Tuesday, September 8, 2015

Catatan Kelam IPDN, dari Kasus Kekerasan Hingga Narkoba

PDN merupakan Lembaga Pendidikan Tinggi Kedinasan untuk mempersiapkan kader pemerintah di tingkat daerah maupun pusat. Namun dalam sejarahnya, ada beberapa catatan kelam yang mewarnai perjalanan IPDN.

IPDN sempat ramai dibicarakan publik karena kasus kekerasan yang membuat calon mahasiswanya meninggal. Dari tahun 1993-2007 diperkirakan ada 35 orang yang tewas rata-rata disebabkan oleh perlakuan tidak layak dari senior kepada mahasiswa baru. Namun dari total praja yang tewas, hanya 10 kasus saja yang terungkap di media massa. 

Banyaknya kasus praja IPDN yang tewas ini didasarkan hasil riset yang dilakukan dosen IPDN, Inu Kencana pada tahun 2007 lalu. Inu melakukan riset terkait disertasi doktornya di Universitas Padjajaran. Disertasi itu berjudul Pengawasan Kinerja STPDN Terhadap Sikap Masyarakat Kabupaten Sumedang.

Berikut ini daftar praja yang meninggal tidak wajar di IPDN antara lain:

Tahun 1994, Madya Praja Gatot dari Kontingen Jatim yang meninggal ketika menjalani latihan dasar militer dan dadanya retak.

Tahun 1995, Alvian dari Lampung, meninggal di barak tanpa sebab.

Tahun 1997, Fahrudin dari Jateng, meninggal di barak tanpa sebab.

Tahun 1999, Edi meninggal dengan dalih sedang belajar sepeda motor di lingkungan kampus.

Tahun 2000, Purwanto meninggal dengan dada retak.

Tahun 2000, Obed dari Irian Jaya, meninggal dengan dada retak.

Tahun 2000, Heru Rahman dari Jawa Barat yang meninggal akibat tindak kekerasan. Kasusnya sempat menjadi bahan berita. Kasusnya dilimpahkan di pengdilan.

Tahun 2000, Utari meninggal karena aborsi dan mayatnya ditemukan di Cimahi.

Tahun 2003, Wahyu Hidayat yang juga ramai diberitakan meninggal karena tindak kekerasan. Kasusnya dilimpahkan ke pengadilan.

Tahun 2005, Irsan Ibo meninggal karena dugaan narkoba.

"Data ini saya kejar sendiri ketika saya berada dalam pengurusan senat. Yang aneh pelanggaran berat yang menyebabkan kematian, hanya sedikit sekali praja yang terlibat yang dikeluarkan," beber Inu kala itu.

Setelah 2007 itu, kasus kematian praja IPDN kembali muncul di tahuh 2012, Yudhi Wardhana Siregar meninggal karena sakit di bagian otak.

Tahun 2013, Yonoli Untajana tewas saat mengikuti kegiatan pra-Resimen Mahasiswa (Menwa) saat latihan di kolam di kampus IPDN, Remboken, Minahasa, Sulut.

Selain kasus kekerasan, menyeruak juga kasus dugaan perkosaan praja di IPDN di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) Riau. Pelakunya berjumlah 6 orang dan sudah dipecat.

Paling terbaru adalah saat pelantikan praja IPDN angkatan XXII oleh Presiden Jokowi. Dari 2.000 orang, hanya 1.974 yang mengikuti wisuda dan pelantikan Pamong Praja Muda. Sisanya sebanyak 26 orang Praja angkatan tersebut gagal melaksanakan pengukuhan karena kasus kekerasan dan narkoba.

Mendagri Tjahjo Kumolo menyebut ada kasus perkosaan praja di IPDN di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) Riau. Dia berharap, kampus IPDN itu dipindahkan ke Pekanbaru.

Hal itu disampaikan Tjahjo di sela rapat koordinasi dengan Pemprov Riau, di Gedung Daerah, Jl Diponegoro, Pekanbaru, Jumat (3/7/2015). Dia menyebutkan, bahwa ada kasus praja di Kampus IPDN di Rohil.

