Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyarankan moratorium penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) juga diberlakukan kepada alumni Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
Basuki mengaku saran itu juga diungkapkannya dalam pertemuan dengan Ketua Dewan Pengurus Nasional Ikatan Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (DPNIKAPTK) Djohermansyah Djohan, di Balai Kota, Senin (14/9/2015).
"Saya tawarkan begini IPDN seperti STAN (Sekolah Tinggi Akuntansi Negara), lulus masih bertanding dengan yang lain. Kalau di luar Jakarta bisa saja lulusan IPDN otomatis langsung jadi PNS, tetapi kalau daerah yang sudah banyak universitasnya seperti DKI, ya lulusan IPDN pun harus ikut tes masuk (seleksi CPNS)," kata Ahok, sapaan Basuki.
Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), sebuah jabatan ditentukan bukan dari karier kepamongan. (Baca: Ahok Keberatan Struktur Birokrasi DKI Diisi Semuanya oleh Alumni IPDN)
Melainkan dari seleksi terbuka dengan kombinasi tes kompetensi berbasis computer assisted test (CAT), makalah, dan wawancara psikologi.
Sehingga ia mengaku senang dengan adanya pertemuan itu. Djohermansyah yang juga menjabat sebagai Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dapat memikirkan nasib IPDN ke depannya.
"Satu tahun itu lulus 1.500 orang dari IPDN di seluruh Indonesia dan yang masuk ke (Pemprov) DKI cuma 10 atau 11 orang, berarti enggak ada artinya dibanding 1.000 CPNS yang kami terima. Tetapi kalau ada moratorium, baru masalah berarti lima tahun berturut-turut isinya IPDN. Nanti setiap berapa tahun pejabat teras isinya cuma lulusan IPDN dan inilah yang menurut saya tidak fair, tidak adil," kata Basuki.
Menanggapi hal itu, Djohermansyah meengungkapkan moratorium penerimaan CPNS merupakan kebijakan pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Sehingga ia meminta Basuki untuk mengusulkan perihal moratorium tersebut kepada Jokowi. Kata, Djohermansyah, jangan sampai hal yang diusulkan adalah pembubaran IPDN. (Baca:Ahok: Kalau Ada Moratorium PNS, Berarti Lulusan IPDN Juga Tak Boleh Diterima)
"Kalau UNPAD (Universitas Padjajaran) dibubarkan, apa Anda mau? Hanya gara-gara prestasi Anda tidak bagus, kan tidak terima Anda. Demikian juga kalau ada oknum pegawai alumni IPDN yang tidak bagus, apa berarti yang dibubarkan sekolahnya? Jadi kalau usulan tanpa angin atau hujan (pemikiran panjang), tentu kawan-kawan minta penjelasan dan sudah clear, tidak ada pembubaran IPDN," kata Djohermansyah.
Ketua Dewan Pengurus Nasional Ikatan Keluarga Alumni Perguruan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK) Djohermansyah Djohan membantah pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang menyatakan masih banyak tindakan bullying di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Menurut dia, siswa yang diterima di IPDN pun melalui berbagai seleksi.
Salah satunya dengan tes kompetensi berbasis computer assisted test (CAT). "Sekarang tidak ada lagi seperti itu, kami sudah menggunakan cara peraturan zero kekerasan," kata Djohermansyah di Balai Kota, Senin (14/9/2015).
Mendengar pertanyaan wartawan dan jawaban Djohermansyah, Basuki berceletuk. "Yang suka bully itu STPDN (Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri) bukan IPDN. Ha-ha-ha," kata Basuki menyindir. (Baca: Ahok Usulkan Lulusan IPDN Juga Harus Ikut Tes Masuk CPNS)
Djohermansyah serta Dirjen Kesbangpol Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) M Luthfi tertawa dan menepuk pundak Basuki.
"Ah Gubernur nih bisa aja," kata Luthfi sambil menepuk-nepuk pundak Basuki. Lebih lanjut, selain tes kompetensi berbasis CAT, lanjut Djohermansyah, juga ada tes kedisiplinan.
Tes ini berguna untuk menjaga kedisiplinan yang tertanam dalam siswa IPDN. Ke depannya, Djohermansyah yang juga menjabat sebagai Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri juga meminta adanya pemikiran panjang sebelum dibicarakan dengan Presiden.
"Kami punya jaringan organisasi di seluruh provinsi dan tentu banyak alumni bertanya. Makanya kami ke sini dan minta penjelasan secara objektif," kata Djohermansyah.
Sebelumnya Basuki mengusulkan pembubaran IPDN kepada Presiden Joko Widodo. Menurut Basuki, untuk menghasilkan PNS yang baik dan potensial tidak harus digembleng ala militer di IPDN.
Bahkan, lanjut dia, perusahaan swasta dan TNI/Polri mampu menyediakan PNS yang baik. "Buat apa ada sekolah gaya-gaya militer seperti itu? Swasta mampu (menghasilkan PNS baik), untuk apa menggunakan seperti itu? Kalau ada kasus kekerasan lagi, pasti banyak yang berpikir usulan saya masuk akal," kata Basuki beberapa waktu lalu.
