Anda pernah mengurus e-KTP, Kartu Keluarga (KK), akte kelahiran? Bagaimana menurut Anda saat ini, sudah bagus dan memuaskan? Kiranya soal pelayanan publik ini yang disinggung Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama atau Ahok dan keberadaan IPDN.
Puluhan tahun IPDN berdiri, dan Ahok menyindirnya dengan kualitas pelayanan birokrasi. Sah-sah saja memang apa yang disampaikan Ahok. Selama ini ketika masyarakat sudah semakin kritis dan pintar, banyak yang menilai justru birokrasi jalan di tempat. Pelayanan urusan kependudukan begitu-begitu saja, tak ada kemajuan.
"Secara sederhana jika seseorang biasa minta dilayani dan dihormati karena sebuah jabatan yang diemban, kira-kira apakah mau melayani orang tanpa melihat jabatan dan status sosialnya?" demikian kritik pengamat politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Karuniana Dianta Sebayang pada pola pendidikan di IPDN, Selasa (8/9/2015).
Pria yang akrab disapa Didi ini memahami apa yang dimaksud Ahok dan kritiknya ke IPDN. Sistem pendidikan di IPDN yang mengutamakan senioritas, penghormatan dan menilai pangkat dan jabatan tertentu, justru bertolak belakang dengan prinsip pelayanan publik.
"Karena walaupun kurikulum pendidikannya ke arah pelayanan prima, tapi kehidupan sosial di dalam kampus kan sangat hierarki," tambah Didi.
Didi menilai, bila memang ingin berubah menjadi pelayan masyarakat, pola pendidikan di IPDN harus dibenahi. Selama ini cenderung kedisplinan yang dikedepankan, padahal tujuan utama birokrasi bukan seorang yang berpakaian seragam, hormat pada atasan dan lainnya, melainkan melayani masyarakat siapapun.
"Bahasa pendidikan, baru belajar menjadi aparatur sipil secara kognitif dan psikomotorik, secara afektif belum," tutup dia.
Puluhan tahun IPDN berdiri, dan Ahok menyindirnya dengan kualitas pelayanan birokrasi. Sah-sah saja memang apa yang disampaikan Ahok. Selama ini ketika masyarakat sudah semakin kritis dan pintar, banyak yang menilai justru birokrasi jalan di tempat. Pelayanan urusan kependudukan begitu-begitu saja, tak ada kemajuan.
"Secara sederhana jika seseorang biasa minta dilayani dan dihormati karena sebuah jabatan yang diemban, kira-kira apakah mau melayani orang tanpa melihat jabatan dan status sosialnya?" demikian kritik pengamat politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Karuniana Dianta Sebayang pada pola pendidikan di IPDN, Selasa (8/9/2015).
Pria yang akrab disapa Didi ini memahami apa yang dimaksud Ahok dan kritiknya ke IPDN. Sistem pendidikan di IPDN yang mengutamakan senioritas, penghormatan dan menilai pangkat dan jabatan tertentu, justru bertolak belakang dengan prinsip pelayanan publik.
"Karena walaupun kurikulum pendidikannya ke arah pelayanan prima, tapi kehidupan sosial di dalam kampus kan sangat hierarki," tambah Didi.
Didi menilai, bila memang ingin berubah menjadi pelayan masyarakat, pola pendidikan di IPDN harus dibenahi. Selama ini cenderung kedisplinan yang dikedepankan, padahal tujuan utama birokrasi bukan seorang yang berpakaian seragam, hormat pada atasan dan lainnya, melainkan melayani masyarakat siapapun.
"Bahasa pendidikan, baru belajar menjadi aparatur sipil secara kognitif dan psikomotorik, secara afektif belum," tutup dia.
No comments:
Post a Comment