perguruan Tinggi Kepamongprajaan (IKAIPTK) Djohermansyah usai bertemu Ahok, Senin (14/9/2015).
Pertemuan ini dilakukan di kantor Ahok, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakpus. Ia menerima penjelasan Ahok yang menilai akan tidak adil jika moratorium PNS itu diberlakukan namun alumni IPDN tetap diterima.
Menurut Ahok, seharusnya siswa IPDN juga mengikuti tes masuk PNS layaknya lulusan STAN. Namun, lulusan IPDN tidak menjalani tes melainkan langsung melakukan penempatan.
"Kita tawari kalau mau ya seperti STAN sama seperti yang lain. Jadi mengikuti tesnya seperti CAT, psikologi bukan karena karier IPDN," ucapnya.
Namun, seakan menyanggah omongan Ahok, Djohermansyah mengatakan mahasiswa IPDN juga sudah menjalani tes CAT saat tes masuk.
"Saya dengar katanya moratorium PNS tidak ada. Lagipula itu belum jadi kebijakan," kata Djo.
Djo mengatakan ia datang karena banyak desakan dari alumni IPDN di wilayah yang mempertanyakan sikap mereka terhadap omongan Ahok.
Selanjutnya, ia dan Ahok tak menutup kesempatan untuk bertemu kembali meramu formula penerimaan PNS. Sekarang, karena penjelasan Ahok sudah selesai maka ia menilai perselisihan dengan Ahok sudah selesai.
Dulu saat masih STPDN, sekolah kepamongprajaan itu identik dengan kekerasan bahkan ada yang meninggal. Namun setelah berubah menjadi IPDN, tak ada lagi kekerasan.
"Sekarang nggak ada lagi (kekerasan). Itu zaman STPDN. Kita sudah menggunakan cara peraturan," kata Ketua Dewan Pengurus Nasional Ikatan Keluarga Alumni Perguruan Tinggi Kepamongprajaan (IKAIPTK) Djohermansyah Djohan usai bertemu Gubernur DKI Ahok, Senin (14/9/2015).
"Kita sudah zero kekerasan," ujarnya penuh keyakinan.
Soal kekerasan ini juga disebut Ahok menjadi salah satu penyebab ia mengusulkan pembubaran IPDN. Menurut Ahok, pembinaan ala militer ini tak signifikan dengan tugas alumni IPDN yang berkecimpung di birokrasi.
Pernyataan Ahok tentang pembubaran IPDN ini sudah diklarifikasi oleh Djohermansyah. Ia pun terbuka dengan kritikan berbagai pihak tentang sistem pendidikan di IPDN.
"Kalau ada kekurangan dan kelemahan dari alumni akan menjadi koreksi kami. Beliau (Ahok) juga mengungkapkan fakta alumni yang membantu beliau dalam jabatan-jabatan yang strategis penting, usia muda," ucap Djohermansyah.
No comments:
Post a Comment