Basuki mengaku saran itu juga diungkapkannya dalam pertemuan dengan Ketua Dewan Pengurus Nasional Ikatan Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (DPNIKAPTK) Djohermansyah Djohan, di Balai Kota, Senin (14/9/2015).
"Saya tawarkan begini IPDN seperti STAN (Sekolah Tinggi Akuntansi Negara), lulus masih bertanding dengan yang lain. Kalau di luar Jakarta bisa saja lulusan IPDN otomatis langsung jadi PNS, tetapi kalau daerah yang sudah banyak universitasnya seperti DKI, ya lulusan IPDN pun harus ikut tes masuk (seleksi CPNS)," kata Ahok, sapaan Basuki.
Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), sebuah jabatan ditentukan bukan dari karier kepamongan. (Baca: Ahok Keberatan Struktur Birokrasi DKI Diisi Semuanya oleh Alumni IPDN)
Melainkan dari seleksi terbuka dengan kombinasi tes kompetensi berbasis computer assisted test (CAT), makalah, dan wawancara psikologi.
Sehingga ia mengaku senang dengan adanya pertemuan itu. Djohermansyah yang juga menjabat sebagai Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dapat memikirkan nasib IPDN ke depannya.
"Satu tahun itu lulus 1.500 orang dari IPDN di seluruh Indonesia dan yang masuk ke (Pemprov) DKI cuma 10 atau 11 orang, berarti enggak ada artinya dibanding 1.000 CPNS yang kami terima. Tetapi kalau ada moratorium, baru masalah berarti lima tahun berturut-turut isinya IPDN. Nanti setiap berapa tahun pejabat teras isinya cuma lulusan IPDN dan inilah yang menurut saya tidak fair, tidak adil," kata Basuki.
Menanggapi hal itu, Djohermansyah meengungkapkan moratorium penerimaan CPNS merupakan kebijakan pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Sehingga ia meminta Basuki untuk mengusulkan perihal moratorium tersebut kepada Jokowi. Kata, Djohermansyah, jangan sampai hal yang diusulkan adalah pembubaran IPDN. (Baca:Ahok: Kalau Ada Moratorium PNS, Berarti Lulusan IPDN Juga Tak Boleh Diterima)
"Kalau UNPAD (Universitas Padjajaran) dibubarkan, apa Anda mau? Hanya gara-gara prestasi Anda tidak bagus, kan tidak terima Anda. Demikian juga kalau ada oknum pegawai alumni IPDN yang tidak bagus, apa berarti yang dibubarkan sekolahnya? Jadi kalau usulan tanpa angin atau hujan (pemikiran panjang), tentu kawan-kawan minta penjelasan dan sudah clear, tidak ada pembubaran IPDN," kata Djohermansyah.
Ketua Dewan Pengurus Nasional Ikatan Keluarga Alumni Perguruan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK) Djohermansyah Djohan membantah pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang menyatakan masih banyak tindakan bullying di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Menurut dia, siswa yang diterima di IPDN pun melalui berbagai seleksi.
Salah satunya dengan tes kompetensi berbasis computer assisted test (CAT). "Sekarang tidak ada lagi seperti itu, kami sudah menggunakan cara peraturan zero kekerasan," kata Djohermansyah di Balai Kota, Senin (14/9/2015).
Mendengar pertanyaan wartawan dan jawaban Djohermansyah, Basuki berceletuk. "Yang suka bully itu STPDN (Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri) bukan IPDN. Ha-ha-ha," kata Basuki menyindir. (Baca: Ahok Usulkan Lulusan IPDN Juga Harus Ikut Tes Masuk CPNS)
Djohermansyah serta Dirjen Kesbangpol Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) M Luthfi tertawa dan menepuk pundak Basuki.
"Ah Gubernur nih bisa aja," kata Luthfi sambil menepuk-nepuk pundak Basuki. Lebih lanjut, selain tes kompetensi berbasis CAT, lanjut Djohermansyah, juga ada tes kedisiplinan.
Tes ini berguna untuk menjaga kedisiplinan yang tertanam dalam siswa IPDN. Ke depannya, Djohermansyah yang juga menjabat sebagai Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri juga meminta adanya pemikiran panjang sebelum dibicarakan dengan Presiden.
"Kami punya jaringan organisasi di seluruh provinsi dan tentu banyak alumni bertanya. Makanya kami ke sini dan minta penjelasan secara objektif," kata Djohermansyah.
Sebelumnya Basuki mengusulkan pembubaran IPDN kepada Presiden Joko Widodo. Menurut Basuki, untuk menghasilkan PNS yang baik dan potensial tidak harus digembleng ala militer di IPDN.
Bahkan, lanjut dia, perusahaan swasta dan TNI/Polri mampu menyediakan PNS yang baik. "Buat apa ada sekolah gaya-gaya militer seperti itu? Swasta mampu (menghasilkan PNS baik), untuk apa menggunakan seperti itu? Kalau ada kasus kekerasan lagi, pasti banyak yang berpikir usulan saya masuk akal," kata Basuki beberapa waktu lalu.
No comments:
Post a Comment