"Pelakunya ada 6 orang, semuanya sudah saya pecat. Tidak hanya itu, sejumlah pihak-pihak yang bertanggung jawab dengan kampus itu juga kita copot. Sebab, mereka juga harus bertanggungjawab dalam kasus itu," katanya dihadapan wartawan.

Tjahjo menyebut, keberadaan Kampus IPDN di Kab Rohil, dinilai tidak efektif. Jarak yang begtu jauh dari akses kota Pekanbaru, membuat dosen yang mengajar ke kampus juga kelelahan.

"Setiap dosen yang datang, dari Pekanbaru menuju Rohil sudah jauh sekali. Sampai sana, dosennya malah nggak bisa ngajar lagi karena kecapean," katanya.

Untuk sekedar diketahui, jarak Kampus IPDN di Rohil itu sekitar 200 km arah utara dari Pekanbaru.

Karena itu, Mendagri berharap, secepatnya kampus IPDN tersebut segera dipindahkan ke Pekanbaru.

"Banyak praja juga mengeluh, kalau mereka jauh akses dari kota, hiburannya hanya nonton TV saja," kata Tjahjo.

Disamping itu, katanya, dengan akses yang begitu jauh, sehingga kampus IPDN ini susah terkontrol.

"Kalau jauh seperti sekarang bagaimana kita mau mengontrolnya? Susahkan? Tapi memang untuk memindahkan dengan kampus yang baru di Pekanbaru, juga butuh waktu dan dana. Kalau bisa tukar guling saja kalau ada pengusaha yang mau," kata Tjahjo.

Sayangnya, Tjahjo tidak merinci dengan jelas, kapan kasus dugaan perkosaan itu terjadi di Kampus IPDN Rohil.

Mendagri Tjahjo Kumolo menyebut dari 2.000 orang Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) angkatan XXII hanya 1.974 mengikuti wisuda dan pelantikan Pamong Praja Muda. Artinya sebanyak 26 orang Praja angkatan tersebut gagal melaksanakan pengukuhan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Ada dua orang memukul sesama teman. Terpaksa tidak diwisuda dan dikukuhkan. Keduanya kita tunda," ucap Tjahjo usai menghadiri upacara pelantikan Pamong Praja Muda IPDN yang berlangsung di kampus IPDN, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin (15/6/2015).

Contoh kasus lainnya, sambung Tjahjo, ada oknum Praja angkatan XXII yang selama menempuh pendidikan di IPDN melakukan tindakan pelanggaran disiplin, terlibat aksi kekerasan dan terjerat narkoba. Tjahjo menyesalkan masih terjadinya ragam masalah tersebut.

"Mereka sebelum wisuda itu mengikuti pendidikan revolusi mental dan menata mentalitas dengan baik. Tapi kalau berbuat pelanggaran, harus ditindak tegas," ujarnya.

"Siapa saja indikasi narkoba dan pelanggar disiplin, tentu diberhentikan. Dipecat," ucap Tjahjo menambahkan.

Dalam proses perekrutan tahun ini, sambung Tjahjo, pihaknya lebih selektif dengan menggandeng sejumlah pihak di antaranya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Sehingga lulusan IPDN semakin baik lagi soal mental, kejujuran, etika dan pemahaman hukum.

"Lulusan IPDN ini diharapkan menjadi contoh baik," kata Tjahjo.

Rektor IPDN Suhajar Diantoro mengatakan angkatan XXII yang berjumlah 2.000 orang telah mengikuti penyaringan sejak tingkat satu. Seiiring perjalanan waktu, jumlah tersebut berkurang lantaran ada sebagian oknum Praja bermasalah.

"Tiap tahun atau tiap semester, kalau ada kejadian (kasus) mereka diskorsing. Dulu kan masuknya 2.000, sekarang 1.974 orang. Sisanya (gagal dilantik) macam-macamlah, ada yang dikembalikan karena ya seperti Pa Menteri (Tjahjo) tadi sampaikan," tutur Suhajar.

Presiden Jokowi melantik 1.974 Pamong Praja Muda lulusan IPDN. Jumlah Pamong Praja Muda yang dilantik terdiri 1.384 lelaki dan 590 perempuan.

No comments:

Post a Comment