Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya berbagi cerita mengenai IPDN. Soal IPDN ini memang tengah ramai-ramai karena Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama atau Ahok mengusulkan agar IPDN dibubarkan.
Siti yang pernah menjadi Sekjen Kemendagri selama beberapa tahun menuturkan, DKI sejak dahulu memang seperti merasa tak butuh IPDN.
"Kalau di DKI sih tahun 2001 memang merasa tidak perlu ada IPDN, iya benar karena saya sekian lama di Dagri. Saya 5 tahun di Dagri dan saya tahu kelakuan DKI. DKI untuk kebutuhan analisis lebih sering pakai konsultan kok, dan itu saya koreksi kepada Pemda. Nggak boleh saya bilang," jelas Siti kepada detikcom di kantornya, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (8/9/2015).
Dia menjelaskan, selama ini, DKI memang paling minim mengirimkan delegasi ke IPDN. "Dan bayangin itu tahun 2001 ya. Dan sering tidak mengambil jatahnya," terang Siti yang pernah menjadi Plt Rektor IPDN.
Menurutnya juga, sebenarnya jatah nasional ada dua orang per kabupaten kota. Tetapi DKi paling sering tidak memakai jatahnya.
"Dia paling ngirim dua orang itu pun karena merasa tidak perlu. Kan dia punya resource yang banyak, kalau di kota kan. Kalau di daerah memang gila-gilaan. malah ada yang minta kuota 40 ke kabupatennya," imbuh Siti.
Kritik dilancarkan Siti ke Ahok yang mengusulkan pembubaran. Menurutnya, Ahok semestinya belajar memahami IPDN.
"Pak Ahok itu mengerti nggak? Sistem di IPDN ada pendidikan, pengajaran, dan pengabdian masyarakat. Pengajaran itu dia training sebagai struktur pemerintahan lho di dalamnya. Jadi harus tahu itunya dulu baru bicara. Dia juga harus juga melihat kebutuhan orang lain, bukan kebutuhan dia," tegas dia.
"Anda untuk regulasi harus pakai hati. Kalau bentuk rancangan Perda jangan pakai konsultan. Terus kalau IPDN dihapus darimana dukungannya. Kalau dari PTN tidak cukup ilmu pemerintahannya," tutup dia.
Siti yang pernah menjadi Sekjen Kemendagri selama beberapa tahun menuturkan, DKI sejak dahulu memang seperti merasa tak butuh IPDN.
"Kalau di DKI sih tahun 2001 memang merasa tidak perlu ada IPDN, iya benar karena saya sekian lama di Dagri. Saya 5 tahun di Dagri dan saya tahu kelakuan DKI. DKI untuk kebutuhan analisis lebih sering pakai konsultan kok, dan itu saya koreksi kepada Pemda. Nggak boleh saya bilang," jelas Siti kepada detikcom di kantornya, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (8/9/2015).
Dia menjelaskan, selama ini, DKI memang paling minim mengirimkan delegasi ke IPDN. "Dan bayangin itu tahun 2001 ya. Dan sering tidak mengambil jatahnya," terang Siti yang pernah menjadi Plt Rektor IPDN.
Menurutnya juga, sebenarnya jatah nasional ada dua orang per kabupaten kota. Tetapi DKi paling sering tidak memakai jatahnya.
"Dia paling ngirim dua orang itu pun karena merasa tidak perlu. Kan dia punya resource yang banyak, kalau di kota kan. Kalau di daerah memang gila-gilaan. malah ada yang minta kuota 40 ke kabupatennya," imbuh Siti.
Kritik dilancarkan Siti ke Ahok yang mengusulkan pembubaran. Menurutnya, Ahok semestinya belajar memahami IPDN.
"Pak Ahok itu mengerti nggak? Sistem di IPDN ada pendidikan, pengajaran, dan pengabdian masyarakat. Pengajaran itu dia training sebagai struktur pemerintahan lho di dalamnya. Jadi harus tahu itunya dulu baru bicara. Dia juga harus juga melihat kebutuhan orang lain, bukan kebutuhan dia," tegas dia.
"Anda untuk regulasi harus pakai hati. Kalau bentuk rancangan Perda jangan pakai konsultan. Terus kalau IPDN dihapus darimana dukungannya. Kalau dari PTN tidak cukup ilmu pemerintahannya," tutup dia.
No comments:
Post a Comment